Sense of Crisis, Hanya Ada pada Kepemimpinan Islam


Saat ini viral video orang nomor satu negeri ini marah terhadap para menteri, karena dinilai tidak memiliki sense of crisis. Sebagaimana dilansir CNN Indonesia, pada tanggal 18 Juni, diadakan Rapat Paripurna yang dihadiri seluruh Menteri Kabinet secara lengkap dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara. Kompas.com 30 Juni (Dua belas hari setelah rapat paripurna tersebut), dalam tajuknya malah melukiskan rapat paripurna ini laiknya sebuah bazar, karena halaman parkir penuh sesak. Dalam rapat paripurna itulah, Presiden Jokowi marah besar,  terlihat dari nada bicaranya yang tinggi, raut wajah, hingga gesturenya.
 
Sebetulnya, rapat paripurna tersebut meski tidak ada adegan marahnya Presiden, sudah menimbulkan teka teki. Dalam sistem Presidensial, dimana kekuasaan Presiden sedemikian besar, sebetulnya tidak perlu untuk mengadakan rapat paripurna. Presiden tinggal memberi instruksi atau perintah. Dan Presiden memiliki mekanisme untuk mengecek apakah perintah dan instruksinya benar-benar dilaksanakan oleh bawahannya. 

Hal senada diucapkan politikus senior yang juga Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah pada acara ILC, Selasa 30 Juni . Rakyat yang tidak bodoh dan mulai mengerti aturan tata negara, akan menganggap bahwa Rapat Paripurna malahan memunculkan teka teki. Apakah Presiden kita sedang gundah gulana? Sebegitu urgen kah hingga rapat ini harus melibatkan begitu banyak unsur? 
 
Rapat Paripurna tanggal 18 Juni itu sebenarnya bersifat internal dan tertutup. Anehnya, 10 hari kemudian, pada tanggal 28 Juni, Sekretariat Presiden secara resmi mengunggah lengkap video tentang narasi pidato Presiden Jokowi yang sedang marah besar. Teka-teki pun bergulir kembali. Rapat yang tadinya bersifat tertutup, kemudian selang sepuluh hari disebarkan ke publik.  Seperti biasa, narasi Pemerintahan Presiden Jokowi selalu membingungkan dan menimbulkan spekulasi. 
 
Kemarahan Presiden Joko Widodo ini diharapkan bukan sebuah drama, dengan harapan mengalihkan perhatian dari persoalan lain. Begitu disampaikan pengamat politik, Satyo Purwanto. Dia termasuk yang mengaku aneh video Jokowi marah-marah di hadapan menteri itu baru diunggah 10 hari kemudian. Mantan Sekjen Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) ini menilai, bahwa sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan, sebenarnya sudah cukup bagi Jokowi untuk mengevaluasi semua kementerian dan lembaga. 
 
Jika diteliti, ada beberapa poin yang patut untuk dikritisi terkait kemarahan Presiden Jokowi. Dalam pidato penyampaian marahnya, Presiden Jokowi mengemukakan hal-hal berikut: para Menteri dinilai belum sama rasa dalam hal krisis dan belum bekerja secara extraordinary, padahal pengamatan lembaga keuangan dunia, termasuk Bank Dunia mengatakan bahwa perekonomian global bisa terkonstriksi antara 5 sampai 7 persen. (e-money kompas, Detik.com, Katadata dalam reportasi 30 Juni). Secara lebih khusus disoroti oleh Presiden tentang anggaran Kesehatan. Dari 75 Trilyun baru dialokasikan 1,5% saja. Presiden pun memberi tantangan. Jika ada hambatan beliau siap untuk mengeluarkan Perppu, Perpres bahkan mempertaruhkan reputasi politiknya. 
 
Akar permasalahannya sebetulnya bukan pada kinerja Menteri. Tapi berbagai perangkat negara lain, baik itu kebijakan, administrasi negara yang semuanya bermuara pada sistem yang diterapkan di negara ini. Kerapuhan sistem kapitalisme lah yang menyebabkan mudahnya perekonomian dalam negeri maupun skala dunia goncang. Sebab, ekonomi kapitalisme berdiri di atas sektor non riil dan sistem ribawi. Sehingga rentan terjadi krisis ekonomi. Hal ini semakin diperparah karena resesi ekonomi yang terjadi akibat pandemi. 
 
Pandemi virus corona (COVID-19) selain menimbulkan krisis kesehatan secara global, juga menimbulkan krisis ekonomi. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati membenarkan hal tersebut. Dalam paparan pada Jumat (17/4/2020) kemarin, mantan Direktur Bank Dunia mengungkapkan bahwa perekonomian dunia akan mengalami kontraksi yang sangat dalam tahun ini. Dengan sejumlah lembaga memangkas signifikan proyeksi perekonomian dunia dalam waktu singkat akibat pandemi COVID-19. 
 
Ia juga tak memungkiri adanya kemungkinan terberat ekonomi Indonesia mengalami resesi akibat wabah tersebut. Menurutnya, jika kondisinya berat dan panjang, maka akan ada kemungkinan resesi di mana dua kuartal berturut-turut PDB hasilnya negatif. Lebih lanjut, Sri Mulyani mengakui jika kuartal II-2020 akan menjadi titik terberat dalam perekonomian Indonesia. Dalam skenario pemerintah, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun ini bisa hampir mendekati nol persen. (CNBCIndonesia.com, Minggu, 19/4/2020) 
 
Sehingga jika ingin menuntaskan permasalahan ekonomi tak sekadar mereshuffle kabinet atau membuat perppu. Tapi lebih dari itu, mengubah sistem aturan di negeri ini dengan aturan yang berasal dari Sang Pencipta yaitu aturan Islam. Karena Allah Swt. sudah menciptakan manusia lengkap dengan aturannya. Dia lah yang Maha Tahu apa yang terbaik untuk hamba-Nya. 
 
Rasulullah saw dan para khalifah setelahnya telah mencontohkan bagaimana menghadapi krisis yang melanda Daulah Islam. Dalam buku The Great Leader of Umar bin Khathab, Kisah Kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah Kedua, diceritakan bahwa pada tahun 18 H, orang-orang di Jazirah Arab tertimpa kelaparan hebat dan kemarau. Kelaparan kian menghebat hingga binatang-binatang buas mendatangi orang. Binatang-binatang ternak mati kelaparan. Tahun itu disebut sebagai tahun kelabu. Angin saat itu menghembuskan debu seperti abu. Kemarau menghebat. Jarang ada makanan. Orang-orang pedalaman pergi ke perkotaan. Mereka mengadu dan meminta solusi dari Amirul Mukminin. 
 
Langkah pertama yang menjadi teladan terbaik Umar ra. adalah dengan tidak bergaya hidup mewah. Makan seadanya, bahkan kadarnya sama dengan rakyat yang paling miskin atau bahkan lebih rendah lagi. 
 
Kedua, Khalifah Umar langsung memerintahkan untuk membuat posko-posko bantuan. Diriwayatkan dari Aslam, “Pada tahun kelabu (masa krisis), bangsa Arab dari berbagai penjuru datang ke Madinah. Khalifah Umar menugaskan beberapa orang (jajarannya) untuk menangani mereka. Suatu malam, saya mendengar beliau berkata, “Hitunglah jumlah orang yang makan malam bersama kita.”
 
Ketiga, musibah yang melanda, juga membuat Khalifah semakin mendekatkan diri kepada Allah, meminta pertolongan Allah Swt. Pemilik alam seisinya. Suatu ketika Khalifah Umar mengimami salat isya bersama para jamaah yang lalu pulang, sementara ia terus salat hingga di penghujung malam. Setelah itu, Umar keluar rumah mendatangi perkampungan dan meronda. 
 
Khalifah juga langsung memimpin taubat[an] nasuha. Bisa jadi bencana/krisis yang ada akibat kesalahan-kesalahan atau dosa yang telah dilakukan oleh Khalifah dan atau masyarakatnya. Khalifah menyerukan taubat. Meminta ampun kepada Allah Swt., agar bencana segera berlalu. 
 
Keempat, kepada rakyatnya yang datang karena membutuhkan makanan, segera dipenuhi. Yang tidak dapat mendatangi Khalifah, bahan makanan diantar ke rumahnya, beberapa bulan sepanjang masa musibah. Malik bin Aus (berasal dari Bani Nashr) juga menceritakan bagaimana sepak terjang Khalifah Umar dalam menangani krisis ini. 
 
Kelima, tatkala menghadapi situasi sulit, Khalifah Umar bin Khaththab meminta bantuan ke wilayah atau daerah bagian Kekhilafahan Islam yang kaya dan mampu memberi bantuan. Gubernur Mesir, Amru bin al-Ash mengirim seribu unta yang membawa tepung melalui jalan darat dan mengirim dua puluh perahu yang membawa tepung dan minyak melalui jalur laut serta mengirim lima ribu pakaian kepada Khalifah Umar. 
 
Keenam, langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab ketika terjadi bencana adalah menghentikan sementara hukuman bagi pencuri. Hal ini dilakukan bukan karena mengabaikan hukum yang sudah pasti dalam Islam, namun lebih disebabkan karena syarat-syarat pemberlakuan hukum untuk pencuri tidak terpenuhi. Saat itu orang mencuri dan memakan barang milik orang lain karena sangat lapar. Itu semata untuk menyambung nyawanya karena memang tidak bisa mendapatkan makanan. Mereka bukanlah orang yang bertindak sekehendaknya dan tidak bermaksud mencuri. 
 
Selain tidak menghukum pencuri yang mencuri karena terpaksa demi sekadar menyambung hidup, Khalifah Umar juga menunda pungutan zakat pada krisis/bencana. Khalifah menghentikan pungutan kewajiban zakat pada masa bencana/krisis. Saat kelaparan berakhir dan bumi mulai subur, Umar kembali mengumpulkan zakat setelah bencana/krisis. 
 
Artinya, Khalifah menilai itu sebagai utang bagi orang-orang yang mampu agar bisa menutupi kelemahan bagi orang-orang yang memerlukan dan agar di Baitul Mal ada dana setelah semuanya diinfakkan. 
 
Masya Allah, begitu sempurnanya Islam memberikan arahan bagaimana mengalami krisis. Masihkah kita berharap pada sistem Kapitalis yang senantiasa membuat kebijakan yang menguntungkan para kapitalis?  Pilihan yang cerdas tentu hanya pada Islam. Jadi mari akhiri krisis yang melanda negara ini dan dunia secara keseluruhan dengan menerapkan Islam.[]

Oleh: Tia Damayanti, M. Pd.
Pemerhati Sosial Politik

Posting Komentar

0 Komentar