TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Prof. Suteki: Penguasa Kehilangan Sense of Crisis



TINTASIYASI.COM-- Di tengah tuntutan rakyat untuk membatalkan RUU HIP, DPR justru menjadikan RUU HIP sebagai RUU Prioritas Prolegnas 2020. Itulah yang menjadi keprihatinan Prof. Suteki pada acara FGD Online ke-7 yang diselenggarakan PKAD, Sabtu (18/7/2020) dengan tema, "Khilafahisme Versus Komunisme, Ada Apa?"

"Saya prihatin dengan kondisi saat ini. Ketika ratusan ribu orang menolak RUU HIP kok tetap saja dijadikan RUU Prioritas untuk dibahas dalam Prolegnas 2020, malah ditambah lagi dengan RUU BPIP. Seolah nasehat, analisis, dan penolakan rakyat diabaikan. Ini menunjukkan penguasa kehilangan sense of crisis," ujarnya.

Menurut Prof. Suteki, tampak sekali sense of crisis berada di titik nadir. Dan hal ini semakin membuktikan bahwa patut diduga rezim legislator tidak mewakili kepentingan siapa pun kecuali diri dan atau kepentingan partainya. 

RUU HIP adalah salah satu di antara 37 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020. "Rezim legislator ini memang sudah keterlaluan perilakunya. Protes MUI, ratusan ormas dan seluruh elemen masyarakat Indonesia tampaknya tidak digubris," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Guru Besar Undip tersebut menegaskan sikap untuk menolak RUU HIP dan RUU BPIP sekaligus membubarkan BPIP karena BPIP menjadi episentrum hiruk pikuk dan polemik tentang Pancasila, mengingat dipertimbangkan dari sisi mana pun keberadaan BPIP tidak ada urgensinya. 
 
"Dua-duanya (RUU HIP dan RUU BPIP), menurut saya harus kita tolak karena akan semakin menambah keruwetan. Dan BPIP harus dibubarkan karena dia sebagai episentrum dari carut marutnya perbincangan politik dan ideologi," ungkapnya.

Dalam pemaparan akhir, Pakar Pancasila ini menegaskan BPIP bisa menjadikan Pancasila sebagai alat gebuk bagi lawan politik penguasa.

"Yang terakhir, sikap kita tetap tolak RUU HIP dan RUU BPIP karena keduanya bisa menjadi pintu masuk bagi BPIP yang akan menjadi lembaga otoritas tinggi untuk mengontrol masyarakat atas nama Pancasila dan negara. Bayangkan jika nanti sudah di-created, ini manusia Pancasila. Ini masyarakat Peduli Pancasila. Kalau sudah begitu, ini akan berpotensi menjadi alat untuk gebuk lawan politik. Apalagi jika ada UU haluannya." pungkasnya. []


Reporter: Achmad Mu'it

Posting Komentar

0 Komentar