Pokoknya Harus Pilkada?


Kurva pandemi covid-19 di Indonesia belum juga melandai, bahkan cenderung naik. Posisinya menduduki negara dengan kasus corona tertinggi di Asia Tenggara. Per 10 Juli 2020 angkanya sudah mencapai 70 ribu lebih yang terinfeksi, dengan tiga ribu lebih korban meninggal dunia. Cluster baru bermunculan. Namun sepertinya kondisi ini tak menyurutkan ambisi pemerintah untuk tetap menggelar pilkada serentak di 270 daerah di seluruh Indonesia pada 9 Desember mendatang.

Anggaran yang dibutuhkanpun tak sedikit. Dana sebesar 9,1 Trilliun yang sudah tersebar di seluruh APBD sudah dibekukan, hanya akan dipergunakan untuk keperluan pilkada. (detik.com/17/06/2020). Kemenkeu menyetujui pengajuan penambahan anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp4,7 triliun yang pencairannya dibagi dalam tiga tahap. Anggaran tahap pertama sudah dicairkan sebesar 1,024T. (mediaindonesia/28/06/2020)

Inilah konsekuensi yang harus di bayar dari sebuah sistem demokrasi. Lebih tepatnya demokrasi kapitalis. Kontestasi politik berbiaya tinggi karena sarat kepentingan dan transaksi politik. Butuh modal besar untuk bisa menduduki kursi penguasa. Disinilah para pengusaha, pemilik modal besar mengambil peran, memberikan dukungan dengan kesepakatan (no free lunch). Demi kepentingan keduanyalah, lahir kebijakan-kebijakan yang tak jauh dari hitung-hitungan materi dan untung rugi. 
 
Dengan dalih demi menyelamatkan ekonomi nasional, keluarlah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemudian disusul dengan konsep new normal, termasuk tetap ngotot menggelar pilkada serentak, bahkan di zona merah sekalipun. Faktanya kebijakan-kebijakan tersebut tidak secara langsung meringankan beban rakyat. Rakyat masih harus berjuang sendiri menyambung hidup, di tengah bayang-bayang pandemi. Pernyataan-pernyataan pejabat yang menganggap tingkat kematian masih rendah mengonfirmasi bahwa nasib rakyat tidak benar-benar ada dalam prioritas mereka. 

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Fahri Bachmid menilai, tidak tepat jika gelaran pesta demokrasi lokal itu dipaksakan di tengah pandemi. Menurut Fahri "Dengan demikian, maka pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di musim pandemi saat ini menjadi tidak urgent dan penting, baiknya konsentrasikan seluruh sumber daya nasional yang ada saat ini untuk menyelesaikan Covid-19 beserta seluruh dampak bawaan lainnya. Pilkada merupakan agenda sekunder yang tidak wajib serta tidak strategis untuk saat ini. Jadi baiknya negara mengambil kebijakan untuk segala agenda dan tahapan Pilkada 2020 ‘di-suspend’ sampai tahun 2021. (merdeka.com/01/06/2020)

Inilah bukti demokrasi kapitalisme gagal menghadirkan pemimpin yang benar-benar bertanggungjawab terhadap seluruh rakyat yang dipimpinnya. Juga gagal menyelenggarakan mekanisme pemilihan yang sederhana, yang tidak menghambur-hamburkan uang negara, memakan waktu lama dan proses yang panjang. Demokrasi kapitalisme tidak lebih dari sekedar alat meraih kursi kekuasaan dan jalan pintas para pengusaha memuluskan bisnis, menguasai kekayaan negara.

Hanya Islam satu-satunya sistem yang mampu mewujudkan pempimpin terbaik. Pemimpin yang menyadari bahwa jabatan adalah amanah yang berat pertanggungjawabannya. Tak ada sedikitpun memikirkan kepentingan pribadi apalagi untuk memperkaya diri. Hidup dan jabatannya didedikasikan untuk semata-mata melayani rakyat.  

Musa bin Uqbah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Maghazi, Al-Hakim –dia menyatakan keshahihan riwayat ini- dari Abdur Rahman bin’Auf, dia berkata Abu Bakar As Siddiq berkutbah, lalu berkata, “Demi Allah sesungguhnya saya tidak pernah berambisi kepada kekuasaan meskipun sehari ataupun semalam dalam hidupku. Saya juga tidak pernah menginginkannya. Saya tidak pernah satu kalipun meminta kepada Alah baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Namun saya khawatir terjadi fitnah. Dan tidaklah ada dalam kepemimpinan ini untuk berleha-leha. Sebab saya telah dibebani tugas yang demikian besar. Dan tidaklah ada padaku satu kekuatan dan daya kecuali dengan bantuan Allah”. 

Begitupun dengan Umar Bin Khattab. Sebagai khalifah, Umar membangun perasaan bertanggungjawab di tengah para pemimpin di bawahnya, untuk sama-sama berkhidmat hanya kepada umat. Khuzaimah bin Tsabit berkata, “Jika Umar mengangkat seorang pejabat, maka dia akan menuliskan untuknya perjanjian dan dia akan mesyarakat kepada pejabat itu untuk tidak mengendarai kuda, tida memakan makanan dengan berkualitas tinggi, tidak memakai baju yang lembut dan empuk dan tidak pula menutup pintu rumahnya bagi orang-orang yang ingin bertemu dengannya karena sebuah urusan. Jika itu dilakukan, maka ia telah lepas dari sanksi”.  
 
Bahkan hingga menjelang ajalnya, baik Abu Bakar maupun Umar sama-sama berpesan agar seluruh barang-barang yang pernah digunakan selama mereka menjadi khalifah agar dikembalikan. Meskipun barang-barang yang dimaksud hanyalah barang sederhana. 

Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Abu Bakar bin Hafs dia berkata: Tatkala menjalang ajal, Abu Bakar bekata kepada Aisyah, “ Wahai anakku, sesungguhnya aku diberi beban untuk mengurus urusan kaum muslimin, sedangkan kita tidak mengambil dinar dan dirham. Namun, kita makan tumbukan tepung yang tidak halus dari makanan mereka, dan kita memakai pakaian kasar dari pakaian mereka. Sesungguhnya kini tidak ada lagi sisa dari kekayaan umat Islam, sedikit ataupun banyak, kecuali seorang  budak dan unta perahan, serta sisa pakaian usang. Maka jika saya meninggal dunia, kembalikan itu semua”.

Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Umar berpesan kepada anaknya, kelak saat dia meninggal, agar menyederhanakan kain kafan dan kuburannya, serta larangan memuji-mujinya. Karena besarnya keyakinan Umar, jikapun ada kebaikan, maka yang terbaik hanyalah dari sisi Allah, bukan dari perlakukan ataupun pujian manusia akan dirinya. 

Mu’awiyah berkata: “Adapun Abu Bakar adalah orang yang tidak memburu dunia dan dunia tidak memburunya. Sedangkan Umar, dunia menyukainya namun dia tidak menyukainya”. (HR Zubair bin Bakkar dalam kitabnya Al-Muwaffaqiyyat).

Sungguh telah ada teladan terbaik, setelah Rasulullah, dari Abu Bakar dan Umar yang dapat kita jadikan contoh dalam mengemban kepemimpinan. Menjalankan jabatannya dengan penuh amanah, mengabdi dan melayani umat sebagai bentuk ketundukkannya kepada Allah S.W.T.

Hanya dengan sistem Islam pula mekanisme pengangkatan pempimpin menjadi cukup sederhana,  tidak berbelit-belit, tidak perlu melewati proses yang panjang dan rumit, yang memakan waktu lama dan menghabiskan banyak uang negara. 

Di dalam islam tidak ada batas waktu bagi jabatan khalifah, selama yang bersangkutan mampu mempertahankan dan melaksanakan hukum syara’, serta mampu menjalankan tugas-tugas negara. Apabila jabatan khalifah kosong karena meninggal dunia atau mengundurkan diri atau diberhentikan, maka wajib hukumnya mengangkat seorang pengganti khalifah, dalam tempo tiga hari dengan malam-malamnya sejak kosongnya jabatan khalifah. 

Khalifah juga berwenang menentukan siapa saja yang akan membantunya menjalankan roda pemerintahan, mulai dari jabatan setingkat menteri, gubernur hingga kepala daerah, tentunya dengan keputusan seadil-adilnya, melalui banyak pertimbangan dan masukan-masukan dari para ahli (hubaro). Sehingga tidak memerlukan proses berkepanjangan seperti dalam sistem demokrasi saat ini

Namun, kondisi seperti ini, pemimpin amanah didukung sistem yang sederhana dan mudah, mustahil lahir dari sistem hari ini, yaitu demokrasi, yang jelas-jelas jauh dari tuntunan syariat. Sistem yang rusak dan merusak karena hanya berdasarkan hasil pikir akal manusia yang serba lemah dan tebatas, yang tak mungkin terlepas dari nafsu dan kepentingan pihak-pihak yang berkuasa. 

Sementara kepentingan serta kemaslahtan umat dipertaruhkan. Sehingga, tidak ada solusi lain yang bisa melepaskan umat dari jeratan sistem demokrasi kapitalisme selain menggantinya dengan sistem terbaik dari Sang Maha Pencipta yaitu syariat Islam. 

Wallahu’alam bishawab.[]


Oleh Anita Rachman 
Pemerhati Sosial Politik

Posting Komentar

0 Komentar