+
YUK JOIN di TINTA INTENS 4

Register MA 44: Ada atau Tidak Adanya Tidak Memengaruhi Legalitas Hasil dan Penetapan Pemenang Pilpres 2019

Saya merasa prihatin terhadap situasi dan kondisi bangsa ini. Semakin terombang ambing tidak menentu akibat kesalahan pemahaman dalam memaknai hukum yang memang seringkali multi tafsir. Sebenarnya berhukum itu mudah ketika didasarkan pada perilaku baik karena hanya dengan dasar perilaku baik itulah akan dijamin penegakan hukum yang mampu menghadirkan keadilan di tengah masyarakat (bringing justice to the people).

Terkait dengan pro kontra Putusan MA No. 44 P/HUM/2019--saya sebut dengan REGISTER MA 44---yang amar putusannya mengabulkan permohonan Rahmawati dkk dalam hal uji materiil terhadap konsistensi Pasal 3 ayat 7 PKPU No. 5 Tahun 2019 terhadap UU Pemilu No. 7 Tahun 2017. Intinya MA menyatakan bahwa Pasal 3 ayat 7 yang berisi bahwa penetapan pasangan calon terpilih pilpres jika hanya diikuti oleh 2 paslon adalah paslon dengan perolehan suara terbanyak. Artinya penetapan itu tidak perlu didasarkan pertimbangan perolehan suara minimal 20% di setiap propinsi dalam lebih dari 50% jumlah propinsi di Indonesia.

Pertanyaan praktisnya adalah: 

1. Apakah ketika Pasal 3 ayat 7 PKPU No. 5 Tahun 2019 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lalu membuat hasil pilpres 2019 itu batal atau dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan Pasal 416 UU Pemilu? 

2. Apakah penetapan pemenang pilpres 2019 menyimpangi ketentuan Pasal 416 UU Pemilu jo Pasal 6A ayat 3 UUD NRI 1945?

Terlepas dari pemikiran pro kontra terhadap kedua pasangan calon presiden saat pemilu presiden 2019, perlu dinyatakan bahwa jawaban kedua pertanyaan tersebut di muka adalah "TIDAK", yaitu TIDAK MEMBATALKAN dan TIDAK MENYIMPANG. Beberapa fakta yang dapat diungkap untuk menunjukkan bukti jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

PERTAMA
Pasangan Jkw MA menang lebih dr 50% total suara sah nasional (55,50%).

Paslon Jokowi MA memperoleh lebih dari 50 persen suara sah nasional,  yaitu 85.607.362 suara  atau 55,50 persen.

KEDUA
Pasangan Jkw MA memiliki suara di separoh lebih jumlah provinsi (21 propinsi) dgn suara di tiap provinsi tsb lebih dari 20 %.

Paslon Jokowi MA juga mendapatkan suara sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, bahkan menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50 persen di setiap provinsi.

Peta kemenangan Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi dalam Pemilu 2019:

Paslon 01. 
Menang di 21 Provinsi (dg perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi) yaitu: 1. Sumut. 2. Lampung. 3. Babel. 4. Kepri. 5. DKI Jakarta. 6. Jateng. 7. DI Yogyakarta. 8. Jatim. 9. Bati  10. NTT. 11. Kalbar. 12. Kalteng. 13. Kaltim. 14. Sulut. 15. Sulteng 16. Gorontalo. 17. Sulbar. 18. Maluku. 19. Papua. 20. Papua Barat. 21. Kaltara. 

Paslon 02. 
Menang di 13 Provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi, yaitu: 1. Aceh. 2. Sumbar. 3. Riau. 4. Jambi. 5. Bengkulu. 6. Sumsel. 7. Jabar. 8. Banten. 9. NTB. 10. Kalsel. 11. Sulsel. 12. Sultra. 13. Maluku Utara.

Dua bukti tersebut menjelaskan bahwa diterapkan atau tidak, mengikat atau pun tidak Pasal 3 ayat 7 PKPU No. 5 Tahun 2019 perolehan hasil dan penetapan paslon terpilih sudah sesuai dgn UU Pemilu Pasal 416.

KETIGA
Keabsahan ditambah dukungannya dgn Putusan MK 27 Juni 2019 yg menolak seluruh gugatan Pasangan Prabowo Sandi.

Kesimpulannya, ada atau tidak adanya REGISTER MA 44 tidak memengaruhi legalitas hasil dan penetapan pemenang pilpres 2019. Saya berharap, isu ini segera reda dan tidak menjadi polemik yang berkepanjangan karena untuk saat ini ada isu yang lebih urgen dan harus diperjuangkan yaitu:

1. Tolak dan batalkan RUU HIP dengan segala metamorfose-nya (RUU PIP, RUU BPIP)

2. Usut dugaan makar ideologi / dasar negara Pancasila oleh inisiator RUU HIP.

3. Bubarkan partai yang ideologi, asas dan tujuannya bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau menganut, menyebarkan ideologi komunisme dan marxisme-leninisme.

4. Bubarkan BPIP karena unfaedah, pemborosan keuangan negara dan dapat menjadi sumber konflik nasional. 

Perjuangan membutuhkan tekad dan kedewasaan berpikir. Harus disadari bahwa hukum dan politik memang bagaikan dua sisi mata uang, tetapi politik tidak boleh mengangkangi hukum. Mengapa? Negara kita ini didirikan bukan sebagai negara politik tetapi sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945).[]

Oleh Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum
Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat

Tabik...!!!
Semarang, 9 Juli 2020

Posting Komentar

0 Komentar