TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Rakyat Tak Butuh Kartu Prakerja, Tetapi Butuh Pekerjaan


Program Kartu Prakerja yang baru berjalan 4 bulan ditemukan bermasalah oleh KPK. Lembaga ini menemukan empat persoalan diantaranya yaitu pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan dan pelaksanaan program. 

KPK juga menilai program pelatihan ini kurang efektif bahkan berpotensi fiktif.  Pasalnya sertifikat sudah diterbitkan dan peserta juga mendapatkan insentif, meskipun belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang sudah dipilih. Sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta, seperti yang disampaikan oleh wakil ketua KPK, Alexander Marwata. "Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta," kata Alex. (Merdeka.com, 18 Juni 2020)

Tak heran, baru berjalan 4 bulan, program ini bermasalah. Sebab, sejak awal diluncurkan sebagai bansos pada April 2020 sudah menuai polemik. Bahkan koordinator ICW Adnan Topan Husodo menyebut bahwa Kartu Prakerja adalah akal-akalan pemerintah. Menurut Adnan, pemerintah ingin mengelabui masyarakat lewat program Kartu Prakerja. "Pemerintah pengin langsung ngasih duit ke perusahaan, tapi jangan langsung nanti ketahuan. Kelihatan sekali caranya, makanya diputar lah," ujarnya dalam sebuah diskusi.  (IDN Times, 25 Juni 2020).

Polemik ini sebenarnya menunjukkan oligarki penguasa di saat pandemi. Mereka mengatakan bahwa Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja akibat PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Hal ini memposisikan bahwa pemerintah seakan hadir untuk membantu rakyatnya. Namun kenyataannya justru para mitra pemerintahlah yang mendapat keuntungan dari program ini.

Sebenarnya yang rakyat butuhkan adalah lapangan pekerjaan yang mudah didapat, terlebih di saat pandemi seperti ini. Rakyat sangat membutuhkan bantuan langsung bukan insentif pelatihan kerja. Mirisnya, lapangan pekerjaan justru sangat terbuka bagi TKA Cina. 

Beginilah yang terjadi pada sistem  demokrasi kapitalisme di mana oligarki penguasa bukanlah sesuatu yang mengherankan. Karena, untuk meraih kekuasaan dalam sistem ini sangat mahal otomatis memerlukan dana yang sangat besar dan penopangnya adalah para pengusaha. Pada akhirnya rezim yg terpilih adalah rezim korporatokrasi, rezim yang sibuk mengurus kepentingannya dan kepentingan tuan mereka daripada rakyatnya sendiri.

Lalu mau sampai kapan kita berada dalam sistem seperti ini? Padahal, sebenarnya lahirnya penguasa yang adil dan amanah bukanlah hal yang mustahil. Sebagaimana ketika Islam diterapkan dalam sebuah negara yaitu Khilafah. Khilafah mampu melahirkan para penguasa yang peduli terhadap urusan rakyatnya karena Khalifah merupakan pengurus rakyat yang bertanggung jawab atas rakyatnya.

Pemimpin atau Khalifah akan memastikan setiap kebutuhan rakyatnya terpenuhi. Ketika rakyat membutuhkan lapangan pekerjaan maka negara wajib menyediakannya. Ketersediaan lapangan pekerjaan dalam Khilafah juga sangat terbuka luas karena Khilafah adalah negara mandiri yang berdaulat untuk membangun infrastruktur, mengelola SDA dan lain sebagainya. Hal ini tentunya sangat cukup membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas.

Khilafah juga mampu memberikan subsidi untuk orang yang tidak mampu dengan jumlah yang cukup besar untuk memulai bisnis tanpa kompensasi sedikitpun. Subsidi ini tidak sekedar dibagi rata dan diberikan dalam jumlah kecil-kecil. Tetapi, mereka juga dijamin oleh pemerintah selama satu tahun agar tidak sampai kekurangan.

Apalagi di saat pandemi seperti yang terjadi saat ini, negara akan menanggung semua keperluan masyarakat terdampak wabah seperti keperluan logistik, peralatan kesehatan, tenaga medis, obat-obatan, alat penunjang protokol kesehatan yang semua itu dibiayai dari kas baitul mal. Oleh karena itu rakyat tak butuh Kartu Prakerja, tetapi yang dibutuhkan adalah Khilafah.[]

Oleh: Naufalia Irbah Putri Abdillah

Posting Komentar

0 Komentar