+
YUK JOIN di TINTA INTENS 4

Polemik RUU HIP dan Bahayanya terhadap Umat Islam



Baru dua bulan sejak beredarnya file draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tertanggal 26 April 2020 melalui sosial media, telah menuai reaksi besar dari masyarakat berupa penolakan dan tanggapan serius. Bahkan, di bulan Juni telah banyak kegiatan-kegiatan ilmiah dan diskusi membedah RUU HIP secara online. Fenomena ini memecahkan rekor kontroversial suatu RUU dengan tanggapan yang sangat cepat dari masyarakat, hanya kurang dari dua bulan.

RUU HIP menjadi kontroversial karena dianggap isinya mendegradasi Pancasila sebagai ideologi Negara, dan secara terselubung berpotensi membangkitkan komunisme. Sejumlah tokoh masyarakat melihat adanya kejanggalan dari perumusan RUU ini. Ditambah lagi, pembahasan dilakukan pada kondisi persoalan pandemi yang membutuhkan perhatian untuk penyelesaiannya.

Dilansir pada laman resmi DPR, RUU HIP sudah dibahas tujuh kali hingga akhirnya menjadi RUU inisiatif DPR dan masuk Prolegnas 2020. Pada rapat Badan Legislasi, 22 April 2020, di dalam simpulan rapat tertulis bahwa hampir semua fraksi setuju untuk melanjutkan pembahasan RUU HIP ke Rapat Paripurna. PKS menyetujui setelah memasukan TAP MPRS tentang pelarangan komunisme dan menghapus pasal yang memuat gagasan Trisila dan Ekasila. Kemudian pada Rapat Paripurna, 12 Mei 2020, DPR resmi menetapkan RUU tersebut menjadi inisiatif DPR dan menunggu surat persetujuan Presiden Joko Widodo untuk pembahasan. 

Hingga saat ini, pembahasan RUU HIP masih menggantung. Dilansir pada situs Republika (9/7) Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto menilai sikap Pemerintah terkait RUU HIP dalam hal ini masih tidak jelas.  Hal ini terlihat dari sikap para menteri yang berbeda-beda mengenai RUU HIP. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, menyatakan Pemerintah menunda pembahasan RUU HIP ini. Namun, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly pada saat Raker Evaluasi Prolegnas 2020 menyatakan Pemerintah belum memutuskan sikap, masih mengkaji RUU HIP tersebut.
 
Di sisi lain, perbincangan hangat saat ini justru mengarah kepada perubahan RUU HIP menjadi RUU PIP (Pembinaan Ideologi Pancasila). Dengan dalih perlunya memperkuat landasan hukum pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang selama ini diatur dalam peraturan presiden, sekaligus mengatur tentang fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP dalam melakukan pembinaan ideologi bangsa. Karena itu PDIP mengusulkan agar nama RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU-PIP).

Bahaya Tafsir Pancasila

Di dalam drafnya, disebutkan bahwa RUU HIP sebagai landasan untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, sekaligus untuk mewujudkan tujuan Negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam naskah akademik disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan bernegara, diperlukan kerangka landasan berpikir dan bertindak dalam bentuk Haluan Ideologi Pancasila. Haluan ideologi Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh warga bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun perencanaan, perumusan, harmonisasi, sinkronisasi, pelaksanaan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembangunan nasional di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi
.
Berdasarkan latar belakang keberadaanya, terlihat jelas bahwa muatan RUU HIP adalah menerjemahkan Pancasila menjadi norma-norma yang dijadikan landasan dalam pengaturan berbagai aspek kehidupan. Persoalannya adalah, posisi Pancasila sebagai falsafah dasar tidak mungkin dapat diterjemahkan ke dalam norma-norma kehidupan, kecuali dengan tafsir dari ide yang lain. Dengan kata lain, akan terjadi upaya menarik Pancasila kepada ideologi tertentu yang lebih mendasar. Jika ini terjadi, maka akan berpotensi menjadi ‘alat gebuk’ bagi lawan politiknya. Jejak sejarah telah membuktikan, Orde Awal Kemerdekaan dengan Ideologi liberal, Orde Lama dengan Nasakom, Orde Baru dengan P4, BP-7, serta Asas Tunggal, dan Orde Reformasi dengan upaya mendorong Pancasila menjadi ideologi negara dengan slogan Aku Pancasila, UKP PIP, Tim Advokasi Hukum (TAHU), dan kini dikuatkan dengan Pembentukan BPIP dan penyodoran RUU HIP.

Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pusat Kajian Riset dan Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Hurriyah, bahwa Pancasila adalah ideologi yang sifatnya konsensus, artinya disepakati bersama sehingga menjadi ideologi terbuka yang mengakomodasi semua elemen baik agama, ideologi sosialisme, demokrasi, marhenisme. Tapi kemudian di era Orde Baru, Pancasila menjadi ideologi tertutup yang dipakai sebagai alat pengebuk, pengatur perilaku masyarakat. Cara pandang ini yang ditunjukan para politisi sekarang bahwa Pancasila sebagai pengatur masyarakat.

Senada dengan yang disampaikan Prof. Suteki, ketika Pancasila di-downgrade dari norma dasar menjadi norma biasa, maka Pancasila berpotensi menjadi alat gebuk. Alat politik untuk membungkam lawan politik pemerintah. Pancasila yang sudah mengalami downgrade menjadi sebuah UU, maka sudah mengalami reduksi makna dan reduksi distorsi materi Pancasila. 

Maka sampai kapan pun, upaya untuk menentukan haluan ideologi Pancasila akan menuai kontroversi. Karena jika konsensus (Pancasila, red) ini ditafsirkan oleh elemen tertentu (ideologi yang lebih mendasar) kemudian diberikan payung legislasi, maka berpotensi menjadi alat gebuk untuk elemen yang lain sebagai lawan politiknya. Inilah yang dikhawatirkan oleh masyarakat terhadap RUU HIP.

Bahaya Muatan Ideologi 

Bila mencermati isi RUU HIP, terdapat muatan ideologi lain yang berbahaya bagi umat Islam. Di beberapa pasal tampak jelas sekali muatan sekulerisme, komunisme, dan kapitalisme. Sekalipun dalam pasal 23 menyebutkan bahwa pembinaan agama sebagai pembentuk mental dan karakter bangsa dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan material untuk kepentingan kepribadian dan kebudayaan nasional Indonesia dan menolak pengaruh buruk kebudayaan asing, tapi realisasinya justru kontradiktif. Hal ini sangatlah wajar karena agama tidak diletakkan sebagai sesuatu yang pokok dan mendasar, melainkan hanya sebatas mental spiritual saja. Dengan kata lain, agama hanya sekedar formalitas belaka. 

Selain itu, pembinaan agama yang dimaksud juga bukanlah murni berdasarkan pada ketentuan agama, melainkan berdasarkan tafsir untuk melindungi kepentingan kekuasaan pemerintah. Bahkan tidak jarang, agama hanya dijadikan alat pencitraan. Ide khilafah misalnya, yang secara jelas merupakan ajaran Islam karena terdapat dalil yang qoth’i (pasti), justru mendapatkan label ‘makar’, yang dianggap berpotensi memecahbelah dan menghancurkan bangsa. 

Adapun muatan sekulerisme terlihat pada beberapa pasal dalam RUU tersebut, diantaranya: 

Pasal 6 ayat 1 tentang sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial.  Artinya, keadilan sosial telah dilepaskan dari sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga sila pertama ini tidak lagi mendasari, meliputi, dan menjiwai Keadilan Sosial. Dengan kata lain, sila Ketuhanan Yang Maha Esa berada pada posisi paling bawah.  Dengan demikian secara tidak langsung, RUU ini sebenarnya telah mengubah makna Pasal 29 ayat 1 UUD NKRI 1945, yakni dari Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi Negara berdasar atas Keadilan Sosial.

Pasal 7 ayat 2 dan 3. Pada ayat 2 disebutkan bahwa Ciri Pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Pada ayat 3 disebutkan bahwa trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong-royong. Memeras Pancasila menjadi Ekasila dengan makna gotong royong adalah upaya marginalisasi agama menjadi sekedar sub bidang dari bidang mental spiritual. Agama hanya menjadi alat pembentukan mental dan kebudayaan, bukan sebagai petunjuk dalam pengaturan hidup manusia di dalam semua aspek kehidupannya. Dan inilah makna sekulerisasi.

Pasal 12 ayat 3 tentang gambaran manusia Pancasila yang memiliki ciri-ciri beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Frasa “menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab” menempatkan hakekat iman dan taqwa menjadi sekular, bukan sesuai konsep Allah SWT dan penjabaran hukum syariat Islam.

Pasal 34 dan Pasal 43 huruf c. Menjadikan Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan Pembangunan Nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi dicantumkan secara eksplisit dalam sebuah norma hukum. Artinya kondisi ini mengenyampingkan peranan agama dalam proses-proses pengambilan keputusan di bidang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.

Dari beberapa pasal di atas, jelas muatan sekulerisme terdapat pada RUU tersebut. Oleh karena itu, keberadaan RUU HIP bila menjadi UU, akan semakin mengokohkan sekulerisme di negeri yang mayoritas muslim ini. Bahkan lebih berbahaya lagi, karena eksistensinya telah mendapatkan payung hukum.

Adapun potensi bahaya Komunisme/Sosialisme pada RUU ini terlihat pada konsep Trisila dan Ekasila pada Pasal 7. Gagasan "Ekasila" tersebut pertama kali disampaikan Sukarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Selain Pancasila, saat itu Sukarno juga memberikan pilihan penyederhanaan dasar negara menjadi "Trisila" (internasionalisme, kemanusiaan, ketuhanan) dan "Ekasila" (gotong royong). Ide Ekasila muncul kembali selepas Pemilu 1955. 

Pemilu tersebut salah satu tujuannya adalah memilih perwakilan parpol-parpol dalam Konstituante yang diamahkan tugas merancang undang-undang dasar baru. Dalam Konstituante, ada tiga blok besar berdasarkan dasar negara yang mereka perjuangkan, diantaranya: blok Pancasila (PNI dan PKI), blok Islam (Masyumi, PNU, dan Partai Syarikat Islam Indonesia), serta Blok Sosio-Ekonomi.

 Dalam sidang konstituante terjadi pertarungan sengit antara Partai-partai Islam dengan PKI. Blok Islam meminta dikembalikannya tujuh kata yang dihilangkan dari Sila Pertama pada rumusan awal Pancasila dalam Piagam Jakarta tahun 1945, yakni Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebaliknya, ide Ekasila kerap digelorakan oleh PKI sebagai dasar utama negara. Sakirman, wakil dari PKI sekaligus wakil ketua Konstituante menyuarakan sikap partainya bahwa ‘gotong royong’ sudah cukup sebagai dasar negara dengan mengesampingkan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. 

Menurut Habib Rizieq Shihab, bahaya komunisme juga terlihat pada Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa sendi pokok Pancasila adalah Keadilan Sosial. Seperti yang dilansir dalam republika.co.id (9/6), HRS menyampaikan bahwa ini mirip persis dengan manifesto Partai Komunisme yang pernah dibawakan oleh DN Aidit pada tahun 1963. Saat itu, DN Aidit menyatakan bahwa urat tunjang Pancasila, maksudnya sendi pokok intisari Pancasila, adalah keadilan sosial, bukan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adalah wajar jika RUU tersebut dinilai oleh sejumlah masyarakat, khususnya dari kalangan Islam, memiliki aroma potensi untuk memberikan peluang bangkitnya komunisme. Duguaan ini pun diperkuat dengan tidak memasukkan TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang larangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai konsideran di antara delapan rujukan.

Berikutnya adalah bahaya pengokohan kapitalisme. Pada pasal 14 tentang Demokrasi Politik Pancasila yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat melalui Pemilu yang luber dan jurdil. Melihat kecacatan demokrasi dan mahalnya ongkos demokrasi, maka cita-cita terpilihnya pemimpin berdasarkan murni pilihan kehendak rakyat, yang akan menjalankan amanah mengurus seluruh urusan bangsa demi kepentingan rakyat, hanya akan menjadi angan-angan saja. Realitasnya tetap saja elit pemodal yang berkuasa dan seluruh kebijakan dibuat untuk kepentingan elit kapital, sementara rakyat hanya tinggal gigit jari. Fakta gurita korupsi dan ketidakadilan hukum setidaknya menjadi wakil atas potret kebobrokan demokrasi politik di tanah air.

Begitu juga pada Pasal 15 tentang Demokrasi Ekonomi Pancasila yang menjadikan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal ini sangat kontradiktif dengan realiatas yang terjadi. Justru undang-undang yang mengatur kekayaan alam saat ini semakin liberal, seperti pada UU Minerba No. 20 Tahun 2020 yang disahkan kemarin. Walhasil, RUU HIP hanya menambah daftar panjang UU yang kian mengokohkan belitan Kapitalisme pada negeri ini.

Islam Kaffah sebagai Sasaran

Penolakan terhadap RUU HIP tidak menghentikan langkah para pengusung RUU tersebut untuk tetap berupaya agar RUU ini sah menjadi UU. PDIP sebagai pengusung RUU tersebut, melalui Sekjen partainya, Hasto Kristianto (14/6) telah sepakat untuk menghapus pasal yang mengatur ciri pokok Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP. 

Kemudian juga, akan memasukkan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 sebagai konsideran, serta sepakat untuk melarang paham-paham seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, ditambah dengan khilafahisme dan radikalisme. Akan tetapi, upaya ini tidak mengubah keinginan masyarakat meminta kepada pemerintah untuk menghentikan pembahasan RUU tersebut dan membatalkannya.

Upaya berikutnya adalah mengubah nama RUU HIP menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Dikatakan bahwa materi muatan hukum dalam RUU PIP  hanya mengatur tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan tentang pembinaan ideologi Pancasila saja, serta tidak membuat pasal-pasal yang menafsir falsafah sila-sila Pancasila menjadi norma hukum undang-undang.  

Menurut Prof. Suteki, RUU HIP dengan RUU PIP hakikatnya sama, hanya berganti baju saja. Bila dicermati substansi prediktifnya tidak akan jauh berbeda dengan maksud utama RUU HIP. Tujuan utamanya adalah sebagai alat untuk legitimasi kekuasaan dan pengukuhan tafsir tunggal Pancasila sebagai ideologi, bukan sebagai dasar negara. Penafsiran Pancasila sebagai ideologi sesuai dengan rezim penguasa dalam bentuk apapun dalam pengalaman sejarah selalu menimbulkan potensi memecahbelah bangsa dengan menghadap-hadapkan antara warga yang Pancasilais dan bukan Pancasilais bahkan akan menghadap-hadapkan antara Pancasila dan Agama, khususnya Islam. 

Hal ini sudah terbukti ketika Hasto Kristianto mengajukan bargaining position agar ketika ada larangan ideologi komunisme sekaligus melarang ideologi yang mengancam Pancasila, yang dia sebut dengan Khilafahisme dan Radikalisme. Sementara, diketahui bahwa sebelum ada RUU HIP saja, umat Islam sudah dipojokkan dengan kedua hal itu. Bisa dibayangkan nasib umat Islam jika RUU HIP disahkan menjadi UU.

Kemudian melalui pernyataan Try Sutrisno ketika menemui pimpinan MPR RI (2/7) untuk menyampaikan dukungannya atas RUU PIP, bahwa salah satu point alasan pentingnya RUU PIP ini adalah untuk menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa dari eksistensi ideologi transnasional yang bebas masuk dan berkembang di Republik Indonesia. Jika tidak ditangani serius, ada kekhawatiran berkembangnya ideologi ekstrem itu akan merusak nilai-nilai persatuan Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia. Melihat rekam jejak sikap rezim terhadap ideologi transnasional, tentu yang dimaksud adalah Islam kaffah. 

Sesungguhnya upaya mencegah eksistensi kepemimpinan Islam di negeri ini sudah semenjak dulu. Keberlangsungan perjalanan bangsa ini pun tidak terlepas dari pengaruh pertarungan tiga ideologi dunia, yakni Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme. Masuknya penjajah Eropa ke negeri ini karena perkembangan ideologi Kapitalisme di Eropa dan lemahnya Kekhilafahan Turki Utsmani yang mengemban ideologi Islam. 

Akan tetapi, ruh ideology (Islam) yang telah tumbuh di negeri ini telah mengilhami semangat jihad melawan penjajah.  Selanjutnya, Kekhilafahan Islam runtuh dan dibuat skenario global kemerdekaan negeri-negeri Islam dalam bentuk Negara bangsa. Pada tahun 1930an bangkit ideologi Sosialisme Komunisme sebagai merespon ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh Kapitalisme. Indonesia pun tidak terlepas dari pengaruh pemikiran ideologi ini untuk melawan penjajahan Kapitalisme Eropa. 

Akan tetapi, banyak sekali upaya manupulasi sejarah perjalanan kemerdekaan bangsa ini untuk menutupi peran Islam dan para ulama. Ditambah dengan upaya sabotase politik untuk meminggirkan eksistensi ideologi Islam dari bangsa ini. Padahal sejatinya, ruh Islam lah yang telah memantik semangat bagi bangsa ini untuk merdeka melawan penjajah dan merumuskan cita-cita kemerdekaan.  

Walhasil, patut bagi umat Islam untuk menyadari bahwa keberadaan RUU HIP ataupun RUU PIP adalah upaya untuk menjaga pengokohan ideologi kapitalisme ‘rasa komunisme’ dengan cara meminggirkan setiap upaya untuk mengembalikan eksistensi Islam di tengah bangsa Indonesia. Karena pada hakikatnya, hanya Islam kaffah dan khilafah saja yang mampu untuk mengeluarkan Negeri ini dari cengkraman imperialisme global yang menyengsarakan. 

Karena sumber dari berbagai problem yang dihadapi bangsa ini dan dunia, tidak lain adalah bercokolnya kapitalisme dengan imperialisme globalnya. Sehingga solusi untuk keluar dari semua problematika ini adalah mengambil Islam kaffah dengan khilafah dan melepaskan diri dari ikatan imperialisme global.
Wallahu ‘alam.[]

Oleh: Ratih Wulan Puspita, S.Si

Posting Komentar

0 Komentar