Tarif Rapid Test Tak Pantas



Kementerian Kesehatan mengeluarkan Surat edaran (SE) mengenai batasan tarif tertinggi rapid test antibodi untuk COVID-19, yaitu Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 ini ditetapkan pada 6 Juli 2020 dan ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo. Dirjen P2P Kemenkes yang juga juru bicara pemerintah untuk penanganan Corona, Achmad Yurianto membenarkan tentang SE itu. (detikNews, 7/7/2020)

Surat edaran kementerian kesehatan ini ditujukan kepada seluruh  masyarakat Indonesia yang saat ini tengah diterjang wabah sebagaimana negara- negara di dunia. Tepatkah pemerintah memberikan tarif rapid test? Rapid test menjadi salah satu unsur penting penanggulangan Covid-19. 

Alasan penetapan tarif rapid test ini terdengar aneh dan janggal. Dikatakan tarif ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan pemberi layanan sehingga memberikan jaminan kemudahan bagi masyarakat tak masuk akal. 

Bukankah rapid test menjadi tanggung jawab penguasa sebagai pelindung rakyat? Sebagai bentuk perlindungan rakyat dari meluasnya paparan Covid-19 yang kasusnya terus meningkat. Seharusnya pemerintah melakukan rapid test gratis sejak awal virus ini masuk ke negeri kita. Bukan malah dibisniskan dengan penetapan tarif.

Penetapan tarif disaat ekonomi sangat sulit tentu kian membuat rakyat terjepit. Untuk memenuhi kebutuhan pangan saja sulit apalagi harus membayar rapid test. Jadi penetapan tarif rapid test ini sama sekali tak dapat memberi solusi. Karena hanya melegalkan jual beli pemerintah maupun swasta kepada rakyat. 

Seharusnya pemerintah berkepentingan besar, karena rapid test adalah langkah dasar pemerintah untuk selanjutnya menangani Covid-19 yang kasusnya kini terus meroket. Bahkan Indonesia negara dengan kasus tertinggi di Asia Tenggara. Wajar kalau kemarin Australia menuding Indonesia bisa menjadi hotspot Covid-19. 

Setelah tes masal dilakukan langkah menuju penyelesaian pandemi adalah mengisolasi dan mengobati yang sakit sampai sembuh. Sedangkan yang sehat tetap bisa beraktifitas normal. Ini adalah kebijakan paling tepat sesuai syariat. Kebijakan yang dilakukan setelah 'lockdown' (karantina wilayah). Sebenarnya tawaran solusi Islam yaitu 'lockdown' dan pemisahan yang sakit dari yang sehat sudah disampaikan secara luas. 

Hanya saja solusi ini memang butuh tekad kuat pemerintah untuk benar-benar keluar dari pandemi, selain tentu membutuhkan dana. Di sinilah persoalannya, penguasa demokrasi tak mau merugi. Karena memang demokrasi tak memiliki visi melindungi, melayani dan menyelamatkan rakyatnya sepenuh hati. Demokrasi sistem hidup yang lahir dari ideologi sekuler kapitalistik hanya punya standar untung rugi. 

Memang miris hidup dalam sistem demokrasi. Apapun menjadi peluang bisnis oleh penguasa dan korporasi. Lantas dimana penjagaan, perlindungan dan pelayanan penguasa terhadap rakyat? Jangan mimpi! Karena meraihnya hanya dongeng ilusi. Ideologi bathil hasil pemikiran manusia yang lemah, terbatas dan tak tahu yang terbaik untuk dirinya seharusnya dibuang dan diganti. 

Sungguh kita sangat mendambakan pemimpin yang amanah. Sistem pemerintahan warisan nabi yang terbukti lebih dari 1300 tahun lamanya mampu melindungi, menjaga dan mengurusi hajat hidup rakyatnya dengan sangat baik karena menerapkan syariat Islam. 

Bahkan tak hanya rakyat dalam negeri khilafah saja yang terurusi dengan baik. Rakyat diluar khilafahpun merasa aman. Sebagaimana dulu ketika pada abad ke 16 H Irlandia dilanda kelaparan maka khilafah Islam di Turki dengan segera mengulurkan bantuan makanan. 

Sesuatu yang tak mungkin terjadi di jaman ini. Mana ada negara besar membantu tanpa pamrih. Seperti saat ini ketika AS sebagai pengendali dunia membantu, dipastikan bantuanya tak mungkin cama-cuma. Bahkan bantuan itu adalah pintu untuk lebih mengokohkan penjajahannya. 

Demikianlah kita sangat rindu sosok pemimpin yang menjaga, melindungi dan melayani rakyatnya sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu alaihi wassalam: 

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

 إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

”Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll). Semoga Allah segera menurunkan pertolonganNya dengan tegaknya khilafah atas jalan kenabian, aamiin.[]

Oleh Sri Rahayu 
Institut Kajian Politik dan Perempuan

Posting Komentar

0 Komentar