Polemik Sistem Zonasi PPDB


 
Pemberlakuan zonasi PPDB menuai protes oleh sejumlah orang tua. Pasalnya aturan zonasi dengan persyaratan umur sangat merugikan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan kepada sebagian  calon siswa. Salah seorang orang tua calon siswa SMP di Jawa Timur mengaku anaknya tidak diterima di sekolah negeri meskipun jarak sekolah tersebut lebih dekat, kira-kira 1,5 kilometer dari rumahnya. Sementara  Muhammad Henri Budiman orang tua siswa di Jakarta  mengaku anaknya berprestasi, juga tidak diterima di sekolah negeri meski jarak antara rumah dengan sekolah dekat.  

Kebijakan zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud No 17 Tahun 2017 Tentang PPDB. Disebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90 persen  dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. 

Pada tahun 2020 ini Menteri Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan kompromi dari zonasi dengan menambah jalur prestasi menjadi 30 persen (sebelumnya 15 persen), mengurangi kuota jalur zonasi menjadi 70 persen dengan ketentuan  minimum jalur zonasi 50 persen, jalur afirmasi  15 persen dan jalur perpindahan 5 persen. 

Karena itu, para orangtua mengeluhkan sulit mendapat sekolah sesuai keinginan karena pembatasan kuota ditambah lagi khususnya di Ibu Kota Jakarta faktor usia menjadi syarat pertama untuk penerimaan peserta didik baru.  Hal ini dianggap sangat merugikan dan tidak adil. Lantaran usia masih muda tidak diterima meskipun jarak rumah dekat dengan sekolah. 

Fakta pemberlakuan zonasi di beberapa  negara Seperti  Australia, Jepang dan Inggris sudah dilakukan bertahun-tahun dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal siswa dan orang tua dengan sekolah. Secara umum dianggap berhasil menciptakan pemerataan pendidikan tapi juga masih menimbulkan berbagai masalah. Misalnya tingginya harga properti sekitar sekolah-sekolah favorit. 

Problem pendidikan yang tak berkesudahan ini disebabkan oleh banyak faktor. Mulai dari asas kurikulum yang sekuler sehingga tidak mampu menciptakan peserta didik yang tidak hanya menguasai sain dan teknologi tapi juga memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi. 

Faktor lainnya adalah ketidakmampuan negara menyedikan pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan di seluruh wilayah.  Sebab negara tidak lagi memiliki anggaran yang memadai untuk membiayai sektor penting ini. Bahkan tidak hanya pada sektor pendidikan, di sektor kesehatan juga terjadi hal yang sama. Kedua sektor ini sarat liberalisasi. 

Mewujudkan pendidikan yang adil, merata dan berkualitas bukan dengan zonasi tetapi ditentukan oleh bagaimana paradigma pendidikannya, tujuan pendidikan, kehadiran negara sebagai penyelenggara utama pendidikan dan bagaimana ketersediaan sarana prasarana.  

Jika merujuk pada sistem pendidikan Islam bahwa paradigma dasar pendidikan adalah prinsip kurikulum dan tujuan pendidikan harus berdasarkan pada asas aqidah. Setiap pelajaran dan metodologinya harus selaras dengan asas aqidah. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan keimanan sehingga melahirkan amal saleh dan ilmu yang bermanfat. 

Tujuan utama dari ilmu adalah dalam rangka mengenal Allah swt sebagai pencipta manusia melalui pengamatan berbagai fenomena atau fakta-fakta alam semesta. Maka dari sini akan terwujud tujuan pendidikan yakni menciptakan keperibadian yang tinggi dan unik, menguasai tsaqofah atau ilmu Islam, menguasai sain dan teknologi serta memiliki skill atau keterampilan. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut sangat ditentukan oleh peran negara sebagai penyelenggara pendidikan. Negara harus hadir memberikan layanan pendidikan yang adil dan merata sehingga masyarakat dengan mudah memperoleh dan mengaksesnya. Imam/  Kepala negara adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, ia akan dimintai pertanggunjawaban atas urusan rakyatnya (HR. Bukhari dan Muslim). 

Karena pendidikan termasuk hak dasar maka wajib bagi seluruh rakyat mendapatkannya secara cuma-cuma atau gratis.

Sarana dan prasaran juga harus memadai. Kewajiban negara menyediakan segala macam kelengkapan belajar-mengajar seperti perpustakaan, buku-buku, laboratorium dan lainnya yang dapat memudahkan peserta didik dapat menguasai ilmu. Tidak boleh ada ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta. Antara sekolah A dengan sekolah B.

Jangan karena sekolah itu berada pada wilayah atau kawasan elit lantas mutunya lebih baik dibandingkan pada tempat-tempat dimana masyarakatnya berada pada taraf ekonomi rendah. Sehingga tidak akan ada lagi orang tua yang berebutan sekolah hanya karena ingin potensi anaknya melejit jika sekolah di tempat A atau B. Dengan sendirinya sistem zonasi ini tidak diperlukan lagi. Karena derajat semua sekolah sama dari sabang sampai marauke.[]

Oleh: DR. Rosmaeni, S.Hut., M.Hut
Akademisi dan Pemerhati Pendidikan

Posting Komentar

0 Komentar