TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Rapid Test, Lahan Bisnis Kaum Kapitalis



Guna menekan angka penyebaran Covid-19, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan Rapid Test bagi rakyat. Namun kebijakan ini menuai kontroversi, hal ini karena mahalnya biaya untuk melakukan Rapid Test. Bahkan, adanya kebijakan Rapid Test ini dituding telah "dikomersialisasikan".

Mahalnya biaya tes Corona ini tak ayal telah menelan korban. Sebagaimana yang terjadi di Kota Sorong, Papua Barat, seorang ibu hamil mengalami penanganan yang berbelit saat akan melahirkan. Dokter menyarankan agar ibu tersebut menjalani Rapid Test di rumah sakit rujukan. Akhirnya ibu tersebut tidak jadi menjalani Rapid Test, karena tidak mampu membayar biaya tes sebesar Rp450.000. (IKKS:Info Kejadian Kota/Kab Sorong, 7/7/2020).

Kasus serupa juga dialami oleh salah satu pelaku perjalanan yang bernama Monika. 
"Kemarin, saya Rapid Test di salah satu apotek di kota Sorong. Itu biaya Rp350.000, tapi itu terlalu mahal. Padahal yang saya baca edaran dari Menteri Kesehatan sekitar Rp150.000. Tapi tidak tahu disini masih Rp350.000. Dan kayaknya itu harga Rapid Test terendah di Kota Sorong." Jelas Monika. (Radar Sorong Online, 11/7/2020).

Masih banyak lagi kasus yang serupa yang terjadi di kota Sorong dan kota-kota lainnya di Indonesia. Semuanya mengeluhkan tentang besarnya biaya Rapid Test yang harus dikeluarkan, ketika mau menjalani tindakan medis maupun melakukan perjalanan keluar daerah.

Rapid Test Menjadi Lahan Bisnis

Berbagai pihak (YLKI, Asosiasi RS, IDI, dll) telah menyarankan agar Kementrian Kesehatan (Kemenkes) segera mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) alat Rapid Test di tingkat distributor. Mahalnya biaya Rapid Test mandiri yang dilaksanakan di sejumlah rumah sakit dan klinik swasta mencapai ratusan ribu rupiah. Akibatnya masyarakat mengeluh dan minta keringanan. Pasalnya harga diberikan mulai dari Rp200.000 hingga Rp800.000.

Padahal, Pemerintah melalui Kementrian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/1/2875/2020 Tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi Covid-19 dengan biaya tertinggi Rp150.000.

Keluarnya SE dari Kemenkes tersebut, menyusul adanya kebijakan yang mewajibkan seluruh awak dan calon penumpang angkutan laut dan udara agar melampirkan surat keterangan Rapid Test Antibodi saat membeli tiket perjalanan. Biaya Rapid Test yang semula Rp200.000 hingga Rp800.000, melalui SE Kemenkes ditetapkan menjadi tidak lebih dari Rp150.000.

SE Kemenkes tersebut juga menuai pro dan kontra ditengah masyarakat. Sebagian pihak menganggap bahwa aturan itu akan mampu meminimalisir terjadinya komersialisasi harga. Tapi pihak yang lainnya menganggap, justru penetapan tarif tersebut tidak sesuai dengan realitas operasional di lapangan. Sehingga hal tersebut bisa berpotensi menjadi "lahan bisnis" baru.

Menurut Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Daeng Mohammad Faqih, "Harga alat Rapid Test membuat Rumah Sakit sulit untuk mengikuti aturan Batas Tarif Rapid Test yang diterapkan Pemerintah sebesar Rp150.000. Kalau harga distributornya tinggi, kemudian tidak diatur, dan pelayanannya murah, kasihan kawan-kawan di pelayanan." Ujar Daeng. (Polkrim News.com, 10/7/2020).

Mahalnya harga Rapid Test disinyalir karena adanya pembelian peralatan kesehatan yang tidak disediakan oleh Pemerintah. Rumah Sakit juga harus membiayai tenaga medis yang menangani pasien Covid-19. Semua dibiayai sendiri oleh Rumah Sakit, sehingga berimbas pada mahalnya biaya Rapid Test. Selain itu juga disinyalir adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang menyebabkan mahalnya Rapid Test ini.

Didalam Sistem Kapitalisme, memungkinkan para pemilik modal untuk memainkan bisnis sesuai keinginan mereka. Negara hanya sebagai Regulator (perantara) yang melapangkan jalan bagi kaum kapitalis untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Negara yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menangani pandemi, ternyata malah membuat rakyat harus berkontribusi memberikan bantuan kepada negara dalam melawan pandemi Covid-19. Padahal Pemerintah mengaku sudah mengeluarkan dana hampir Rp 700 trilliun untuk penanganan Covid-19. Namun, penanganan pandemi Covid-19 ini belum juga tertangani dengan baik, sangat ironis.

Didalam Sistem Kapitalisme, rakyat ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Rakyat yang sudah susah karena pandemi, kini bertambah bebannya dengan adanya kebijakan baru. Lepasnya tanggung jawab negara, dan kemudian menyerahkan urusan kesehatan pada kaum kapitalis, telah membawa dampak yang buruk bagi rakyat. Ada harga yang sangat mahal yang mesti dibayar oleh rakyat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Kalaupun rakyat sudah membayar mahal, belum tentu juga akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Sistem Islam dalam Menangani Pandemi

Didalam Sistem Islam, pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi seluruh rakyat. Baik muslim maupun non muslim. Baik kaya maupun miskin. Terlahir dari suku dan warna kulit apapun. Semua rakyat mempunyai hak yang sama dalam masalah kesehatan. Negara diberikan tanggung jawab langsung oleh Allah SWT dalam pemenuhan pelayanan kesehatan.

Rasulullah SAW bersabda;
"Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya." (HR.Bukhari)

Terutama di masa pandemi ini, negara harus menyediakan peralatan kesehatan dan obat-obatan yang terbaik. Disediakan tenaga kesehatan yang mumpuni. Juga disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Semuanya harus diberikan secara cuma-cuma, gratis. Tidak boleh dikomersialkan, sarana dan prasarana itu juga harus yang berkualitas.

Negara juga harus mempermudah rakyat dalam melakukan tes kesehatan. Sehingga dapat diketahui mana yang sudah terinfeksi dan mana yang sehat. Yang terinfeksi harus segera diisolasi dan diobati. Yang sehat harus dibiarkan beraktivitas normal. Jika hal ini dilakukan, maka perekonomian tidak akan lumpuh. Dan tidak akan muncul kekhawatiran yang berlebihan ditengah rakyat.  

Sudah seharusnya kita meninggalkan Sistem Kapitalisme yang telah terbukti menyengsarakan rakyat. Bahkan Sistem Kapitalisme tidak bisa berkutik menghadapi datangnya pandemi Covid-19. 

Dan kini, sudah saatnya kita beralih kepada Sistem Islam. Sebuah Sistem yang sudah terbukti selama 1300 tahun lebih, mampu menyejahterakan dan memberikan keadilan bagi semua manusia. Sebuah Sistem yang mampu mengurusi seluruh urusan manusia. Dari urusan manusia yang paling ringan, seperti masuk kamar mandi. Sampai urusan manusia yang berat, seperti pandemi Covid-19 ini.
Wallahua'lam bi asshowab.[]

Oleh: Tutus Riyanti
(The Voice Of Muslimah Papua Barat)

Posting Komentar

0 Komentar