TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

RUU HIP: Jangan Ada “Ideologi Dusta” di antara Kita



Berbagai elemen umat Islam menggelar aksi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sekaligus paham komunisme. Setelah Solo, Yogyakarta dan Jakarta, beberapa hari ke depan (tanggal 1-7 Juli 2020) akan digelar aksi serupa di berbagai kota di penjuru Nusantara. Hal ini menandakan bahwa polemik terkait RUU HIP belum usai. 

Bola panas terus menggelinding ke berbagai arah, hingga memunculkan isu dan kasus baru. Dari wacana pelarangan kapitalisme dan apa yang disebut sebagai khilafahisme, hingga pembakaran bendera PDIP. Setelah sekian lama menjadi teka-teki publik siapa inisiator di balik RUU HIP, akhirnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) mengakui bahwa RUU ini diusulkan oleh fraksi partainya di DPR (cnnindonesia.com, 29/6/2020).  

Meski menuai kontroversi, pembahasan substansi RUU HIP terus diupayakan oleh PDIP. Mereka berdalih dibutuhkan undang-undang (UU) yang berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Maka PDIP menginginkan nama RUU HIP dikembalikan sesuai nomenklatur awal yaitu RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Hal ini ditampik oleh salah seorang anggota panja RUU HIP dari PKS yang menyatakan bahwa sejak awal draft yang dibahas di panja sudah bernama RUU HIP (TEMPO.CO, 28/6/2020).

Meskipun berganti nomenklatur tetapi jika substansi RUU ini sama, maka pengesahannya menjadi UU tetap berpotensi bahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya terhadap umat Islam di negeri ini. Mencium aroma tak sedap di balik RUU HIP, wajar jika kalangan umat Islam menolak keberadaan RUU HIP. Ormas besar seperti Muhammadiyah dan NU, juga MUI, telah mengeluarkan sikap tegas menolak. 

Mengapa RUU HIP layak ditolak? Apa sajakah poin yang dianggap berbahaya bagi umat Islam?

Aroma Sekularisme dan Sosialisme Komunis di balik RUU HIP 

Penolakan Muhammadiyah, NU dan MUI terhadap RUU HIP terus berlanjut dengan sejumlah demo oleh berbagai elemen umat Islam di berbagai penjuru negeri. Umat Islam mencium aroma sekularisme dan sosialisme yang menyengat di balik RUU ini. Mereka khawatir adanya upaya kian mengeksiskan paham sekularisme liberal dan menduga ada skenario membangkitkan kembali komunisme di negeri ini. 

Ada beberapa poin dalam RUU HIP yang mendapat sorotan bahkan kecaman publik, antara lain: pertama, Pasal 6 (1) RUU HIP menyebutkan bahwa sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Merujuk pendapat Prof. Suteki (pakar filsafat Pancasila, hukum dan masyarakat), beliau menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 UUD NRI 1945. Artinya, sendi pokok negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula sendi pokok Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan Keadilan Sosial. 

Menurut beliau, bila digambarkan secara piramidal, puncak Pancasila itu bukan keadilan sosial melainkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi esensi, sendi pokok, ruh dari keempat sila lainnya. Menjadikan keadilan sosial sebagai sendi pokok Pancasila dapat menyeret kita ke arah keadilan sosial ala komunis (atheis) dan kapitalis (sekular). 

Apakah kita mau mengarahkan kehidupan kita pada konsep keadilan sosial kedua ideologi tersebut? Sehingga pergeseran sendi ini amat berbahaya bagi corak kehidupan bangsa Indonesia di masa depan.

Kedua, dalam Pasal 7 (2) RUU HIP disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Adapun Pasal 7 (3) menyebutkan bahwa trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong. 

Pemerasan Pancasila menjadi Trisila bahkan Ekasila berpotensi menimbulkan bias penafsiran. Terhadap konsep gotong royong misalnya. Gotong royong macam apa yang dimaksud? Ala sosialisme komunis, ala sekularisme liberal, atau ala Pancasila yang seperti apa?

Adapun Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila yang diperas dalam Trisila menjadi ketuhanan yang berkebudayaan, maksudnya apa? Kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia. Dengan kata lain, buah dari akal manusia. 

Saat aspek ketuhanan yang berasal dari ajaran Tuhan (Allah) dicampur dengan ajaran manusia, bukankah terjadi sinkretisasi? Yaitu upaya untuk mencampuradukkan keyakinan dimana hal ini merupakan aktivitas terlarang dalam pandangan syariat Islam. Maka yang demikian diduga kuat akan mengarahkan warna kehidupan bangsa ini pada liberalisme sekular.

Ketiga, dalam konsiderans RUU HIP tidak menyantumkan Tap MPRS No. XXV/MPRS/Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Penyebaran Ideologi Komunisme, Marxisme dan Leninisme sebagai landasannya.

Poin ini paling banyak disoroti karena sebagai RUU tentang ideologi, seharusnya bersikap tegas terhadap komunisme yang dianut oleh PKI dan telah melakukan pemberontakan serta menyebarkan paham terlarang. Dengan tidak dicantumkannya TAP MPRS tentang ideologi terlarang di RUU HIP, wajar jika kaum muslim menduga ada indikasi membangkitkan kembali komunisme di negeri ini.

Jelas, umat Islam sangat khawatir jika RUU HIP kelak disahkan menjadi UU. Karena keberadaannya akan membahayakan kehidupan berbangsa terutama bagi eksistensi ajaran dan umat Islam di negeri ini.


Sekularisme dan Sosialisme Komunis: “Ideologi Dusta” bagi Umat Islam 

Jika terindikasi membahayakan, tentu RUU HIP ini wajib ditolak. Apalagi keberadaan kedua ‘ideologi dusta” ini telah terbukti membawa mudlarat bagi umat Islam. Mengapa penulis sebut sebagai “ideologi dusta?” Karena kedua ideologi ini, baik sekularisme maupun sosialisme pada dasarnya merupakan ideologi yang jauh dari hakikat kebenaran. Ajarannya mendustai atau membohongi para pemuja dan pemeluknya. Bagaikan fatamorgana, seakan menjanjikan kebahagiaan padahal sejatinya menawarkan racun menyesatkan.

Sosialisme berbasis pada keyakinan akan ketiadaan Tuhan (Allah) Sang Maha Pencipta. Berprinsip pada dialektika materi, paham ini hanya meyakini keberadaan sesuatu berdasar sifat kemateriannya termasuk memandang keberadaan manusia sebagai akibat dari adanya evolusi materi. Pun hidup untuk memenuhi tujuan material. 

Sosialisme memandang kebahagiaan hidup adalah saat tercapainya materi (harta) sebanyak-banyaknya. Bagi ajaran ini, agama tak lebih dari candu yang memabukkan sehingga terlarang untuk diyakini. Sosialisme jelas anti agama. Adapun komunisme, ia merupakan ajaran sebagai gambaran masyarakat ideal yang didambakan dalam penerapan sosialisme.

Lantas, bagaimana dengan sekularisme? Dikenal juga dengan sebutan kapitalisme, paham ini mengakui adanya Tuhan (Allah) tetapi menganggap agama hanya layak berada di ranah ritual (ibadah), yaitu ketika seorang hamba langsung berhubungan dengan-Nya. Adapun di ranah selain ibadah, agama tidak boleh campur tangan dalam mengatur kehidupan manusia. Bagi kaum sekularis, agama ditempatkan di pojok masjid dan mimbar khutbah, bukan untuk diajarkan di sekolah, kantor, pasar, dst. 

Sejalan dengan sosialisme komunis, tujuan hidup penganut sekularisme ialah meraih sebanyak materi (kekayaan, jabatan, dst.). Ukuran kebahagiaan ialah saat teraih puncak material dalam hidup. Adapun asas yang melandasi perbuatan ialah manfaat, tak peduli benar-salah dan halal-haram. 

Jadi, kedua ideologi buatan manusia ini telah mendustai fitrah manusia. Padahal manusia yang terlahir sebagai ciptaan Allah Swt (makhluk) memiliki banyak kelemahan, diliputi hawa nafsu dan seringkali tak memahami hakikat, bahkan hakikat dirinya sendiri. Menyerahkan pengaturan hidup manusia pada manusia itu sendiri akan berujung pada subyektifitas hingga kerusakan. 

Adalah sebuah kepastian, jika manusia menerapkan ideologi yang tidak terlahir dari wahyu ilahi akan mengantarkan pada seburuk keadaan. Rahmat Allah Swt pun terjauhkan. Di dunia terhindar dari bahagia dan sejahtera. Di akhirat, azab Allah telah menantinya. 

Ideologi sosialisme telah terbukti tak mampu menjadi solusi. Runtuhnya Uni Soviet sebagai negara pengusung paham ini ialah salah satu tandanya. Meski demikian, karakter ideologi tak akan pernah mati. Ia akan mencari jalan untuk bangkit lagi. Maka, sosialisme komunis adalah bahaya laten yang harus senantiasa diwaspadai.

Adapun ideologi sekularisme, inilah yang tengah merajai peradaban dunia. Sekaligus menjadi bahaya aktual bagi umat Islam. Namun, tanda-tanda keruntuhannya kian hari kian nyata. Begitu banyak kemaksiatan dan kerusakan yang terjadi di semua lini hari ini adalah buah dari penerapan sekularisme kapitalis liberal. Apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang. Kapitalisme terbukti gagal menjadi solusi menangani wabah global ini. Bahkan di negeri pertama pengusungnya yaitu Amerika Serikat. 

Jika kedua “ideologi dusta” ini telah gagal mengatur dan memberi solusi, akankah kita akan mempertahankannya untuk diterapkan hingga anak cucu kita?


Melabuhkan Haluan Negeri pada Ideologi Islam 

Pro-kontra RUU HIP seyogyanya menjadi momentum bagi umat Islam untuk bermuhasabah. Bila sosialisme dan sekularisme terbukti membahayakan kehidupan dan tak mampu menjadi problem solving, mengapa tidak kembali kepada ideologinya sendiri, yaitu ideologi Islam? 

Secara umum, ideologi adalah pemikiran mendasar yang di atasnya dibangun pemikiran cabang lainnya (Muhammad Muhammad Ismail dalam buku Al Fikru Al Islami). Pemikiran mendasar ini adalah akidah, sebuah konsep dasar tentang hakikat kehidupan, manusia dan alam semesta. 

Ideologi Islam dibangun atas konsep dasar bahwa di balik segala hakikat itu terdapat Allah Swt, Sang Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Dari sinilah, terpancar berbagai aturan yang bersumber dari ajaran Allah Swt. untuk mengatur seluruh sisi kehidupan manusia. 

Menahbiskan ideologi bangsa kepada Pancasila pun tak akan mengantarkan manusia Indonesia pada hakikat diri dan kehidupan yang melingkupi. Catatan sejarah telah menunjukkan posisi Pancasila selama ini di tengah pergulatan tiga ideologi besar dunia: sosialisme, sekularisme dan Islam. 

Penerapan Pancasila di tiap masa kepemimpinan dipengaruhi oleh ideologi yang diemban oleh sang penguasa. Pada masa Soekarno yang cenderung kekirian, Pancasila diterapkan dengan aroma sosialisme. Kemudian saat diterapkan di era Orde Baru hingga kini, wajah penerapan Pancasila bercorak kapitalisme sekuler sebagai ideologi yang diusung oleh rezim. Dan kelak, jika daulah khilafah islamiyah tegak atas izin Allah Swt, nilai-nilai Pancasila yang didambakan bangsa ini, justru akan sempurna diterapkan dalam kawalan ideologi Islam.

Jika karakter Pancasila mudah ditarik-tarik dan diutak-utik sesuai kepentingan penguasa, maka niscaya Pancasila hanyalah nilai-nilai luhur yang telah menjadi kesepakatan para leluhur. Bukan sebuah ideologi yang mampu mengantarkan manusia dan bangsa pada kebangkitan hakiki. Karena sebuah ideologi tentu memiliki kekhasan, daya atur dan kekuatan pengaruh yang berbeda dengan ideologi lainnya.

Bahkan Pancasila kini kian kehilangan "ruh" saat rezim sewenang-wenang dalam menerapkannya. Yaitu difungsikan tak lebih sebagai alat gebuk bagi pihak yang berseberangan kepentingan dengan penguasa. Jika terus seperti ini, bukankah justru mengantar Pancasila pada kematiannya?

Pada akhirnya, semua ideologi buatan manusia akan menemui ajal. Karena tak pernah mampu menjangkau hakikat kebenaran dan esensi keberadaan manusia sebagai pihak yang diaturnya. Dan berbeda dengan ideologi lainnya, ideologi Islam tak hanya menawarkan sukses dunia tetapi juga bervisi akhirat. Bahwa kehidupan sejati adalah di akhirat nanti. Adapun dunia adalah lahan bertanam yang kelak dipanen di akhirat.                                                                                       
Walhasil, hanya ideologi Islam yang bersumber dari wahyu ilahi yang sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan menenteramkan hati. Inilah sebenarnya ideologi. Semoga tak ada keraguan untuk melabuhkan haluan negeri ini hanya pada ideologi Islam. Cukuplah janji Allah Swt. berikut ini sebagai penyemangat untuk tak lelah memperjuangkan kembali tegaknya ideologi Islam di muka bumi. 

“Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang haq agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi.” (QS. Al Fath: 28).[]

Oleh: Puspita Satyawati
Analis Politik dan Media,  Dosen Online Uniol 4.0 Diponorogo

Posting Komentar

0 Komentar