Rezim Pemalak Sengsarakan Rakyat


Di tengah kondisi rakyat yang sedang sekarat akibat ketidakjelasan penanganan pandemi Covid-19, pemerintah tak henti-hentinya membebani rakyat dengan sejumlah pungutan. Kebutuhan yang diperlukan rakyat, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi semua dipungut biaya alias dipajakin atau lebih tepatnya dipalakin. Intinya, rakyat di negeri yang kekayaan alamnya melimpah ini ternyata harus mengeluarkan kocek yang tidak sedikit untuk menikmati semua fasilitas yang ada.

Sudahlah semua kebutuhan rakyat dipajakin, eh tak tanggung-tanggung dinaikkan pula. Sungguh terlalu. Ada beberapa kenaikan iuran/pajak yang harus dibayar oleh rakyat. Mulai dari harga sembako yang merangkak naik, BBM tidak turun padahal harga minyak dunia turun, listrik secara periodik melonjak tajam, BPJS resmi naik dan masih banyak kenaikan lainnya. 

Tak hanya naik pula, bahkan pemerintah menambah pungutan baru yakni iuran 3 persen dari rakyat yang bergaji di atas UMR dengan dalih sebagai tabungan perumahan rakyat (Tapera). Begitu juga, per 1 Juli jual beli barang daring (online) akan dipajakin 10 persen. Seperti dahaga yang tak kunjung sirna, pemerintah pun mewacanakan mengambil pajak dari sepeda. “Sudah jatuh tertimpa tangga pula”, peribahasa inilah yang mewakili derita yang bertubi-tubi dirasakan oleh rakyat.

Tak habis pikir, kok bisa-bisanya pemerintah terus menerus malakin rakyatnya. Tak bisakah melihat sebagian besar rakyat Indonesia berada dalam garis kemiskinan. Untuk makan pun mereka sangat kesulitan, apalagi harus membayar berbagai iuran. Padahal Indonesia itu negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Salah satunya tambang emas Freeport di Papua. 

Jika saja tambang emas ini benar-benar dikelola dengan baik oleh pemerintah sendiri tanpa campur tangan pihak asing, tak ada cerita negara mungutin pajak kepada rakyatnya. Negara akan punya dana untuk mengurus semua kebutuhan rakyatnya hanya dengan pengelolaan tambang emas saja loh. Tapi, apa mau dikata, tambang emas dan sumber daya lainnya telah diprivatisasi dan dieksploitasi oleh segelintir oligarki. Merekalah yang mengendalikan kekuasaan di negeri ini.  

Ketika semua sumber daya alam telah dikuasai oleh segelintir oligarki, maka negeri ini sudah tidak punya uang lagi alias pailit untuk membiayai semua kebutuhan rakyatnya. Makanya, cara yang mudah agar pendapatan negara tetap ada, sekitar 80 persen dengan memungut pajak dari semua rakyat yang sifatnya wajib. Ternyata, pajak merupakan satu-satunya sumber pendapatan utama dari negara. 

Kalau pemerintah majakin rakyat, artinya malakin rakyat dong. Dengan kata lain, rakyat sengaja diperas keringatnya untuk membantu pemerintah mendapatkan pendapatan negara. Pendapatan negara itu katanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, gaji pegawai negeri, gaji para pejabat dan lainnya. Itu sama artinya, rakyatlah yang memberi makan pemerintah.

Inilah wajah asli sistem kapitalis yang diterapkan rezim negeri ini. Di sistem yang menerapkan ekonomi kapitalis telah menjadikan semua kebutuhan dasar baik makanan, pakaian dan perumahan serta semua fasilitas pelayanan primer, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan keamanan bersifat komersial. Maka, tak heran hubungan antara pemerintah dan rakyat ibarat penjual dan pembeli yang orientasinya mencari keuntungan semata. Yang diukur dengan untung dan rugi.

Jika patokan yang dipakai rezim saat ini untung rugi, maka apapun itu, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pastinya akan dicari-cari celah agar setiap kebijakan yang dikeluarkan ada unsur manfaat dan mendapat untung yang banyak buat mereka yang duduk di kursi kekuasaannya. Maka solusinya ya pajakin rakyat atau palakin rakyat dong. Lebih tepatnya pemerintahan saat ini disebut dengan rezim pemalak, yang sengsarakan rakyat.

Namun, sangat berbeda sekali kondisinya dengan sistem Islam. Dalam Islam, pemimpin/khalifah memiliki dua fungsi utama yakni pertama, sebagai pengurus umat (raa’in) yang bertanggung jawab yang begitu besar dalam mengurusi urusan umat baik terkait pangan, sandang maupun papan. Rasulullah SAW bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Kedua, khalifah itu junnah bagi umat. Nabi Muhammad Saw bersabda: ”Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain)

Dari hadits di atas jelas sekali terlihat seorang khalifah itu sebagai pengurus rakyat/umat dan memiliki tugas mulia yakni melayani, mengurus dan melindungi rakyat (apalagi orang-orang yang lemah) agar mereka merasa nyaman ada di dekatnya.

Jadi, seorang Khalifah tidak akan mungkin membebani rakyatnya dengan sederet iuran pajak atau pungutan lainnya yang sangat membebani rakyatnya. Tapi, kalau pun Khalifah memungut pajak/dharibah dari rakyat, tapi harus sesuai dengan ketentuan syariah. Yakni, pajak bisa dipungut jika di baitul mal dananya tidak mencukupi, itu pun hanya kepada orang Islam kaya saja dan sifatnya insidental.

Jika seperti itu, lantas dari mana Khalifah bisa membiayai dan mencukupi semua kebutuhan dasar rakyatnya? Banyak! Salah satunya dari pemanfaatan kepemilikan umum (milkiyyah ammah) yang wajib dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Misalnya, tambang emas di Freeport Papua. Itu harus dikelola oleh negara/Khalifah (dalam sistem Islam). Haram hukumnya dikelola oleh pihak swasta, apalagi asing dan aseng. 

Walhasil, bila negara yang mayoritas berpenduduk Islam ini menerapkan semua hukum Islam di bawah naungan Khilafah, tidak ada yang namanya pemalakan, karena sumber kekayaan yang melimpah digunakan untuk membiayai dan mengurusi rakyatnya. []

Oleh: Siti Aisyah, S.Sos.
Angkatan Pertama Jurusan Humas UIN Bandung 

Posting Komentar

0 Komentar