+
TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Tapera dan Jaminan Papan Khilafah?


Di tengah pandemi yang masih tinggi, pemerintah masih sempat membuat celah untuk menambah beban ekonomi. Seperti salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah baru-baru ini.

Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera pada Rabu (20/5/2020). Yakni, bagi pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera dan program Tapera.

Program Tapera ini akan diterapkan secara bertahap mulai 2021 mendatang. Tahap pertama di tahun 2021, kewajiban iuran Tapera akan berlaku untuk PNS, polisi, dan tentara. Tahap kedua, kewajiban iuran berlaku untuk pegawai BUMN, dan terakhir adalah perusahaan swasta dan peserta mandiri.

Pemerintah juga mengharuskan kepada para pemberi kerja sektor swasta untuk mendaftarkan pekerjanya paling lambat tujuh tahun setelah ditetapkannya PP Penyelenggaraan Tapera. (Keterangan tertulis Badan Pengelola (BP) Tabungan Pengelola Perumahan Rakyat (Tapera), Rabu (3/6/2020)).

Simpanan Tapera akan dikelola Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat. BP Tapera menurut aturan ini akan mengelola simpanan dari pegawai negeri sipil (PNS) dan aparatur sipil negara (ASN), dan juga dari seluruh pekerja swasta dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum. (katadata.co.id, 3/6/2020)

Dalam pasal 15 ayat 1 PP Tapera juga menjelaskan bahwa “Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri.” Besaran potong gaji itu ditanggung bersama oleh peserta sebesar 2,5% dan 0,5% oleh pemberi kerja (perusahaan). Aturan ini tercantum dalam pasal 15 ayat 2 PP Tapera.

Dalam PP tersebut peserta dan pemberi kerja wajib membayarkan iuran tersebut selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulan. Bila peserta Tapera tidak membayar iuran simpanannya, maka status kepesertaannya akan dinonaktifkan hingga ia melanjutkan pembayaran simpanannya.

Ketika dilihat kembali terlihat solusi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang belum mempunyai rumah. Namun, jika kita cermati penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diterbitkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 ini merupakan suatu bentuk kezhaliman.

Mulai dari pembayaran tabungan, pembayaran tabungan ini wajib atas semua pekerja di Indonesia yang memiliki penghasilan, bahkan yang sudah memiliki rumah sekalipun. Demikian pula bagi yang masih menyicil rumah, tetap wajib setor Tapera.

Kemudian, tidak ada jaminan setiap peserta akan memiliki rumah, karena targetnya adalah memberikan pinjaman kredit rumah hanya untuk MBR yang berpenghasilan maksimal 8 (delapan) juta rupiah dan minimal harus sudah menjadi peserta selama 12 (dua belas) bulan, sebagaimana yang disebutkan Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera Eko Ariantoro, pekerja yang terkategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulannya.

Peserta pun akan kesulitan menarik tabungan yang telah disetorkan, karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar tabungan bisa ditarik, seperti peserta meninggal dunia, telah pensiun atau telah berusia 58 tahun, atau tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Artinya, peserta harus menganggur sekian lama, barulah tabungannya bisa diambil. Belum lagi sanksi administratif akan dijatuhkan jika peserta tidak melakukan pembayaran.

Dalih menggunakan prinsip gotong-royong, sebagaimana pola iuran Tapera ini mirip dengan BPJS Kesehatan. Sama-sama menggunakan prinsip gotong royong. Jika BPJS Kesehatan wajib bayar premi sekian ratus ribu dengan jaminan mendapat pelayanan kesehatan.

Maka dalam Tapera, iuran diganti dengan istilah tabungan lalu mendapat kemanfaatan kepemilikan rumah dari dana simpanan yang sudah dikumpulkan. Jika premi dibayarkan kepada BPJS Kesehatan, maka iuran Tapera dibayarkan kepada BP Tapera. Serupa meski tak sama.

Dan iuran ini sangat memberatkan. Gaji pegawai dan pekerja itu sudah dipotong dengan beraneka pajak dan iuran. Seperti pajak penghasilan, BPJS Kesehatan, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT), dan terbaru iuran Tapera. Makin menyusut itu gaji pegawai ASN dan para pekerja dipangkas berkali-kali.

Belum lagi gaji itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak mendapat jaminan pemerintah. Bertambah dan berlipatlah beban ekonomi rakyat. Tanpa tahu kesulitan hidup yang mereka hadapi. Beban ekonomi di masa pandemi makin berat. Tagihan listrik yang meningkat, hingga kebutuhan dasar yang membuat penat. Menambah  lengkap derita rakyat.

Kemudian di sisi lain, bila dana Tapera tidak dikelola dengan mekanisme jelas dan tepat, maka nasibnya bisa seperti BPJS Kesehatan. Defisit lalu merugi. Dan lagi-lagi membebani APBN negara. Kalau APBN sudah tak mampu menampung dana, solusi terakhir adalah utang. Kalau sudah begini, mustahil Indonesia bebas utang.

Dan juga kepekaan sosial penguasa yang rendah. Penerbitan PP Tapera di tengah wabah menunjukkan betapa jiwa sosial dan kepedulian pemerintah sangat rendah. Pemerintah dengan teganya menarik iuran yang menambah  hidup rakyat yang makin susah. Rakyat saat ini sedang resah memikirkan ekonomi yang kian melemah.

Sungguh ini menegaskan kezaliman luar biasa. Tidak saja negara abai, namun juga melegalkan pemalakan harta rakyat, khususnya bagi MBR. Sementara itu, bagi rakyat miskin yang tidak memiliki penghasilan tetap atau penghasilan kurang dari 4 (empat) juta rupiah tidak termasuk di dalam target PP ini. Tentu bagi mereka akan lebih sulit lagi.

Lalu siapa yang menjamin terpenuhinya kebutuhan akan rumah bagi mereka? Padahal merekalah yang sangat membutuhkan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok berupa rumah dari pemerintah, namun pemerintah abai.

Tapera seakan konsep yang baik, ditambah lagi alasan yang dikemukakan pemerintah atas kebijakan ini, seperti gotong royong, membantu masyarakat miskin, dan lain-lain.

Di samping itu PP ini hanyalah mempertegas kezaliman rezim neoliberal, khususnya dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok berupa perumahan.

Kezaliman yang akut itu di antaranya terlihat pada berbagai skema berbasis liberalisasi dan ribawi pengadaan rumah bagi MBR. Seperti program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), SSB (Subsidi Selisih Bunga), dan SSM (Subsidi Selisih Margin), serta rumah DP nol rupiah.

Sehingga tidak heran sampai saat ini masih banyak rakyat di Indonesia yang tidak memiliki rumah, bahkan mengontrak rumah pun tidak mampu.

Alih-alih sebagai penyelesai, Tapera justru mempersulit akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal.

Sungguh ini sebuah kezaliman yang lahir dari sistem kapitalisme, pemerintah tidak hadir sebagai pelayan rakyat. justru malah memalak rakyatnya sendiri. Tidak peduli rakyat terzalimi dengan tindakan tersebut.

Hal tersebut terjadi akibat sistem yang dijalankan di negara ini tegak di atas landasan yang rusak, yaitu sekularisme. Sekularisme yang mendasari sistem kehidupan hari ini benar-benar menafikan halal-haram, bahkan mengagungkan nilai-nilai materiel dan kemanfaatan.

Sangat berbeda dengan sitem Islam Yang Menjamin Terpenuhinya Kebutuhan Rakyat Tanpa Syarat yang dapat memberatkan masyarakat, Sistem islam sangat berbeda dengan sistem lainnya. Sistem Islam yang datang dari Ilahi, Sang Pencipta Alam semesta, manusia, dan kehidupan tentulah sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal, dan menenangkan hati jika diterapkan.

Sistem Islam menempatkan penguasa (imam) sebagai peri’ayah(pelayan) urusan rakyat dengan landasan hukum syariat. Penguasa tidak dibolehkan menyimpang dari hukum syariat karena alasan kemaslahatan tertentu, seperti memungut harta dari rakyat terus menerus dengan alasan untuk gotong royong.

Penguasa tidak boleh mewajibkan sesuatu yang mubah, seperti mewajibkan menabung yang jika tidak maka akan dikenai sanksi. Juga tidak boleh menghalalkan sesuatu yang haram.

Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, “Imam adalah pelayan dan ia bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya.” (HR Al Bukhari).

Oleh karena itu, negara –yang diwakili penguasa– dalam sistem Islam akan berupaya dengan optimal dalam melayani rakyatnya.

Negara adalah pihak yang bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya menjamin pemenuhan kebutuhan dasar berupa papan/rumah bagi rakyat miskin yang jelas-jelas tidak memiliki kemampuan ekonomi. Tentunya harus dipenuhi prasyarat: hunian layak (pantas dihuni oleh manusia), nyaman (memenuhi aspek kesehatan), harga terjangkau, dan syar’i.

Negara tidak dibenarkan mengalihkan tanggung jawabnya kepada operator, baik kepada Badan Usaha, bank-bank, maupun pengembang perumahan. Hal ini karena akan menghilangkan kewenangan negara yang amat penting yaitu berkaitan dengan fungsimya sebagai pelayan rakyat.

Sebagaimana dicontohkan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam setelah beliau hijrah, di Madinah bangkit sebuah gerakan pembangunan yang sangat luas, bahkan menjadi industri bangunan yang mendapat perhatian kaum muslim.

Hal ini melihat kaum Muhajirin yang membutuhkan tempat tinggal di Madinah. Rasulullah Saw. sebagai kepala negara menggariskan beberapa langkah dan menentukan beberapa distrik di mana mereka akan membangun rumah-rumahnya.

Adapun sumber pembiayaan pembangunan perumahan diambil dari baitulmal dan pembiayaan  yang bersifat mutlak. Yaitu, baitul mal yang dikelola oleh negara dalam memenuhi kebutuhan umat. Kemudian sumber-sumber pemasukan maupun pintu-pintu pengeluaran sepenuhnya berdasarkan ketentuan syariat. Negara dibolehkan memberikan tanah miliknya kepada rakyat miskin secara cuma-cuma untuk dibangun rumah. Demikian juga lahan-lahan yang dimiliki negara, bisa langsung dibangunkan rumah untuk rakyat miskin.

Ketika peradaban Islam mencapai kegemilangannya, masyarakat dalam kondisi makmur. Sebagaimana kesaksian dari Umar bin Usaid tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa sebelum beliau wafat, masyarakatnya dalam kondisi makmur.

Demikian sejahteranya, sehingga tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat, karena Umar telah membuat mereka sejahtera. Tentunya kesejahteraan itu dibarengi terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni bagi rakyatnya.

Selain itu, dalam hal kesejahteraan akan banyak ditemukan bukti-bukti nyata dalam masa khilafah. Salah satu bentuk keagungan khilafah yang tidak dimiliki peradaban lainnya adalah kesempurnaan dan jaminan kehidupan terbaik bagi rakyatnya. Sejarah telah membuktikan secara jelas akan hal ini yang bertahan hingga seribu tiga ratus tahun.

Jaminan kesejahteraan era khilafah dapat terwujud bukan karena khilafah memiliki seperangkat aturan atau kebijakan . Aturan maupun kebijakan ini bersumber dari Islam. Karena sejatinya khilafah adalah representasi dari penerapan Islam secara menyeluruh dan utuh. Aturan-aturan ini mencakup ranah individu, keluarga, masyarakat dan negara. Sehingga secara sederhana semua keagungan khilafah terwujud karena Islam diterapkan secara penuh.

Beberapa bentuk aturan atau kebijakan dalam khilafah sehingga ada keterjaminan kesejahteraan bagi rakyat antara lain. Khilafah adalah sebuah negara yang Islam diterapkan menetapkan bahwa setiap muslim laki-laki, khususnya kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab untuk bekerja guna memberikan nafkah baginya dan bagi keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

Khilafah melalui pemimpin tertingginya yaitu seorang khalifah adalah pihak yang mendapatkan mandat untuk mengayomi dan menjamin kesejehteraan rakyat. Dia yang akan menerapkan syariah Islam, utamanya dalam urusan pengaturan masyarakat seperti sistem ekonomi dan lainnya.

Dalam sistem ekonomi, khilafah memiliki kebijakan dalam mengatur kepemilikan kekayaan negara sesuai Islam. Ada kepemilikan individu, umum dan negara yang semua diatur sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat. Pengaturan tersebut kemudian akan masuk dalam Baitul Mal yang menjadi pusat kekayaan khilafah. Arahnya adalah untuk menjamin kehidupan per-individu rakyat agar benar-benar mendapatkan sandang, pangan dan papan. Serta untuk mewujudkan jaminan bagi rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, pertanian, industri, infrastruktur dan lainnya.

Begitupun dengan jaminan ketersediaan perumahan bagi rakyat miskin dapat terwujud hanya jika sistem Islam diterapkan secara kafah di bawah naungan Daulah Khilafah Islam, sehingga seluruh rakyat dapat merasakan kesejahteraan secara nyata dan senantiasa Allah Subhanahu Wa Ta’ala turunkan keberkahan. Sebagaimana firman-Nya, “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan”. (QS Al A’raf [7]: 96).[]

Oleh: Putia Zulnia

Refrensi Kutipan :
https://www.muslimahnews.com/2020/06/27/tolak-tapera-pemerintah-tak-peka/
https://www.facebook.com/MuslimahNewsID/photos/a.820025648175252/1569580736553069/?type=3
https://www.facebook.com/MuslimahNewsID/photos/a.820025648175252/1564194803758329/?type=3
( http://www.khilafah.com)

Posting Komentar

0 Komentar