Campur Tangan Korporasi dalam Kisruh Program Organisasi Penggerak



Di tengah pandemi Covid-19, rencana program unggulan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Program Organisasi Penggerak (POP) memunculkan polemik dan kritik di sejumlah kalangan. Yang dipersoalkan terkait proses seleksi yang tidak transparan dan alokasi dananya dinilai tidak tepat sasaran, dimana ada perusahaan besar dalam program ini yang mendapatkan anggaran besar. 

Hal tersebut dinilai ironis, karena mengusik rasa keadilan dan nurani publik. Dimana sebelumnya karena alasan pandemi, adanya efisiensi dana anggaran para guru dan penghapusan tunjangan guru.

Polemik Program Organisasi Penggerak

Dikutip dari situs Direktorat Jenderal dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Program Organisasi Penggerak (POP) adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Episode Keempat pada 10 Maret 2020. Paket kebijakan ini bertujuan untuk semakin memberdayakan organisasi masyarakat dalam membangun Sekolah Penggerak, untuk memaksimalkan inovasi sistem belajar mengajar yang lebih baik, yang berasal dari para pelaku dunia pendidikan di Tanah Air. Program ini digadang-gadang dapat meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah yang melibatkan organisasi-organisasi masyarakat maupun individu yang bergerak di bidang pendidikan.

Untuk program ini Kemendikbud mengalokasikan dana sebesar Rp 567 miliar per tahun yang diambil penuh dari APBN. Sejauh ini dari 4.464 lembaga yang mengajukan proposal, terdapat 156 lembaga yang lolos seleksi evaluasi. Organisasi yang terpilih akan mendapat hibah untuk menunjang program yang diajukan.

Ada tiga kategori lembaga penerima hibah untuk melakukan kegiatan pelatihan tersebut, yaitu Gajah, Macan, dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran maksimal Rp 20 miliar per tahun, Macan Rp 5 miliar per tahun, dan Kijang Rp 1 miliar per tahun.

Pada Rabu, 22 Juli 2020 Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan resmi mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud ini. Mundurnya Muhammadiyah ternyata disusul oleh lembaga lain. Di hari yang sama, Lembaga Pendidikan (LP) Ma’rif Nahdlatul Ulama (NU) memutuskan dengan alasan yang sama sebagaimana Muhammadiyah mengundurkan diri. Tak hanya Muhammadiyah dan NU, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) turut mengundurkan diri terhitung sejak Jumat (24/07/2020). Langkah tersebut diputuskan karena PGRI menilai seleksi program organisasi penggerak tidak jelas.

Menurut PGRI, anggaran sebesar itu akan sangat bermanfaat jika dialokasikan untuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrastruktur demi menunjang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Muhammadiyah dan NU menilai proses evaluasi proposal POP ini sangat tidak jelas. Lantaran tidak ada perbedaan antara lembaga CSR (Corporate Social Responsibility) yang sepatutnya membantu pendidikan dengan organisasi masyarakat yang berhak mendapat bantuan pemerintah.

Polemik pun semakin menjadi-jadi dengan terdaftarnya dua yayasan perusahaan, yaitu Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation, di organisasi penggerak dalam kategori gajah. Dengan kata lain, dua yayasan tersebut malah mendapatkan bantuan Rp20 miliar per tahun dari pemerintah. Masuknya dua lembaga non profit yang disebut mendapat hibah dari dana POP ini, juga menuai kritik dari DPR. 

Kepantasan Kemendikbud memprioritaskan program ini di tengah kondisi pandemi Covid-19 pun dipertanyakan, dimana di tahun ajaran ini banyak siswa yang kesulitan melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), karena keterbatasan ekonomi, infrastruktur listrik dan telekomunikasi, serta sumber daya lainnya.

Realitas tersebut menunjukan kegagalan pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya mencetak guru yang profesional dan handal serta memadai bagi seluruh masyarakat. Jika pendidikan masih menghadapi masalah guru, maka kualitas pendidikan taruhannya. 

Semua itu tidak lepas dari sistem pendidikan sekuler kapitalis di negeri ini yang berorientasi pada materi. Sehingga wajar jika komersialisasi pendidikan terjadi. Pendidikan dijadikan ladang bisnis, dampaknya pihak swasta (korporat) selalu dilibatkan dalam setiap proses pendidikan termasuk dalam mencetak guru.

Pendidikan dalam Islam

Islam memandang pendidikan adalah salah satu kebutuhan asasi bagi rakyat secara keseluruhan, bukan kebutuhan sampingan. Karena tanpa pendidikan martabat manusia tidak akan mulia. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara tanpa membedakan martabat, usia, maupun jenis kelamin seseorang. Karenanya pelayanan pendidikan wajib dipenuhi oleh Negara secara langsung, baik penyediaan sarana prasarana pendidikan, pembuatan kurikulum, hingga mencetak guru-guru (tenaga pengajar) yang mumpuni.

Dalam proses pendidikan Islam, keberadaan peran guru menjadi sangat penting bukan saja sebagai penyampai materi pelajaran, tetapi sebagai pembimbing dalam memberikan keteladanan (uswah) yang baik. Guru harus mendapatkan pengayaan dari sisi metodologi, sarana dan prasarana yang memadai, serta jaminan kesejahteraan sebagai tenaga profesional.

Negara Islam (Khilafah) membangun lingkungan kondusif, memiliki perundang-undangan yang mendukung penerapan sistem pendidikan Islam dan memberikan dana yang sangat tinggi sehingga tersedia gaji dan fasilitas yang sangat baik bagi guru.

Segala fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar yang memudahkan guru mentransfer ilmu dan membina peserta didik sesuai dengan kreativitas, daya cipta, dan kebutuhan akan disediakan oleh negara. Semua sarana diberikan secara cuma-cuma. 

Seluruh pembiayaan pendidikan dalam Khilafah diambil dari baitul mal (kas negara). Jika dari baitul mal (kas negara) mencukupi maka negara tidak akan menarik pungutan apa pun dari rakyat. Namun jika harta di baitul mal (kas negara) habis, atau tidak cukup untuk menutupi pembiayaan pendidikan maka Khilafah meminta sumbangan sukarela dari kaum Muslim. Jika sumbangan kaum Muslim masih belum mencukupi, maka kewajiban pembiayaan pendidikan beralih kepada seluruh kaum Muslim.

Dukungan negara seperti inilah yang akan mengembalikan peradaban cemerlang, dimana guru menjalankan tugas mulia yang akan melahirkan pemimpin dan manusia beradab masa depan dan membangun peradaban bangsanya. Wallahu’alam bishowab.[]

Oleh: Emil Apriani, S.Kom 
Pemerhati Sosial, Member Revowriter dan WCWH

Posting Komentar

0 Komentar