PPDB karena Usia, Pendidikan Anak kian Merana


Pendidikan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Kecerdasan anak bangsa pengaruhnya sangat signifikan dalam sebuah  peradaban. Dengan  begitu, pelayanan pendidikan seharusnya menjadi perhatian hingga bisa dirasa oleh siapa saja. Namun, dinegeri ini pelayanan pendidikan yang seharusnya bisa dirasa justru kisruh  menyapa. Gegara kebijakan sistem zonasi kini memupuskan cita-cita anak bangsa. Hingga akhirnya orang tua pun ikut menanggung duka. Sementara  pandemi belum berakhir bisa jadi masih diberlakukannya BdR yang serasa jadi beban orang tua, karena pembelajaran daring  tentu butuh teknologi yang support, kuota cukup hingga merogoh saku orang tua.  Kini ada beban lagi terkait dengan PPDB yang kisruh karena ada pembatasan usia. Hingga akhirnya,  Perlindungan Anak meminta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta tahun ini dibatalkan atau diulang. Alasannya, kebijakan batas usia yang diterapkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dinilai bertentangan dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.

Komnas Anak mendapat banyak laporan terkait syarat usia tersebut. Imbasnya, banyak siswa yang tidak mendapatkan sekolah padahal siswa tersebut memiliki nilai akademik yang tinggi.
Hal tersebut juga berdampak pada kondisi psikologis anak, yang menjadi tidak percaya pada pemerintah karena merasa sia-sia telah belajar keras.

Menurutnya, banyak laporan dan protes dari orang tua siswa terhadap mekanisme pembatasan usia pada sistem PPDB, sehingga menuntut agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membatalkan proses PPDB DKI Jakarta dan mengulang kembali proses penerimaan murid.
"Karena apa? Karena penerapan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 di tempat yang lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Batam, Riau, itu tidak bermasalah, karena dia menerapkan Pasal 25 ayat 1 yang mengedepankan afirmasi zonasi, jarak dan paling akhir nanti usia untuk kuota berikutnya," ujar Arist. (Jakarta/Selasa, 23/062020/VIVAnews).

Protes keras orangtua murid terjadi saat konferensi pers Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Kantor Disdik DKI, Kuningan Jakarta Selatan, Jumat pagi (26/06/2020). Orangtua murid yang diketahui bernama Hotmar Sinaga ini marah karena anaknya yang berusia 14 tahun, gagal masuk ke SMA, karena terlalu muda. (Sabtu, 27/06/2020/KOMPAS.TV).

Bahkan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta Gubernur DKI Anies Baswedan merevisi aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020-2021. (Minggu 28/06/2020/detikNews).

Diberlakukannya kebijakan sistem zonasi dengan pembatasan usia menurut Komnas Anak, kini menuai banyak laporan dan protes dari orang tua siswa terhadap mekanisme  pada sistem PPDB tersebut, sehingga pihaknya menuntut agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membatalkan proses PPDB DKI Jakarta dan mengulang kembali proses penerimaan peserta didik baru. Sementara penerapan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 di tempat yang lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Batam, Riau, itu tidak bermasalah, karena dia menerapkan Pasal 25 ayat 1 yang mengedepankan afirmasi zonasi, jarak dan paling akhir nanti usia untuk kuota berikutnya. 

Dengan demikian, kini kita bisa melihat potret nyata kegagalan negara dalam menjamin layanan pendidikan. Pemberlakuan kuota menunjukkan adanya  keterbatasan kemampuan negara dalam menyediakan fasilitas pendidikan hingga akhirnya melahirkan sistem zonasi, hingga akhirnya menghantarkan pada beragam kisruh setiap tahunnya dan menelantarkan hak pendidikan anak bangsa.

Dalam UUD 1945 telah dinyatakan :
"Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 berbunyi: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945 berbunyi: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Dengan begitu, cukup jelaslah bunyi dari pasal tersebut sebagai introspeksi bagi penguasa untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik buat anak bangsa. Dengan memberikan kemudahan dalam pelayanan, tidak mempersulit urusan, menjamin terpenuhinya fasilitas mencakup sarana dan prasarana hingga pendidikan bisa dirasa oleh semua hingga tidak ada nasib anak bangsa yang merana.

Dalam sistem Islam, penguasa/pemimpin memiliki peran penting dan bertanggung jawab mengurus urusan rakyatnya dalam seluruh aspek kehidupan.
Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Demikian pula dalam aspek pendidikan, pemimpin dalam Islam akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyatnya. Karena Islam memerintahkan untuk memperoleh pengetahuan dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

Artinya : ”Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan”. (HR. Ibnu Abdil Barr).

Dengan demikian,  penguasa dalam sistem Islam menganggap pendidikan sebagai tanggung jawab mereka untuk memenuhi kebutuhan umat dalam memperoleh pengetahuan. Dengan tidak membedakan dalam pelayanan pendidikan antara laki-laki dan perempuan,  terpautnya usia, jauhnya jarak tempuh, sarana prasarana hingga kurikulum semua diperhatikan agar terpenuhi urusan pendidikan rakyatnya. Dengan begitu, tidak akan ada kisruh PPDB karena pembatasan usia hingga membuat nasib pendidikan anak bangsa merana. Karena negara telah memberikan pelayanan pendidikan secara optimal. 

Bahkan, dalam sistem Islam karena pemerintah berperan sangat penting dalam mencerdaskan umat karenanya orang yang berilmu akan dihargai dan dan ditempatkan pada posisi yang tertinggi. Ini adalah sistem yang menganggap bahwa mencari pengetahuan(aspek pendidikan) setara dengan ibadah, sehingga mampu mendorong umat untuk berkontribusi secara cemerlang dalam sebuah peradaban Islam yang gemilang.

Dengan kisruhnya PPDB karena usia ini marilah kita ambil pelajaran  pendidikan dalam sistem Islam yang  terbukti telah membawa cemerlangnya sebuah  peradaban Islam. Hingga menjadi mercusuar dunia selama 14 abad lamanya. Wallahu'alam bi-ashowab.[]

Oleh : Watini Alfadiyah, S. Pd.
Praktisi Pendidikan

Posting Komentar

0 Komentar