TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Tak Kenal Khilafah, Ta'aruflah bukan Menstigma


Khilafah selalu punya jalan untuk mempromosikan dirinya. Terlepas pro dan kontra. Khilafah tak lagi asing didengar. Tak lagi kelu diucapkan. Bahkan isu Khilafah menggelinding bak bola salju. Beragam stigma menghampirinya, sejatinya lisan para pembencinya-lah yang mempopulerkannya. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti terlibat ideologi khilafah akan diberhentikan tidak hormat. Hal itu sesuai Undang-Undang (UU) 5/2014 tentang ASN. "ASN apabila terbukti menganut dan mendukung paham khilafah, maka terhadap ASN tersebut sesuai Pasal 87 ayat 4 huruf b UU 5/2014, diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945," kata Tjahjo, Senin (13/7/2020). (Beritasatu.com, 13/7/2020).

Menurut Tjahyo, ideologi Khilafah itu bersifat transnasional. Beriorientasi meniadakan nation state. Tak pelak, ia menegaskan ulang bahwa pegawai ASN harus mematuhi kode etik dan kode perilaku.  Salah satu kode etik dan kode perilaku yang harus ditaati adalah memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, seperti disebutkan dalam Pasal 5 ayat 2 UU ASN. 

Pandangan kerdil Menteri Tjahjo terhadap Khilafah patut untuk diluruskan. Kebijakannya juga harus dikritisi dalam beberapa poin berikut:
Pertama, ASN adalah pegawai negara. Bukan pegawai pemerintah. Mereka dibayar dengan APBN, bukan uang penguasa. APBN adalah harta rakyat yang dikelola negara. Salah satu sumber APBN itu adalah pajak yang senantiasa rakyat berikan untuk negara. Jadi, kebijakan memecat tidak hormat terhadap ASN yang berpaham Khilafah adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik. 

Dengan mengatasnamakan pancasila, lantas menteri boleh main pecat begitu? Lagi pula, belum ada satu pun putusan hukum yang menyatakan Khilafah bertentangan dengan Pancasila. Adapun pernyataan Pak Menteri, itu hanyalah stigma dan narasi sepihak versi kacamata penguasa. 

Kedua, standar ganda kebebasan berpendapat. Katanya negeri ini penganut demokrasi. Tapi faktanya, demokrasi hanya berpihak pada kekuasaan rezim. Alhasil, kebebasan berpendapat di masa pemerintahan Jokowi dibungkam. Siapa saja yang berseberangan menurut tafsir penguasa, bakal terancam posisinya. Terkesan anti kritik dan semaunya sendiri. Mudah menuduh, lalu membui. Hukum di pemerintahan Jokowi lebih kental sebagai alat pukul. Memukul mereka yang tak sesuai selera penguasa. 

Pegawai ASN adalah warganegara. Sebagai warganegara mereka pun berhak menyampaikan pendapat. Sebab, mereka bekerja untuk negara. Bukan melayani kepentingan penguasa. Ini yang perlu diluruskan. Seolah-olah ASN bekerja untuk pemerintah. Pemerintahan Jokowi hanyalah diberi mandat melaksanakan tugas kenegaraan. Bukan mengatur sesuka dan sekehendak hati. Andai kata rakyat tak berkehendak, apa iya mereka duduk nyaman di istana? Tentu tidak. Itulah mengapa kekuasaan ada di tangan rakyat. Bukan di tangan pejabat. 

Ketiga, mengapa ancaman pecat-memecat itu hanya untuk ASN yang berpaham Khilafah? Bagaimana dengan ASN atau pejabat negara yang berpaham komunis dan kapitalis? Bukankah kedua ideologi itu juga bertentangan dengan Pancasila? Kok diskriminasi sekali Pak Menteri ini. Yang mengancam negeri ini sesungguhnya adalah kapitalisme dan komunisme. Faktanya ada. Sejarah berbicara. Sementara Khilafah? Adakah sejarahnya pernah mengusik dan menghancurkan negeri ini? 

Keempat, Khilafah itu bukan ideologi. Kebebalan ini berulang kali terjadi. Berbagai tulisan, artikel, diskusi, dan pernyataan sudah disebutkan bahwa Khilafah itu sistem pemerintahan dalam perspektif Islam. Bukan ideologi. Kok masih gagal paham. Tak mau berdiskusi, menutup diri, dan berakhir dengan kegagalan memahami ideologi. Membandingkan sesuatu itu haruslah sepadan dan sejajar. Jika mau jujur, membandingkan Khilafah itu ya dengan demokrasi, bukan Pancasila. 

Menyebut Khilafah sebagai ideologi tanda kurang mendalami Khilafah itu sendiri. Mengatakan Khilafah sebagai paham sungguh menyesatkan dan lancang. Sebab, Khilafah itu digali dari wahyu, bukan paham yang berasal dari akal manusia sebagaimana demokrasi. 

Oleh karenanya, bila tak mengenal Khilafah dengan benar, maka ta'aruflah. Kenalilah luar dan dalamnya. Sebab, ketika tak mengenal sesuatu lalu menstigma itu namanya membenci. Kalau sudah kenal dan memahami dengan gamblang, lambat laun akan sayang juga. Hanya saja, karena rezim hari ini tak mau belajar dan mencoba mengenal, jadinya bernarasi liar. 

Menstigma buruk Khilafah tak akan menghilangkan kemurnian ajarannya. Ibarat mahkota berlian, meski dijatuhkan ke dalam lumpur, tetap berkilau. Begitulah Islam dan ajarannya. Jangan sia-siakan diri membendung gagasan Khilafah. Sebab, Khilafah adalah ajaran Islam. Menolak Khilafah sama halnya menentangi ajaran Islam. Tak kenal, maka tak sayang. Cara mengenal yang baik adalah mengkaji dan mempelajarinya dengan benar. Itulah yang harus dilakukan. Bukan menggunakan tangan (kekuasaan) untuk menangkal sebuah gagasan.[]


Oleh Chusnatul Jannah 
Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar