+
YUK JOIN di TINTA INTENS 4

Kedok kebakaran Kejagung Membuat Masyarakat Bingung


Rabu (26/8/2020) warganet dihebohkan oleh kabar bahwasanya kantor kejaksaan agung, Jakarta Selatan terbakar, diketahui api mulai berkobar pada Sabtu (22/8/2020) malam sekitar pukul 19.10 WIB. Kebakaran diketahui berasal dari lantai enam yang merupakan bagian kepegawaian, dan meluas hingga api melalap seluruh gedung. Petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan api, akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah pada Minggu (23/8/2020) dini hari. Hingga saat ini aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. (kompas.com, Rabu 26/8/2020).

Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsyi mengomentari terkait spekulasi penyebab kebakaran gedung Jaksa Agung pada Sabtu (22/8) malam. Aboe meminta kejaksaan Agung untuk melakukan investigasi mendalam untuk mencari tahu penyebab kebakaran gedung kejakgung (Kejaksaan Agung), Jakarta.

“Kejaksaan perlu juga melakukan investigasi mendalam, untuk mengetahui penyebab kebakaran. Apa memang saat itu tidak ada petugas piket yang bias memadamkan api dan  mencegah membesarnya api, atau memang gedung Kejaksaan Agung tidak memiliki alat pemadam kebakaran, sehingga api tidak tertangani,” kata Aboe dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Ahad (23/8).

Hal ini membuat Aboe mengaku prihatin dengan kejadian tersebut. Menurutnya, besarnya kobaran api tersebut memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak. Dari sini Kejaksaan Agung diharapkan agar menjelaskan kepada publik terkait peristiwa tersebut.

Mengingat saat ini Kejakgung tengah menangani perkara yang mendapatkan atensi publik, seperti kasus Djoko Tjandra dan Jiwasraya. Aboe mengungkap bahwasanya “Hasil investigasi ini sangat diperlukan untuk mencegah spekulasi dan menjaga kepercayaan public terhadap Kejaksaan Agung”. (Republika.co.id, Senin 24/8/2020).

Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta KPK ikut turun tangan mencari tahu penyebab kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung). ICW curiga ada oknum yang sengaja menghilangkan barang bukti terkait kasus yang sedang ditangani kejagung saat ini, salah satunya kasus pidana suap oleh jaksa Pinangki Sirna Malasari.

“ICW mendesak agar KPK turut menyelidiki penyebab terbakarnya gedung KejaksaanAgung. Setidaknya hal ini untuk membuktikan, apakah kejadian tersebut murni karena kelalaian atau memang direncanakan oleh oknum tertentu,” Ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhan kepada wartawan, Minggu (23/8/2020)

Menurut Kurnia, jika kecurigaan ICW benar maka oknum itu bisa dijerat pasal menghalangi proses hukum dengan ancaman 12 tahun penjara. Pasal 21 UU Tipikor tentang obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi proses hukuman. (detiknews, Minggu 23 Agustus 2020).
Kegagalan Fatal Sistem Keselamatan
Pengajar Teknik Sipil Konsentrasi Manajemen Proyek Konnstruksi Universitas Pelita Harapan (UPH) Manlian Ronald A Simanjuntak mengatakan kebakaran yang terjadi di Gedung Kejagung menunjukkan kegagalan system keselamatan yang sangat fatal.

Perlu kita mengerti juga bangunan gedung utama merupakan bagian dari kawasan lingkungan Kejaksaan Agung. Dapat dicermati kebakaran yang terjadi merupakan kegagalan sistem keselamatan kawasan merespon bahaya kebakaran,” kata Manlian saat dikonfirmasi dalam pesan tertulis, Minggu (23/8).

Manlian menuturkan sistem keselamatan gedung setidaknya meilliki dua factor utama yaitu kelayakan administrasi dan kelayakan teknis. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Perda DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010. “dalam hal ini kedua factor kemungkinan gagal,” ucapnya. (CNN Indonesia, Minggu 28/8/2020 14:25)

Kegagalan Sistem yang Dipakai Negara 

Setelah awal kabar Indonesia mulai diambang terserang virus Covid-19, hingga akhirnya korban positif Covid-19 dan kasus meninggalnya korban yang terpapar covid-19 kian hari, kian bulan semakin bertambah, ekonomi terancam merosot. Menunjukkan bahwasanya pemerintah sekulerisme (pemisahan agama dengan kehidupan) telah gagal dalam mewujudkan janjinya pada saat kampanye. 

Harapan rakyat terkait janji yang sudah diungkap nyatanya menemui kekecewaan juga. Pilihan untuk mencari yang lebih baik dimasa mendatang sudah menjamur dalam benak rakyat dengan kepemimpinan berideologi kapitalis. 

Kasus sekarang belum menemui solusi, kasus lain sudah lebih dulu menghampiri dan berlangsung secara terus menerus. Pilihan menghargai memang penting, tak salah jika melakukannya. Tapi kenyataannya semua wujud pemikiran dari orang yang paling tinggi gelarnya, paling banyak memakan buku sekalipun akan menemui kekurangan juga.

Kemudian kekurangan ada, karena manusia fitrahnya tidak ada yang sempurna juga menjadi pelindung bagi penguasa yang zalim. Sebab hal ini membuat rakyat dengan penganut sila Ketuhanan Yang Maha Esa , melupakan sikap kritis terhadap penguasa. 

Islam Hadir Bukan Hanya Untuk Ibadah Mahdhah 

Jelas di dalam QS. Al-Baqarah: 208 “Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara Kaffah (keseluruhan). Islam hadir bukan hanya untuk ibadah mahdhah (Sholat, puasa, zakat) dalam surah ini dijelaskan bahwasannya kita wajib masuk Islam secara keseluruhan. 

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan kita sebagai seorang Muslim, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dari bangun rumah tangga hingga bangun Negara. Dan kewajiban mengangkat seorang khalifah dalam QS. Al-Baqarah; 30 dan QS. Al – shad:26.

Khalifah dapat diartikan sebagai pengganti atau wakil, dalam hal ini pengganti atau wakil Allah di muka bumi dan dapat diartikan juga sebagai pemimpin. Dapat diketahui bahwasanya kedua ayat ini menjelaskan bahwasanya  kata khalifah digunakan oleh Al-qur’an untuk siapa yang diberi kekuasaan mengelola wilayah, baik luas maupun terbatas. Dalam hal ini Nabi Adam diberi tugas mengelola bumi keseluruhannya pada awal masa sejarah kemanusiaan.

Ayat tersebut juga memperlihatkan bahwa seorang khalifah berpotensi melakukan kekeliruan dan kesalahan akibat mengikuti hawa nafsu. Karena itu, Nabi Adam as, diberi peringatan agar tidak mengikuti hawa nafsu. Khalifah juga orang yang menjalankan amanah dan bukan pemberi amanah. Oleh karena itu dalam Al-qur’an, pemimpin yang diangkat oleh masyarakat sebenarnya berada pada posisi menerima amanah, sedangkan masyarakat  sebagai pemberi amanah. Tentu saja ajaran agama mengatur bahwa penerima amanah pada saatnya nanti harus mempertanggungjawabkan amanahnya kepada si pemberi amanah, yaitu pada “pengadilan” masyarakat di dunia, dan “pengadilan”  Allah SWT di padang mahsar nanti.

Kegagalan menerima amanah ini (akibat manusia itu zalim dan amanat bodoh) akan mengakibatkan  manusia terbagi menjadi tiga golongan (sebagaimana diisyaratkan oleh QS 33:73). Pertama, munafikin yaitu sebagaimana digambarkan dalam hadist ; kalau berkata selalu berdusta; kalau berjanji selalu ingkar; kalau diberi amanah berlaku khianat (Musnad Ahmad, Hadist Nomor : 6583); kedua, golongan musyrikin yaitu golongan yang baik tersembunyi maupun terang – terangan terlah berlaku syirik dan menentang Rasul; ketiga, adalah mu’minun, yang dalam ayat ini digambarkan sebagai mereka  yang diterima taubatnya.[]

Oleh: Sheptya 
Mahasiswa UIN Raden Fatah

Posting Komentar

0 Komentar