Dinasti Politik dan Kepemimpinan Islam



Wabah yang menimpa seluruh umat saat ini masih menjadi pertanyaan bagi banyak kalangan. Pasalnya di tengah wabah yang masih berkelanjutan sampai saat ini dan belum ada terlihat penanganannya yang serius dari para penguasa. Alih-alih prihatin dengan rakyat yang sedang terkena wabah, mereka malah disibukkan dengan pencalonan pilkada tahun 2020 yang berasal dari kalangan keluarga mereka sendiri.

Seperti yang dilansir dari KOMPAS.com Sabtu, 18 Juli 2020 - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin berpendapat Presiden Joko Widodo tengah berupaya membangun dinasti politik.

Hal itu terlihat dari langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang maju dalam pemilihan wali kota Solo 2020.

"Bisa dikatakan Jokowi sedang membangun dinasti politik. Mungkin mumpung sedang jadi Presiden, sedang punya kekuasaan, akhirnya dorong anaknya jadi wali kota," kata Ujang kepada Kompas.com, Sabtu (18/7/2020).

Hidup dalam naungan sistem Demokrasi saat ini, memberikan banyak kesempatan kepada orang-orang kapitalis untuk menjadikan kekuasaan terus berada dalam genggaman mereka. Seperti yang dikutip dari, RMOLBANTEN.  Rabu, 18. Desember 2019. Politik Dinasti di Indonesia merupakan satu hal yang memang "direncanakan" untuk terjadi.

Demikan disampaikan akademisi Universitas Gajah Mada, Kuskrido Ambardi dalam diskusi akhir tahun FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertema "Partai Politik Dan Kecenderungan Politik Oligarki" di Auditorium Bahtiar Effendy, FISIP UIN, Tangerang Selatan, Rabu (18/12).

"Politik dinasti itu tidak tiba-tiba muncul," katanya.

Sebelumnya sudah ada perencanaan tentang politik dinasti tersebut, agar kerabat dekat mereka bisa maju untuk mencalonkan diri maju menjadi  kepala Daerah.

Tidak peduli dengan kinerja yang ia miliki mampu atau tidaknya ia dalam bidang yang ia naungi kelak. Yang terbesit dalam hati mereka adalah mengambil kesempatan yang ada untuk bisa dimanfaatkan, seolah ingin mendirikan dinasti politik agar kekuasaan tetap mereka miliki.

Ditambah lagi, Mahkamah konstitusi memberi izin kepada siapa saja yang ingin mencalonkan diri untuk maju menjadi kepala daerah, walau mereka dari keluarga petahana. Karena itu sudah ada Undang-Undangnya yang tertuang dalam pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Daerah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut akan memuluskan rencana mereka untuk mendirikan dinasti politik yang berasal dari kerabat mereka sendiri.

Berbeda dengan Daulah Islam

Dalam Daulah Islam, tidak mengenal dinasti politik ketika dibutuhkan seorang pemimpin. Cara untuk memperoleh pemimpin dimasa Daulah Islam adalah dengan cara baiat yang sudah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah Saw. Yang mana baiat ini rakyatnya langsung yang memilih dengan keikhlasan hati rakyat sendiri, tidak ada paksaan dan iming-iming dari kalangan-kalangan tertentu yang ingin meraih kekuasaan.

Untuk menjadi pemimpin harus memiliki syarat-syarat tertentu, diantaranya adalah:

Yang pertama adalah Muslim.

Seorang pemimpin haruslah seorang Muslim (tidak kafir) karena ia harus memiliki banyak hafalan hadits, mengerti makna Alqur'an agar setiap permasalahan yang ada ditengah Umat pemimpin akan mengembalikan semua permasalahan itu kepada Alqur'an dan As-sunah.

Allah Taala berfirman,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورة الحشر: 7)

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” SQ. Al-Hasyr: 7.

Yang kedua laki-laki.

Seorang pemimpin haruslah laki-laki tidak dibenarkan jika seorang pemimpin adalah perempuan.

Dalil Alquran;

Allah Ta’ala berfirman,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم (سورة النساء: 34)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. SQ. An-Nisaa: 34

Yang ketiga baligh.

Syarat selanjutnya adalah pemimpin harus mencapai usia balig atau usia yang dewasa agar ia memiliki pemikiran yang mustanir (cemerlang).

Yang keempat berakal.

Berakal, tidak gila. Agar ia bisa menetukan baik atau buruknya sebuah kebijakan yang akan diambil untuk rakyatnya.

Yang kelima merdeka.

Merdeka maksudnya adalah bukan seorang budak dan bukan seorang  tawanan musuh.

Yang keenam Adil

Seorang pemimpin harus menerapkan hukum-hukum Islam, karena hanya dengan berhukum Islam seorang pemimpin dapat berlaku adil.

Yang ketujuh mampu.

Syarat mampu bagi pemimpin adalah orang yang amanah dalam menjalankan kepemimpinannya dalam mengurusi rakyatnya, seorang pemimpin tidak boleh memiliki kelemahan dalam dirinya sehingga ia bisa dikatakan mampu dalam mengurusi urusan rakyatnya

Selanjutnya ketika sudah tertunjuki seorang khalifah maka  ia akan memilih mu'awin  (pembantu khalifah), wali , pemimpin departemen kekhalifahan yang amanah.

Setiap warga baik muslim atau non muslim berhak mengkritik pemimpin apabila seorang pemimpin berbuat salah dalam menjalankan hidup atau menjalankan aturan yang melanggar hukum syara'.

Ketika memilih seorang pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang disebutkan tadi maka mudah-mudahan kita akan terhindar dari pemimpin Ruaibidha yaitu pemimpin bodoh. Yang hanya mementingkan urusannya sendiri. Wallahu a'lam bish showab.[]

Oleh : Yuslinawati

Posting Komentar

0 Komentar