TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

RUU Omnibus Law Cipta Kerja: Legalisasi Kezaliman terhadap Pekerja



Ditengah wabah virus Corona ini DPR tetap melanjutkan pembahasan  revisi RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA. Bahkan RUU ini ditargetkan akan rampung pada bulan Agustus mendatang, seperti yang dikatakan oleh anggota Komisi I DPR Willy Aditya dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Percepatan Digitalisasi Penyiaran,’ Minggu, 12 Juli 2020 “Omnibus law selesai Agustus 2020”.

RUU Ciptaker ini digadang-gadang akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi corona. Tak heran para pengusaha mendesak pemerintah untuk segera mensahkan RUU ini. Para pengusaha meyakini dengan disahkannya RUU ini akan membawa angin segar bagi iklim investasi dan akan mampu menciptakan lapangan kerja masal. 

Ketua Komite Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial untuk Upah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Aloysius Budi Santoso mengatakan, target pertumbuhan ekonomi itu bisa digenjot melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas sebanyak 2,7 hingga 3 juta per tahun dengan Omnibus Law. Sementara, sambung dia, hanya 2 hingga 2,5 juta lapangan kerja berlualitas jika tanpa Omnibus Law.(Republika.co.id 12/07/2020)

Bertolak belakang dengan keinginan para pengusaha, Berbagai kalangan mulai dari akademisi, pekerja, aktivis lingkungan hingga masyarakat sipil justru menolak RUU ciptaker ini. Para pekerja menjadi yang paling vokal menyerukan penolakan terhadap RUU Ciptaker ini, karena dari mekanisme penyusunan revisi saja sudah nampak arogansi pengusaha yang tuntutannya dominan dalam revisi RUU tersebut. Sementara serikat pekerja mengkhawatirkan makin rendahnya pembelaan terhadap pekerja saat terjadi konflik dengan pengusaha karena hak DPR dan serikat pekerja  dikebiri.

Sejak awal pembahasan RUU Ciptaker ini memang menimbulkan polemik di masyarakat yang menganggap penyusunan draf RUU Cipta Kerja yang terkesan tertutup dan tidak melibatkan kelompok masyarakat yang terdampak. Penolakan keras terutama pada klaster ketenagakerjaan yang dinilai tidak berpihak dan melindungi pekerja dan cenderung mengedepankan kepentingan pengusaha. 

RUU Ciptaker menghapus upah minimum yaitu UMK dan UMSK dan memberlakukan upah perjam di bawah upah minimum. Kemudian juga mengurangi nilai pesangon, penggunaan buruh outsorcing dan buruh kontrak seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatip, menghapus cuti ,menghapus hak upah saat cuti, kemudahan masuknya TKA buruh kasar di Indonesia, mereduksi jaminan sosial, mudahnya PHK sewenang wenang tanpa izin pengadilan perburuhan. Serta hilangnya beberapa sanksi pidana untuk pengusaha.

Pemerintah pun merespon melalui kementrian ketenagakerjaan dengan membentuk Tim Teknis Omnibus Law RUU Ciptaker yang terdiri dari unsur Pemerintah, Apindo, dan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk mencari jalan keluar atas kebuntuan pada klaster ketenagakerjaan ini. Namun, tampaknya tim ini tidak berjalan harmonis. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan keluar dan mengundurkan diri dari tim teknis yang membahas omnibus law RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Serikat pekerja lain yang ikut keluar dari tim ini adalah KSPSI AGN, dan FSP Kahutindo.

Presiden KSPI Said Iqbal mengemukakan setidaknya ada empat alasan mengapa keputusan untuk keluar dari tim teknis diambil. (Republika.co.id 13/07/2020)

Pertama, tim tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan kesepakatan apapun. Tetapi hanya mendengarkan masukan dari masing-masing unsur.

Alasan kedua, unsur Apindo/Kadin dengan arogan mengembalikan konsep RUU usulan dari unsur serikat pekerja dan tidak mau meyerahkan usulan konsep apindo/kadin secara tertulis. 

Ketiga, serikat buruh memiliki dugaan ini hanya jebakan dan alat untuk mendapatkan legitimasi dari buruh. Pemerintah yang diwakili kemenaker hanya sekedar ingin memenuhi unsur Prosedur saja bahwa mereka telah mengundang pekerja masuk dalam tim dan tidak menyelesaikan Substansi materi RUUOmnibus Law yang ditolak buruh tersebut. 

Keempat masukan yang disampaikan hanya sekedar ditampung. Tetapi, tidak ada kesepakatan dan keputusan apapun dalam bentuk Rekomendasi dalam menyelesaikan substansi masalah omnibus law. 

Penolakan juga datang dari Serikat Pekerja PT PLN (Persero). Ketua Umum DPP SP PT PLN Persero M Abrar Alib melalui kumparan mengatakan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi menimbulkan terjadinya liberalisasi dalam tata kelola listrik di Indonesia. Sebab, RUU Cipta Kerja di sub-klaster ketenagakerjaan menghilangkan fungsi legislasi DPR dalam melakukan pengawasan. Padahal fungsi legislatif menyangkut hal interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat untuk memastikan pemerintah tidak seenaknya mengatur listrik. Selain itu RUU Cipta Kerja di sub-klaster ketenagakerjaan juga memungkinkan pihak swasta akan menguasai sektor ini.

Berbagai penolakan tersebut tidak menyurutkan DPR untuk Tetap membahas  RUU ini.  Bahkan terkesan terburu-buru agar segera bisa disahkan. Hal ini wajar karena tuntutan terhadap iklim investasi yang kondusif demi penciptaan lapangan kerja masal ditengah pandemi yang telah menghancurkan perekonomian negara. Seolah tidak ada jalan lain selain membuka keran investasi atau negara harus berhutang lagi untuk memulihakan perekonomian. Padahal sejatinya investasi dan hutang adalah alat yang digunakan para kapitalis untuk semakin menancapkan kekuasaan mereka terhadap negara jajahannya sementara negara akan semakin menggadaikan kemandiriannya. 

Masalah ketenagakerjaan selalu timbul setiap tahun entah dalam pengupahan Maupun hak2 pekerja Lainnya yang dilanggar. Sistem kapitalisme liberal ini menjadikan kesejahteraan pekerja menjadi nomor kesekian. Maka kaum pekerja dan umat ini membutuh riayah ketenagakerjaan Islam yang mengeliminir terjadinya konflik antara pekerja dan pengusaha serta memberi solusi paripurna atas problem ketenagakerjaan.

Dalam pandangan Islam, negara adalah khodim al ummah. Yakni pelayannya umat, mengurusi kepentingan dan kemaslahatan umat. Negara bertugas memberi jaminan dan pelayanan. Menjamin penghidupan, kesejahteraan, keamanan, serta kebutuhan dasar rakyat.

Perlu diketahui, dalam islam Negara dilarang menyerahkan pengelolaan dan penguasaan SDA itu kepada asing atau investor. Kehadiran investor dalam negara Islam tidak boleh dalam bidang strategis atau vital. Investasi asing tidak boleh dalam bidang yang membahayakan, kepemilikan umum, sektor nonriil, dan juga dalam kategori muhariban fi’lan. Investasi asing hanya boleh dalam bidang halal dan bukan dalam penguasaan kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam ketenagakerjaan Islam, negara wajib menyediakan lapangan kerja. Pengangguran dan bermalas-malasan itu dilarang. Setiap kepala keluarga wajib mencari nafkah, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, “Cukuplah seorang Muslim berdosa jika tidak mencurahkan kekuatan menafkahi tanggungannya.” (HR Muslim). Dalam mengatasi pengangguran, negara akan memberdayakan iklim usaha yang sehat. Membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat dengan menerapkan  sistem ekonomi Islam secara komprehensif.

Negara akan menata ulang hukum-hukum  kepemilikan dan pengelolaan serta distribusi harta pada masyarakat. Menjamin pelaksanaan mekanisme pasar sesuai syariat dan menghilangkan hambatannya seperti penimbunan, monopoli dan riba. Negara juga akan membuat sistem birokrasi dan administrasi yang sederhana dalam aturan, cepat dalam pelayanan, menghilangkan pungutan seperti cukai, pajak yang bersifat tetap. 

Negara juga dapat membantu masyarakat dengan memberikan subsidi untuk memulai usaha. Sementara dalam hal pengupahan, bergantung pada kontrak kerja. Upah diklasifikasikan menjadi dua, pertama sesuai kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Kedua upah yang sepadan yang ditentukan oleh orang/lembaga yang ahli menetapkan upah. Jika ada pekerja dan pemberi kerja yang bersengketa berkenaan dengan upah, maka negara yang berhak menentukan ahli pengupahan. 

Dengan mekanisme ini diharapkan akan mengeliminir terjadinya konflik antara pekerja dan pengusaha. Wallahu a'lam bish-shawab.[]

Oleh Tuti Daryanti, S. Pd

Posting Komentar

0 Komentar