TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Reinterpretasi Khilafah: Sesat Pikir Moderasi Islam


Kementerian Agama (Kemenag) menghapus konten "radikal" yang termuat di 155 buku pelajaran agama Islam (cnnindonesia.com, 02/07/2020). Ratusan judul buku yang direvisi berasal dari lima mata pelajaran, yakni Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Alquran dan Hadis, serta Bahasa Arab. 

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan, dalam buku agama Islam hasil revisi itu, masih terdapat materi tentang khilafah. Namun di buku tersebut akan menjelaskan bahwa khilafah tak lagi relevan di Indonesia. 

Islam kembali diposisikan sebagai tertuduh. Ajaran Islam yang mulia dianggap radikal dan bersifat eksklusif. Dan di tengah pandemi, mantra radikal radikul tetap digaungkan oleh rezim anti kritik. Bukannya sibuk mengatasi wabah, sebaliknya sibuk merevisi buku-buku agama islam. 

Jika menengok setahun silam, track record Menag sejak diangkat memang berkomitmen membasmi radikalisme. Tentu dengan makna radikal yang telah didefinisikan sendiri, juga mensubstitusinya dengan moderasi beragama. 

Mantan panglima jenderal TNI itu sengaja dipilih presiden untuk mengatasi radikalisme dan intoleransi. Dan sebagaimana seorang prajurit, yang fokus pada target, kita melihat sendiri bagaimana kerja Menag. 

Yang pertama disisir oleh Menag, sesaat setelah dilantik, adalah masjid. Lihatlah, siapa yang dituduh radikal? Kemudian mewacanakan khatib bersertifikat, agar bisa mengontrol isi ceramah. Namun karena banyak penolakan, diganti dengan bimbingan teknis para dai. 

Dan sebelum mengumumkan telah merevisi 155 buku agama, Menag berencana hendak menghapus materi Khilafah dan jihad dari kurikulum madrasah. Berhubung banyak penolakan, kedua materi yang dianggap radikal itu hanya dipindahkan dari mata pelajaran fikih ke sejarah. 

Upaya pendistorsian sejarah pun dimulai dari sini. Hingga menuduh khilafah tidak relevan di Indonesia. Jihad yang agung pun dianggap tak sesuai dengan pembelajaran abad 21, pemanis kata atas tuduhan radikal intoleran. Benarkah khilafah tidak relevan di Indonesia? Mari kita kupas "alasan" mengapa tidak relevan. 

Pertama, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Tak bisa jika hanya mengambil aturan dari satu agama saja. Untuk alasan pertama ini, perlu disodorkan sirah Nabawiyah. 

Daulah Islamiyah yang dibangun Rasul saw. di Madinah telah menunjukkan fakta bahwa tak hanya orang muslim yang ada di Madinah. Di sana juga ada Yahudi dan Nasrani bahkan Majusi dan atheis pun ada. Rakyat Daulah Islam juga terdiri dari berbagai macam suku dengan adat yang berbeda-beda. Namun semua mampu dipersatukan dalam naungan Islam hingga terus berkembang dan meluas ke berbagai bangsa. 

Islam mampu menyatukan bangsa Persia Romawi, Arab juga Afrika, dalam naungan Khilafah hingga 14 abad lamanya. Padahal Faktanya, masing-masing bangsa memiliki perbedaan bahasa serta adat istiadat. Penerapan syariat Islam dalam naungan Khilafah takkan menghapus keberagaman yang menjadi fitrah manusia. 

Kedua, khilafah hanya akan menghancurkan NKRI. Coba lihat dengan obyektif kondisi negeri kita tercinta hari ini. Benarkan khilafah yang merusaknya? Generasi yang mengalami dekadensi moral. Kaum pelangi menularkan penyakitnya. Pejabat yang korup dan tak amanah. Ekonomi yang sulit dan tingginya angka kriminalitas. Gerakan separatisme seakan dipelihara. Dan pandemi yang tak kunjung berakhir. Bukankah itu semua mengarah kepada kehancuran negeri? Apakah semua karena Khilafah? 

Khilafah baru tataran ide, belum mewujud nyata. Bahkan dalam tataran ide saja sudah dihakimi sedemikian rupa. Padahal khilafah mampu menyelesaikan semua problem di atas dengan tuntas dan menentramkan. Karena semua masalah itu bermuara pada sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini. Jadi, siapa yang menghancurkan Indonesia? 

Ketiga, Indonesia sudah memiliki Pancasila, tak perlu lagi syariat Islam. Pertanyaannya, mampukah Pancasila menyelesaikan semua permasalahan negeri? Sedangkan saat ini saja, dengan RUU HIP ada saja kelompok yang ingin memeras Pancasila jadi ekasila, menafsirkan ulang Pancasila sesuai dengan kepentingannya. Pancasila akhirnya menjadi alat gebuk bagi kelompok yang berseberangan dengan si penafsir. 

Ini wajar, karena produk manusia selalu sarat dengan kepentingan manusia yang membuat. Berbeda dengan syariat Islam, yang bersumber dari Allah Swt., jelas takkan memberi peluang bagi manusia untuk bermain-main dengan hukum yang telah Allah tetapkan. Karena berat konsekuensinya, akhirat taruhannya.
Reinterpretasi Khilafah, mengatakan Khilafah tidak relevan dengan Indonesia, apalagi menuduhnya radikal. Sungguh suatu pandangan yang dangkal dan subyektif. 

Dangkal karena tak menggali lebih dalam hukum fikih kewajiban khilafah. Juga tak mempelajari sirah Nabawiyah sisi politis perjuangan dakwah Rasul. 

Subyektif karena isu radikal ini bersumber dari Barat, musuh Islam. RAND Corporation, lembaga think tank Amerika, dalam dokumennya telah membagi umat muslim menjadi 4 kelompok, lengkap dengan ciri-ciri dan penanganannya. Satu diantara 4 kelompok tersebut adalah kelompok fundamentalis atau radikal. Ciri-cirinya: mendukung penerapan syariat Islam, mendukung penegakkan khilafah, anti terhadap sistem demokrasi, dan sangat kritis terhadap pengaruh dan ide-ide dari Barat.

Jadi, masihkah kita mau menelan mentah-mentah semua isu negatif tentang khilafah? Bukankah jauh lebih baik jika kita justru mempelajari hingga meyakini dan memperjuangkan tegaknya Khilafah. Karena ia adalah janji Allah dan bisyarah Rasulullah. Wallahu a'lam []

Oleh: Mahrita Julia Hapsari*
*Praktisi Pendidikan & Pemerhati Sosial

Posting Komentar

0 Komentar