TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Politik Dinasti: Gurita Aji Mumpung Kaum Berkursi


Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini, berbagai polemik menyertai. Publik mempertanyakan kenekadan menggelar hajatan politik di tengah pandemi yang riskan dari sisi kesehatan, politik uang, hingga ancaman menurunnya tingkat partisipasi. Pun menyoroti fenomena pencalonan kepala daerah yang ditengarai sebagai upaya membangun dinasti politik. 

Sebut saja, pencalonan putra sulung dan menantu sang presiden sebagai wali kota di Solo dan Medan. Direktur Eksekutif Indonesian Political Review Ujang Komarudin menilai, pencalonan keluarga presiden di Pilkada berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Sebab presiden memiliki semua sumber daya untuk bisa memenangkannya mulai dari kekuasaan, jaringan, birokrasi, hukum, finansial, dan lain-lain. 

Meski demikian, Mahkamah Konstitusi telah melegalkan ketentuan pencalonan kepala daerah dari keluarga petahana untuk maju sebagai kepala daerah. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 7 huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. 

Selain pencalonan kerabat presiden di atas, pencalonan kepala daerah dari kerabat pejabat juga terjadi di daerah lain. Tangerang Selatan menjadi ajang pertarungan dinasti politik. Ada tiga pasangan calon yang juga berlatar keluarga pejabat: putri wakil presiden, keponakan Menteri Pertahanan dan putra Bupati Serang. Istri Bupati Sleman juga bakal maju menggantikan jabatan suaminya. 

Di Klaten, terdapat dua pasang suami istri yang bergantian menduduki jabatan bupati dan wakil bupati. Kini, salah satunya masih menjadi bupati di Klaten. Di Banten, satu trah kala itu hampir menguasai jabatan sentral. Dari suami, istri, anak, menantu dan adik.

Mengapa fenomena politik dinasti mewarnai wajah kekuasaan di negeri ini? Benarkah ia merupakan aji mumpung di alam demokrasi?

Politik Dinasti: Aji Mumpung Kaum Berkursi

Tak dipungkiri, saat ini Indonesia tengah dilanda fenomena oligarki dan politik dinasti yang menguat. Tak hanya di level nasional, politik dinasti juga terjadi di tingkat daerah. Menurut Kuskrido Ambardi, akademisi Universitas Gadjah Mada, politik dinasti dan oligarki (kartelisasi) politik adalah dua hal berbeda. Jika dinasti dilakukan pribadi-pribadi, maka oligarki dilakukan oleh partai politik. Selanjutnya, kemunculan politik dinasti akan memudahkan oligarki bergerak. 

Sebagaimana oligarki, politik dinasti merupakan konsekuensi logis penerapan demokrasi. Berkredo Vox Populi Vox Dei (suara rakyat suara Tuhan), demokrasi “menghargai” suara mayoritas rakyat. Dalam praktik Pemilu maupun Pilkada, pemimpin yang dipilih oleh suara terbanyak maka ia akan menjadi pemenang. 

Demi meraih suara terbanyak inilah, berbagai upaya dilakukan. Baik dengan menonjolkan ketenaran ala selebritis, mengeluarkan dana besar untuk iklan diri hingga serangan fajar, maupun mengandalkan efek jabatan yang tengah diemban oleh kerabatnya. Peraihan suara pun lazim diwarnai oleh praktik menghalakan segala cara ala Machiavelli. Berbagai kecurangan biasa dipertontonkan.

Dan biasa terjadi pula. Selepas rakyat memberikan suara lalu sang calon pemimpin naik tahta, rakyat akan ditinggal begitu saja. Bak adegan mendorong mobil mogok. Saat mobil telah berhasil didorong dan melaju kencang, pengendaranya lantas berlalu dan meninggalkan si pendorong. Setelah ‘didekati dan sedikit dimanja’ untuk diambil suaranya, rakyat kembali gigit jari.

Dalam demokrasi kapitalis, tujuan politik adalah untuk meraih kekuasaan. Bahkan kekuasaan untuk kekuasaan itu sendiri. Saat seseorang telah mencapai tahta kuasa, ia tak hanya mengamalkan prinsip ‘jika sudah duduk lupa berdiri,’ tetapi dengan kekuasaan yang dimiliki, ia berupaya memperluas kekuasaan dengan menempatkan kerabatnya pada posisi jabatan strategis. 

Tak salah jika berbagai kalangan menyebut fenomena ini sebagai aji mumpung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aji mumpung adalah pemanfaatan situasi dan kondisi untuk kepentingan diri sendiri selagi memegang jabatan yang memungkinkan adanya peluang untuk hal itu.

Mumpung berkuasa, mumpung memiliki segenap kekuatan untuk membuat gurita kekuasaan, mengapa tidak? Tak masalah saat sosok yang dihadirkan adalah karbitan. Meski minim pengalaman dan tak memiliki kompetensi, yang penting adalah kerabat sendiri sehingga mudah dikendali demi kepentingannya atau pihak di belakangnya. Maka membangun dinasti politik dalam alam demokrasi adalah keniscayaan. Bukan sebuah anomali. 

Justru demokrasi sendiri yang memberi ruang praktik politik dinasti. Secara teori, demokrasi akan tegak dengan pilar kebebasan. Dalam praktiknya, ia berkelindan dengan liberalisme dan kapitalisme. Prinsip yang mengandalkan kebebasan tanpa batas dan mendasarkan segala sesuatu pada keuntungan material semata. Jadilah demokrasi mengantar pada pragmatisme politik. Yang utama dari politik adalah kekuasaan, kemenangan dan kekuatan. Dan ketiganya akan mudah diraih dengan model politik dinasti.

Kekuasaan Bukan Karena Keturunan Tapi Kemampuan

Pragmatisme politik adalah aspek yang sangat menonjol dalam praktik demokrasi. Sungguh berbeda dengan penerapan politik Islam. Dalam pandangan Islam, politik merupakan aktivitas mengatur urusan rakyat berlandaskan syariah Islam. Jadi tujuan berpolitik bukanlah kekuasaan. Kekuasaan hanyalah sarana agar hukum Allah Swt bisa diterapkan.

Begitu pula saat seseorang diangkat menjadi pemimpin dalam sistem pemerintahan Islam. Ia mesti memiliki visi melayani, karena posisi pemimpin adalah khodimatul ummat (pelayan umat). Yaitu berupaya mengatur urusan dan memenuhi kebutuhan (pokok) rakyat, serta menghilangkan perselisihan di antara mereka. 

Jabatan kepemimpinan bukanlah hal yang sangat didamba sebagaimana kehendak manusia masa kini yang rela menempuh cara apa saja demi meraihnya. Kepemimpinan adalah amanah, bahkan musibah. Tak heran ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah pada masa Bani Umayyah, beliau menangis terisak-isak sambil mengucapkan innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun. 

Pemimpin Islam menyadari betul bahwa jabatan kekuasaan adalah amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan.Tak hanya di hadapan rakyat, tapi juga kelak dihisab di hadapan Sang Maha Penguasa Jagat Raya. Inilah pengendali utama yang membuatnya berhati-hati agar jalannya proses politik senantiasa berada di jalur ilahi. 

Pemimpin dalam sistem Islam diangkat bukan karena aji mumpung. Pun bukan berdasarkan nepotisme, jalur keturunan dan kekerabatan. Pemimpin diangkat berdasarkan syarat in’iqad (sah/wajib): muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka dan mampu. Kemampuan ini merupakan keharusan. Karena jika ia lemah, tentu tak sanggup menjalankan urusan rakyat berdasarkan Alquran dan Assunnah. Mahkamah madzalim berwenang untuk menetapkan jenis-jenis kelemahan yang tidak boleh ada pada diri pemimpin, sehingga ia dinilai sebagai orang yang mampu dan berkemampuan. 

Demikian pula, seorang pemimpin hendaknya merdeka yaitu terlepas dari pengaruh dan dikte orang atau bangsa lain. Bagaimana ia mampu mengatur urusan rakyat yang berpihak pada hajat mereka jika ia disetir dan dikendalikan oleh pihak lain? Apalagi jika pengendalinya justru dalam posisi memusuhi umat dan syariah Islam.

Pengangkatan pemimpin dalam Islam juga tidak bertele-tele, dengan prinsip birokrasi sederhana dan berbiaya minimal. Yang jelas, jika ia berposisi sebagai calon khalifah, maka mutlak baginya untuk memperoleh ba’iat sebagai tanda ketaatan rakyat terlebih dahulu. Jika dalam posisi pemimpin (kepala) daerah, maka khalifah berwenang untuk mengangkatnya.   

Jadi politik dinasti tidak diakui dalam sistem pemerintahan Islam. Kekuasaan dihadirkan pada pundak seseorang bukan karena keturunan (kerabat) tapi karena orang tersebut berkemampuan. Di samping syarat-syarat wajib lainnya.  

Dari uraian di atas, mana sistem pemerintahan dan karakter peminpin yang layak mengatur urusan umat dengan baik? Tentu sistem dan pemimpin Islam yang mendasarkan aktivitas politik bersumber pada ajaran Allah Swt dan Rasul-Nya.[]

Oleh: Puspita Satyawati (Analis Politik dan Media, Dosen Online Uniol 4.0 Diponorogo)

Posting Komentar

0 Komentar