Deklarasi KAMI, Solusi Praktis Penegakan Hukum di Negara Demokrasi?



Sejumlah tokoh masyarakat dan politik mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). Mereka yang ikut dalam deklarasi antara lain mantan ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo, pakar tata negara Refly Harun, Rocky Gerung, dan Said Didu (www.republika.co.id, 19/8).

Terdapat delapan tuntutan yang dilayangkan KAMI kepada pemerintah, DPR dan aparat hukum di Indonesia. Kepada lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, dan MK untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya "Demi menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia."

KAMI mendesak pemerintah dan para anggota legislatif untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan jiwa, semangat, dan nilai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. 

Selanjutnya, KAMI juga mendesak agar pemerintah dan legislatif tidak memberi peluang bangkitnya komunisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme.ekstremis
Tuntutan yang dilayangkan KAMI kepada pemerintah, sebagai bukti bahwa penerapan sistem pemerintah saat ini telah meresahkan banyak kalangan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari beberapa poin diantaranya:

Pertama, penerapan sistem ekonomi yang saat ini berkiblat pada kapitalis telah menyengsarakan rakyat indonesia. Kekayaan alam negeri ini hanya dinikmati kalangan yang punya modal besar. Akibatnya rakyat yang tak punya modal harus rela berjuang keras demi melangsungkan kehidupan mereka.

Kedua, penerapan sistem hukum di indonesia tak menjamin keadilan bagi rakyat indonesia. Hukum bisa diperjual belikan bagi kalangan yang punya kekayaan sendiri. Sehingga keadilan yang diimpikan oleh rakyat indonesia tak pernah tercapai.

Ketiga, pengelolaan alam di indonesia diserahkan kepada investor luar negeri. Disertai dengan seperangkat aturan yang memudahkan para investor lebih leluasa menguasai kekayaan negeri ini. 

Dengan banyaknya problematika saat ini, perlu kiranya kita mengkaji solusi tuntas permasalahan negeri ini. Kita lihat beragam problematika sebagai akibat dari penyelenggaraan negara yang mengikuti nafsu manusia. Sementara, jika nafsu yang didahulukan maka permasalahanlah yang akan ditimbulkan.

Penerapan sistem buatan manusia dalam hal ekonomi, hukum, pendidikan telah terbukti gagal dalam mensejahterakan rakyat indonesia. Dalam hal ekonomi, rakyat yang miskin tak mampu memenuhi kebutuhan hidup, akibat tak punya penghasilan yang layak.Kemiskinan juga mengundang banyaknya kasus kriminal, perkosaan dan pembunuhan.

Untuk itu, tuntutan KAMI dalam deklarasi akan sulit dipenuhi pemerintah dan aparatnya saat ini. Karena hukum dan aturan buatan manusia tak akan mampu ciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Semuanya akan terwujud jika hukum yang aturan yang diterapkan di negara ini mengacu pada aturan Allah SWT.  Wallahu alam bissowab.[]


Oleh: Yudia Falentina

Posting Komentar

0 Komentar