Kekerasan Seksual tak Bisa Diselesaikan secara Parsial


Kasus kekerasan seksual masih terus menjadi perhatian di kalangan masyarakat. Sampai saat ini masih belum ada solusi yang jelas dari negara dalam menurunkan presentase atau bahkan menghapus kasus kekerasan seksual ini.

Berdasarkan catatan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Komnas Perempuan, peningkatan kasus pada perempuan sebesar 75 persen sejak pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan oleh dr Reisa Broto Asmoro sebagai Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19. 

Dikutip dari detik.com, dr Reisa menyampaikan bahwa total kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi sebanyak 14.719. Dari kasus itu, terjadi di 3 kategori, ranah personal sebesar 75,4 persen atau 11.105 kasus, ranah komunitas 24,4 persen atau 3.602 kasus dan ranah negara 0,08 persen atau 12 kasus. 

Dari data tersebut, kekerasan pada perempuan yang paling banyak terjadi adalah jenis kekerasan fisik yang jumlahnya mencapai 5.548 kasus. Kemudian kekerasan psikis sebanyak 2.123 kasus dan kekerasan seksual 4.898 kasus. Sedangkan kekerasan ekonomi mencapai 1.528 kasus dan kekerasan khusus terhadap buruh migran dan trafficking mencapai 610 kasus.

Peningkatan kasus yang terjadi semakin membuat kita miris. Belum lagi keadaan saat ini sedang di tengah pandemi serta kondisi ekonomi yang sangat tidak stabil. Hal ini seharusnya segera ditangani oleh pemerintah agar peningkatan kasus tidak terus terjadi. 

Bahkan, belum lama ini, jagad dunia maya dikejutkan dengan kasus kekerasan seksual dengan berbagai macam modus baru di antaranya yang paling menyita perhatian adalah kasus “penelitian fetish kain jarik” dan pelecehan seksual berkedok riset swinger oleh dosen di Yogyakarta. 

Kasus penelitian fetish kain jarik berawal dari sebuah thread di Twitter yang dibuat oleh korban bernama Fikri. Fetish merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukan dorongan seksual yang ditujukan kepada benda-benda milik seseorang yang jenis kelaminnya berlawanan dengan pelaku. Dari benda-benda tersebut pelaku fetisisme ini akan mendapatkan fantasi seksualnya. 

Kasus ini berawal dari perkenalan di Twitter yang berlanjut dengan komunikasi via WhatsApp. Pelaku bernama Gilang. Dia mengaku sebagai mahasiswa Universitas Airlangga dan mengatakan hal ini dilakukan untuk riset ‘bungkus-membungkus’. Akhirnya Fikri sebagai korban menyetujui untuk membantu riset sang pelaku. Fikri pun diminta untuk melakukannya bersama temannya. Mereka akhirnya membantu, dimulai dari permintaan pelaku untuk mengirimkan video dan foto ketika korban dibungkus oleh kain jarik. Singkat cerita, ternyata korban ini mengincar para mahasiswa baru dan muncul banyak bukti foto-foto yang menunjukan para korban yang dibungkus oleh kain jarik. Sungguh modus yang mengerikan!

Selain kasus penelitian fetish ini, ada lagi sosok laki-laki yang mengaku sebagai dosen di Yogyakarta yaitu UGM. Berawal dari postingan korban bernama Laeliya yang mengungkapkan bahwa dia dilecehkan oleh predator seksual. Dikutip dari tirto.id, Laeliya bercerita bahwa pelaku menghubunginya melalui Facebook. Awalnya ada pemberitahuan permintaan pertemanan dari pelaku, karena melihat dari statusnya sebagai Dosen UGM, maka permintaan pertemanan itu diterima dan dilanjutkan dengan pesan yang dikirim oleh pelaku melalui akun Facebook-nya. 

Pelaku menjelelaskan bahwa dia sedang melakukan penelitian yang bersifat tabu dan sensitif, yaitu tentang swinger atau hubungan seksual yang bertukar pasangan. Postingan ini mendapatkan banyak respon dari teman-teman Facebook Laeliya, ternyata mereka mengaku diperlakukan hal serupa oleh si pelaku yang bernama Bambang Arianto. Awalnya Bambang mengelak atas tuduhan yang diberikan, namun setelah kasus ini viral dan terbukti bahwa sudah banyak korban yang memberikan pernyataanya, akhirnya Bambang mengaku dan dia juga membuat video pengakuan di media sosialnya. Dia juga meminta maaf kepada institusi yang namanya dicatut untuk melakukan tindakan asusilanya ini. 

Kasus pelecehan seksual semakin hari semakin beragam modusnya. Bukan hal yang tidak mungkin, masih banyak kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang masih belum terungkap di luar sana. Hal ini ditimbulkan karena penerapan sistem sekularisme di tengah-tengah masyarakat yang melahirkan paham-paham liberal, atau kebebasan atas sesuatu. 

Liberalisme ini memicu individu masyarakat bertindak sesuka hati, karena hal ini berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), bebas bersosial media, bahkan berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahram juga menjadi hak dari masing-masing individu selama dari masing-masing individu tersebut merasa tidak terganggu. Pada akhirnya kebebasan ini dimanfaatkan para predator seksual untuk berkenalan dengan target-targetnya untuk mengelabui targetnya untuk memenuhi hawa nafsunya. 

Sebenarnya kasus kekerasan seksual ini sudah menjadi perhatian di sebagian besar kalangan masyarakat, salah satu solusi yang diajukan adalah pengasahan RUU-PKS, yang sampai saat ini masih menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Pro dan kontra masih terjadi sehingga pengesahan RUU-PKS ini pun masih ditahan dan belum dilakukan oleh pemerintah. 

Penolakan RUU-PKS ini sebenarnya bukan semata-mata karena kelompok orang-orang yang menolak ini membiarkan kekerasan seksual tetap terjadi di Indonesia. Hanya saja pasal-pasal di dalamnya tampak semakin menyuburkan paham-paham liberal di tengah masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. 

Sebenarnya, pengesahan RUU-PKS ini tidak cukup untuk menghapus kekerasan seksual yang terjadi di negara kita, karena kekerasan seksual tak bisa diselesaikan secara parsial hanya dengan undang-undang saja. Tidak menutup kemungkinan jika RUU ini disahkan pun akan muncul masalah-masalah baru dengan modus-modus yang baru juga.

Pengesahan UU sekuler tidak menjamin terselesaikanya permasalahan umat, selama pandangan di tengah-tengah umat terhadap kehidupan tidak berubah dan masih berorientasi pada nafsu pribadi juga materi semata. Selain itu, jual beli UU dianggap sah di sistem kapitalisme ini, sehingga UU bisa dikendalikan dengan uang. Pembuatan UU juga dilakukan sesuai pesanan. 

Pemberantasan kekerasan seksual bisa diselesaikan tuntas hanya dengan sistem Islam, karena Islam mampu mendeteksi persoalan dari sumber permasalahannya. Dalam Islam penyelesaian permasalahan tidak sama dengan sistem sekularisme, yang diselesaikan secara parsial pada akhirnya seperti tambal sulam. Islam akan menyentuh akar permasalahan secara langsung, yaitu sistemnya. Sudut pandang umat akan hanya didasarkan kepada hukum syari’at yang yang diciptakan oleh Allah Sang Maha Pengatur. Penyelesaian yang ditawarkan oleh Islam sangatlah solutif, simpel, menenteramkan jiwa dan sesuai dengan fitrah setiap manusia. 

Hal yang paling mendasar diatur dalam Islam adalah mendudukkan posisi laki-laki dan perempuan sama yaitu hamba Allah, bukan menyamakan kedudukan gender belaka. Penentu yang menjadikan siapa yang paling dominan adalah ketakwaanya. Islam juga menjamin kemuliaan perempuan, menjaga perempuan, mengatur hubungan laki-laki dan perempuan agar tidak ada kesalahan atau pemanfaatan berlandaskan nafsu satu sama lain. 

Selain itu, Islam juga mencegah segala sesuatu yang memicu terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual, biasanya berupa gambar, video, tulisan dan lain sebagainya. Bagi mereka yang menjadi pelaku pelecehan seksual juga akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi ini akan mencegah perbuatan serupa terjadi di kemudian hari dan memberikan efek jera bagi para pelaku. 

Permasalahan pelecehan dan kekerasan seksual ini menyangkut beberapa aspek kehidupan kehidupan lainnya sehingga sangat dibutuhkan penerapan syari’at di semua aspek kehidupan. Di sinilah peran negara sangat dibutuhkan. Hanya negara yang mampu memperbaiki aturan dan tataran hidup dalam bermasyarakat agar sesuai Islam secara kaffah, sehingga dapat mewujudkan ketakwaan individu, masyarakat dan negara yang menjaga tegaknya aturan Allah di tengah masyarakat. Wallahu’alam.[]


Oleh: Albayyinah Putri, S.T.
Alumni Politeknik Negeri Jakarta.

Posting Komentar

0 Komentar