TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

TKA China vs Muslim Rohingya: Kala Kepentingan Mengalahkan Kemanusiaan


Sebanyak 100 muslim Rohingya akhirnya diselamatkan oleh warga Aceh setelah sekian lama terkatung-katung di laut tanpa kepastian dan jaminan hidup. Sebagaimana diberitakan oleh BBC News (29/6), kapal muslim Rohingya awalnya ditolak oleh pemerintah setempat dengan alasan kekhawatiran akan virus Covid-19, namun akhirnya para pengungsi tersebut diturunkan ke darat karena warga terus mendesak tersebab dorongan kemanusiaan.

Belakangan diketahui bahwa pemerintah berencana mengembalikan para pengungsi Rohingya ke laut dengan dibekali bensin perahu, makanan, serta pakaian. Kontan saja, rencana ini ditolak mentah-mentah oleh para nelayan di sana. Mereka meminta agar muslim Rohingya diberikan tempat tinggal di pengungsian untuk sementara waktu. Para nelayan bersikukuh untuk menerima muslim Rohingya meskipun tidak mendapati izin dari pemerintah. “Kalau pemerintah tidak mampu, kami saja masyarakat yang membantu mereka, karena kami adalah manusia dan mereka adalah manusia juga dan kami memiliki hati,” tegas salah seorang nelayan, Syaiful Amri (PikiranRakyat.com 29/6).

Di lain sisi, perlakuan sebaliknya justru ditunjukkan pada 500 TKA China yang disambut dengan tangan terbuka oleh pemerintah. Gubernur Sulawesi Tenggara yang sebelumnya menolak kedatangan setengah juta TKA China tersebut kini justru berbalik arah. Dilansir oleh KOMPAS.com (17/6), Gubernur Ali Mazi dan DPRD Sultra yang sebelumnya satu suara menolak kedatangan 500 TKA China di Konawe, kini mengizinkan kedatangan mereka. Tidak lain tersebab sudah adanya izin dari pemerintah pusat, sebagai pemerintah daerah tentu tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat. Lebih lanjut kedatangan para pekerja asing itu dimaksudkan untuk mendukung investasi yang ada di Sultra. 

Konon sejumlah besar tenaga kerja asing dari China ini didatangkan ke Sultra untuk dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel, serta diklaim untuk mempercepat pembangunan smelter dengan teknologi RKEF (Rotary Kiln-Electric Furnace) sebagaimana diberitakan oleh kumparan (28/6).

Dua fakta dari sesama kelompok pendatang dengan respon pemerintah yang saling bertolak belakang. Pada satu kasus hanya nampak wajah bengis penuh penolakan, padahal ianya menyangkut kemanusiaan yang konon Indonesia dibangun atasnya. Sedangkan pada kasus yang lain nampak senyum cerah penuh kebahagiaan tatkala jelas kepentingan tengah bermain peran.

Inilah negeri yang dibangun atas dasar kapitalisme. Setiap kebijakan dan langkah yang diambil diukur dari setiap kepentingan dan pertimbangan manfaat yang dapat dihasilkan. Kala sesuatu itu dirasa tidak membawa manfaat dan keuntungan, serta tidak sejalan dengan kepentingannya maka akan diabaikan begitu saja sekalipun ini menyangkut kemanusiaan, persoalan hidup dan mati. Padahal dalam kasus muslim Rohingya sudah sepatutnya Indonesia lebih banyak mengambil peran. Selain atas dasar kemanusiaan, Indonesia yang merupakan negeri mayoritas muslim seharusnya terusik ketenangannya kala melihat saudara seimannya terlunta-lunta. 

Jika kita bertolak pada pengaturan dalam Islam maka sangat jelas bahwa persoalan kemanusiaan ini begitu dijunjung tinggi. Hal ini telah nyata ditunjukkan oleh sejarah ketika hukum Islam diterapkan secara komprehensif dan Kekhilafahan Islam turun mengambil peran secara aktif dalam berbagai kasus kemanusiaan yang melanda dunia. Sebut saja wabah kelaparan yang menimpa Irlandia. Saat itu tanpa segan Kekhilafahan Ottoman memberikan bantuan senilai 10.000 poundsterling yang termasuk di dalamnya berupa makanan, pakaian, sepatu, dan kebutuhan lainnya.

Begitu pula pada peristiwa kebakaran yang dialami oleh Amerika. Kebakaran yang menghabiskan hutan-hutan dan pemukiman warganya. Jauh sebelum Amerika menjadi negara adidaya seperti saat ini. Kala itu ia hanya negara kecil yang dengan memelas memohon pertolongan pada Daulah Khilafah Turki Utsmani. Kemudian disambut dengan uluran tangan Turki Utsmani tanpa pikir panjang dan menimbang-nimbang lagi.

Inilah bukti nyata pengaturan negara dengan sistem Islam begitu menjunjung tinggi kemanusiaan. Bukan hanya bagi kaum muslimin tetapi juga manusia pada umumnya. Penerapan hukum Islam secara komprehensif tidak akan membawa apapun kecuali kemaslahatan dan kemuliaan umat manusia yang telah dibuktikan kebenarannya oleh sejarah bahkan hingga 1300 tahun lamanya. Maka sudah sepatutnya kita kembali kepada penerapan Islam secara total pada level negara untuk memenangkan kemanusiaan atas kepentingan.[]

Oleh Muntik A. Hidayah





Posting Komentar

0 Komentar