+
YUK JOIN di TINTA INTENS 4

JKDN Kenapa Harus Diblokir?


Beberapa waktu lalu film dokumenter "Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN)" yang ditayangkan secara virtual pada Kamis (20/8/2020) atau bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriyah, banyak warga net berbondong-bondong menonton film tersebut, setelah sebelumnya mendaftar untuk mendapatkan tiket secara online.

Sayangnya, ditengah-tengah penayangannya, tiba-tiba film dokumenter JKDN ini muncul notifikasi pemblokiran, “Video tidak tersedia. Konten ini tidak tersedia di domain negara ini karena ada keluhan hukum dari pemerintah”. Nah, ternyata pemblokiran dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa alasan yang jelas. Pemblokiran tersebut tentu saja menuai banyak protes dari warga net yang saat itu sedang asyik menonton.

Demikian juga, protes atas hal tersebut datang dari Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain. Mengutip dari laman Terkini.id (21/8/2020), Tengku Zulkarnain memprotes pemerintah didalam cuitanya yang berisi, “Dengan ini saya meminta jawaban resmi dari pak @jokowi sebagai Presiden RI, Yai Ma’ruf Amin dan pak @mohmahfudmd: ”Apa alasan Keluhan Pemerintah atas video Jejak Khilafah sebagai Sejarah?” Apakah ada hukum negara yang dilanggar? NKRI negara hukum, tidak boleh sewenang wenang…!

Sebelum adanya penayangan film dokumenter JKDN, kata Khilafah memang menjadi pro dan kontra di nusantara, sebagian orang atau rezim bahkan menganggap Khilafah adalah suatu idelogi yang mengancam keutuhan NKRI. Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, sebelumnya meminta masyarakat tak terpengaruh paham Khilafah, meskipun paham itu telah masuk ke ranah pendidikan.

"Ancaman Khilafah sudah terang-terangan ingin mengganti ideologi Pancasila. Ini datang untuk merusak, sudah berjalan di sekolah dan universitas," ungkap Ryamizard. Ideologi itu digunakan beberapa kelompok yang ingin memecah belah kesatuan Indonesia. Mereka ingin mendirikan negara sendiri dan berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (mediaindonesia.com 10/5/2009).

Padahal, telah jelas bahwa Khilafah bukanlah sebagai sebuah ideologi sebagaimana ideologi kapitalisme dan komunisme yang nyata-nyata mengancam negeri, melainkan sebuah sistem kepemimpinan yang ada didalam Islam. Dalam Kitab Ta'rifat "Ensiklopedi Istilah Tsaqafah Islamiyah" Jilid 1, karya Yahya Abdurrahman, pada hal.279 menjelaskan Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslim seluruhnya di dunia untuk menegakkan syariat Islam dan mengemban dakwah Islam keseluruh dunia. Jadi, adalah kekeliruan jika dikatakan sebagai sebuah ideologi.

Sebelumnya juga, Mentri Agama (Menag) Fachrul Razi, mengatakan bahwa akan menggeser mata pelajaran Khilafah yang ada pada mata pelajaran fikih akan dipindahkan ke mata pelajaran sejarah bukan untuk meminimalisir penyebaran radikalisme. Dia mengatakan hal tersebut agar para murid mempelajari materi tersebut tidak salah paham (detiknews.com, 10/12/2019).
 
Pengaburan dan Penguburan Sejarah JKDN
Wacana Menag tersebut tidak sejalan dengan pemblokiran penayangan film dokumenter JKDN, yang mana film tersebut hanyalah menayangkan sejarah jejak Khilafah di nusantara. Dengan demikian, pemblokiran film tersebut tentu melukai hati kaum muslim juga menimbulkan tanda tanya besar didalam benak kaum muslim, apakah rezim anti dengan Islam? Dimana keberpihakan pemerintah terhadap kaum muslim? Padahal di Nusantara ini penduduk terbesarnya adalah dari kalangan kaum muslim. Tapi mau menonton film dokumenter JKDN sebagaimana yang diinginkan Menag Khilafah menjadi bagian dari sejarah saja harus diblokir.

Nicko Pandawa, seorang sejarawan muda, script writer sekaligus sebagai sutradara dalam film dokumenter ini, menjelaskan bahwa, pembuatan film dokumenter JKDN tersebut adalah berlandaskan riset yang sudah ada sebelumnya dan berdasarkan sumber data primer maupun sekunder, dengan data-data yang begitu valid. Bahkan, data yang diambil untuk pembuatan film tersebut, tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari Malaysia dan negara-negara yang ada di Asia Tenggara, kemudian dilakukan verifikasi data dan diolah dengan cara yang berbeda dari peneliti biasa, yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas yaitu dalam bentuk audio-visual (film).

Sangat disayangkan, mestinya dihari peringatan tahun baru Hijriah yang sedang diperingati kaum muslim, seharusnya pemerintah mendukung penayangan film dokumenter JKDN yang merupakan bagian dari sejarah nusantara ini. Bahkan mestinya ditonton bersama-sama sampai selesai. Hal ini didukung oleh tanggapan ustadz Ismail Yusanto dari Komunitas Literasi Islam, dalam diskusinya di TV One pada acara "Apa Kabar Indonesia" (27/8/2020), yang mengatakan bahwa pastikan semua sudah melihat film tersebut sebelum berkomentar.

Lalu, jika ada hal-hal yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan sejarah nusantara barulah kemudian pemerintah mengambil langkah yang tepat. Berkaitan dengan itu juga, pemerintah ketika ingin memblokir penayangan film dokumenter JKDN tersebut harusnya memiliki data-data baik primer maupun sekunder yang membuktikan bahwa jejak Khilafah di nusantara tidak ada. Ketika hal tersebut tidak didasarkan pada data-data yang valid maka pemblokiran tersebut bisa dibilang kekalahan intelektual bahkan bisa dibilang mau mengaburkan bahkan mengubur sejarah yang pernah ada di bumi nusantara. 

Sebaliknya, ketika film JKDN tersebut justru memberikan informasi yang positif harusnya malah diapresiasi dan didukung oleh pemerintah untuk disebarkan kepada publik. Tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebih dan tidak beralasan. 

Khilafah Ajaran Islam

Dakwah Khilafah ditengah-tengah kaum muslim, nampaknya makin hari makin nyaring ditelinga. Bagaimana tidak, rasanya saat ini Khilafah menjadi buah bibir seluruh kaum muslim. Bahkan dengan adanya upaya untuk selalu mencitraburukan ajaran Islam ini, malah membuat umat semakin penasaran ada apa sebenarnya dengan khilafah?!

Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Bahkan didalam sekolah-sekolah seperti Madrasah Aliyah dan juga yang lainnya terdapat mata pelajaran Khilafah, bahkan masuk kedalam pembahasan fikih. Namun, sayangnya seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa Menag akan menggeser mata pelajaran tersebut ke sejarah saja. Padahal, hukum dari Khilafah adalah fardu kifayah, yang berarti wajib atas seluruh kaum muslim untuk mendakwahkannya. Bahkan, menegakkan Khilafah adalah sebuah kewajiban berdasarkan Ijmak Sahabat maupun ijmak ulama, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam an-Nawawi rahimahullah tegas menyatakan:

"Mereka (para ulama) telah bersepakat bahwa wajib atas kaum Muslim mengangkat seorang khalifah (menegakkan Khilafah, red.). Kewajiban ini berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal (Syarh an-Nawawi ‘ala Shahih Muslim, 12/205).

Dengan gencarnya dakwah khilafah yang dilakukan kaum muslim hari ini, menggambarkan bahwa umat kini rindu khilafah sebagai kepemimpinan ditengah-tengah mereka. Sebab hanya dengan khilafahlah Islam kaffah. Bahkan ada delapan kemaslahatan ketika Islam kaffah diterapkan yaitu : 1) terpeliharanya agama; 2) terpeliharanya jiwa; 3) terpeliharanya akal; 4) terpeliharanya harta; 5) terpeliharanya keturunan; 6) terpeliharanya  kehormatan; 7) terpeliharanya keamanan; 8) terpeliharanya negara. Bahkan non muslim yang ada didalamnya pun akan mendapat hak-hak yang sama.  

Imam Ibnu al-Mubarak rahimahulLah berkata: "Kalau bukan karena Khilafah, niscaya tak aman jalanan bagi kita, dan orang-orang lemah di antara kita dalam cengkeraman orang-orang kuat (‘Ashim an-Namri al-Qurthubi, Bahjah al-Majalis, 1/71). Wallahu'alam bishawab.[]

Oleh: Fadila, S.Pi
(Aktivis Muslimah Papua Barat)

Posting Komentar

0 Komentar