TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Halusinasi Demokrasi



Lama tak muncul, mantan Ketua MPR RI Amien Rais kembali melontarkan kritikannya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dilansir dari Tribunnews. com  (16/08/2020)  Amien Rais menuding Jokowi sedang menjalankan politik otoriterisme dalam pemerintahannya.

"Masalah keempat, temanya adalah otoriterisme makin pekat. Indonesia di zaman Jokowi tidak sendirian dalam membanting demokrasi sehingga berubah esensi. Beberapa negara di Asia, Amerika Latin, dan Afrika menunjukkan kemiripan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis pada awal mulanya tetapi tidak terlalu lama kemudian berubah jadi otoriterisme. Tak terkecuali Indonesia," ujar Amien Rais dalam video yang diunggah di akun Instagramnya @amienraisofficial, seperti dikutip Tribunnews. com pada Minggu (16/8/2020). 

Kritik yang disampaikan oleh Amien Rais tentunya bukan tanpa alasan,  menurutnya pertama , politik pencitraan terus saja dilakukan oleh Jokowi sambil terus melaksanakan janji-janji sosial, politik, ekonomi dan hukum yang terdengar merdu di telinga kebanyakan rakyat Indonesia. Dalam literatur politik Jokowi cukup lihai memainkan politik yang penampilannya itu demokratis tapi substansinya intinya otoriter.

Kedua, Jokowi menjalankan demokrasi liberal, karena kebebasan bicara, berpendapat dan berkumpul mulai dicurigai. Ketiga,  Jokowi memerlukan para sycophants atau penjilat dalam membangun otoriterisme. Keempat,  dalam sistem otoriter, sang otoktrat selalu mematikan check and balances sebuah demokrasi.  Seperti , lembaga legislatif, dijadikan tukang stempel kemauan sang otokrat yang sudah jadi penguasa puncak eksekutif.  

Kelima,  lembaga yudikatif  tidak boleh merusak orkestra politik yang sudah dirancang oleh sang otokrat. Penghalang atau penghancuran hukum secara sangat efektif dilakukan oleh para penegak hukum sendiri sehingga obstruction of justice (menghalangi keadilan) menjadi lebih berbahaya lagi karena menjadi destraction of justice (penghancuran keadilan).

Namun dia mengingatkan, berdasarkan contoh-contoh nasib rezim otoriter di dunia, otoriterisme atau otoritarianisme pasti akan ambruk.

"Sayang sekali rezim otoriterisme rezim Jokowi bukannya makin lemah sehingga demokrasi kita yang sudah terengah-engah makin berdaya. Otoriterisme Jokowi makin kuat dan pekat," tegasnya.
===

Sebenarnya otoritarianime dengan demokrasi ibarat api dan air yang tidak mungkin bersatu.  Dalam istilah logika antitesis, lawan kata demokrasi adalah totaliter. Namun kenyataannya  negara-negara komunis  pun  tidak mau ketinggalan  memakai istilah demokrasi, walaupun diembel-embeli sebagai “Demokrasi Sosialis” atau “Demokrasi Kerakyatan.

Andaikan  ingin berkiblat pada negara kampiun demokrasi sekalipun, Amerika sendiri tidak mampu menunjukkan kesuksesan dalam ber demokrasi.  Seperti   mewujudkan janji-janji politik untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat . 

Jika ditilik dari  teori yang dilontarkan Huntington mengenai demokrasi, Huntington mengatakan bahwa dalam upaya mencapai demokrasi diperlukan prasyarat yang selalu melekat pada dirinya yaitu pertama, diperlukannya suatu kemakmuran ekonomi dan diharuskannya sebuah persamaan yang tinggi, 

kedua, struktur sosial yang kondusif, ketiga lingkungan luar yang terus mempengaruhi terjadinya demokratisasi, dan keempat budaya yang mendukung. Dari hal tersebut jelas tampak  kekeliruan kita yang selama ini, yaitu  mengharapkan kesejahteraan dari demokrasi. Sebab, secara teoritis  justru demokrasilah yang butuh terhadap kesejahteraan, bukan sebaliknya.

Kekeliruan demokrasi sejatinya  cacat sejak lahir sampai dicaci-maki di negeri asalnya, Yunani. Aristoteles (348-322 SM) menyebut demokrasi sebagai mobocracy atau pemerintahan segerombolan orang. Dia menyebutkan demokrasi sebagai sebuah sistem bobrok karena pemerintahan dilakukan oleh massa, demokrasi rentan akan anarkisme. 

Lalu,  kebobrokan  demokrasi juga tampak pada jaminan kebebasan yang selalu saja digemakan. Ternyata jaminan kebebasan hanya berlaku pada elit atau golongan  tertentu saja. Tergantung keberpihakannya kepada siapa. Pada umumnya pihak yang mempunyai kuasa atau kepentingan pada elit yang membuat demokrasi bias dengan kepentingannya yang seringkali ambigu terhadap kebebasan yang setara. 

Serta  dukungan elit terhadap demokrasi juga terbatas sejauh  mana  penguasa otoriter  mampu melindungi kepentingan mereka. Dengan kata lain kelas menengah atas dalam demokrasi bukanlah kelas sosial yang monolitik dimana mereka dapat berubah pola relasi dan koalisi dengan kekuasaan politik otoritarian sesuai deal-deal politik.

Lalu, jika sekadar mendorong rezim demokrasi untuk bertindak demokratis  tentunya ini adalah kesia-siaan . Karena demokrasi itu sendiri dapat berjalan  secara “tidak demokratis” mengingat alasan keberadaannya untuk melindungi kepentingan elite.

Maka wajar kalau biaya demokraasi itu mahal mulai dari proses pemilihan sampai prosesa pengambilan kebijakan, sebab  perlu kendali untuk memuluskannya. Tidak terkecuali dalam peradilan,yang melegalkan undang-undang untuk kepentingan koorporasi. Seolah-olah tindakan mereka sesuai hukum.  Tak heran jika  Demokrasi tetap diabadikan sebagai  tameng untuk mempertahankan eksistensi  otoritarianisme.
===

Solusi Sistem Terbaik dari yang Terburuk

Jika ada berpendapat  yang menyatakan bahwa Demokrasi adalah sistem terbaik dari terburuk, hal ini perlu diluruskan. Apakah benar tidak ada sistem terbaik selain Demokrasi?  Dari penjelasan sebelumnya tampak bahwa Demokrasi  secara ideal tidak mampu diterapkan. Hanya bermetamorfosis sesuai kebutuhan dan kepentingan, sebab tidak memiliki standar yang jelas.  

Namun hal seperti itu tidak akan ditemukan  dalam sistem Islam. Dimana dalam istem Islam tidak ada deal-deal politik dan  money politik dalam meraih kekuasaan  apalagi politik pencitraan. Sistem Islam  mengatur bahwa  kekuasaan ada di tangan rakyat dan atas dasar itu rakyat dapat memilih seorang penguasa (Khalifah) untuk memimpin negara. Pengangkatan seorang Khalifah harus didahului dengan suatu pemilihan dan dilandasi perasaan sukarela tanpa paksaan (ridha wal ikhtiar). 

Berbeda dengan sistem demokrasi, Khalifah dipilih oleh rakyat bukan untuk melaksanakan kehendak rakyat, tetapi untuk melaksanakan dan menjaga hukum Islam. Maka seorang Khalifah tidak dapat dipecat hanya karena rakyat sudah tidak suka lagi kepadanya, tetapi dapat dipecat jika tidak lagi melaksanakan hukum Islam walaupun baru sehari menjabat. Bukhari, Muslim, Ahmad, an-Nasai, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ubadah bin ash-Shamit:

“Kami membaiat Rasulullah saw (sebagai kepala negara) untuk mendengar dan mentaatinya dalam keadaan suka maupun terpaksa, dalam keadaan sempit maupun lapang, serta dalam hal yang tidak mendahulukan urusan kami (lebih dari urusan agama), juga agar kami tidak merebut kekuasaan dari seorang pemimpin, kecuali (sabda Rasulullah): ‘Kalau kalian melihat kekufuran yang mulai nampak secara terang-terangan (kufran bawaahan), yang dapat dibuktikan berdasarkan keterangan dari Allah.”

Untuk melihat apakah seorang Khalifah lalai dalam pelaksanaan hukum Islam, negara mempunyai instrumen hukum berupa Mahkamah Mazhalim yang berhak mengadili dan memecat penguasa. Dan kaum muslimin juga didorong untuk selalu mengoreksi penguasa. Hal itu merupakan kewajiban sekaligus hak warganegara.

Islam juga membatasi seorang muslim untuk hanya mengatakan kebenaran dan melarangnya untuk berpendapat dengan sesuatu yang batil. Ummu Athiyah dari Abu Said ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Jihad paling utama adalah (menyampaikan) perkataan yang haq kepada penguasa yang zalim.”

Jelaslah jika  sistem Islam bisa melahirkan pemimpin yang ideal serta memberikan jaminan bagi semua orang. Sebab penguasa memerintah sesuai degan apa yang sudah disyariatkan.  Sikap   tirani dan otoriter tentu tidak terjadi. Tak heran jika sistem Islam mampu menunjukkan kegemilangannya di dua pertiga dunia selama 13 Abad. Jadi mengapa musti berhalusinasi dengan demokrasi yang jelas tidak membawa kebaikan apalagi keberkahan?.[]


Oleh Sri Nova Sagita
Institut Kajian Politik dan Perempuan

Posting Komentar

0 Komentar