Pilkada di Tengah Wabah, Siapa Diuntungkan?


Nasib rakyat ditengah wabah makin tak mendapat perhatian. Angka korban yang terus meningkat seharusnya  menjadikan fokus menangulanginya, tapi ternyata tidak demikian.

Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada tetap akan dilaksanakan serentak pada 9 desember 2020 di 270 daerah diseluruh lndonesia. Tentu saja, keputusan ini mendapat kontra dari beberapa kalangan.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Fahri Bachmid menilai, tidak tepat jika gelaran pesta demokrasi lokal itu dipaksakan di tengah pandemi virus corona atau covid-19, meskipun Perppu Pilkada sudah dikeluarkan. Fahri mengatakan, Pilkada Serentak sebaiknya dilaksanakan pada 2021 mendatang.

Dia menjelaskan, Pilkada serentak 9 Desember 2020 boleh ditunda dan dapat dibenarkan secara konstitusi sesuai prinsip hak asasi manusia sepanjang berkaitan dengan hak atas kesehatan. Dia mengutip Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948, pasal 25’ yang menyatakan ‘Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan. Merdeka.com. (1/6/2020).

Penyelengaraan Pilkada ditengah wabah tentu akan berisiko besar munculkan klaster baru penyebaran virus. Butuh dana yang tidak sedikit dan tekhnis yang detail agar wabah tak menyebar. 

Timbul pertanyaan, apakah dengan adanya pilkada pandemi segera diatasi? Mengingat selama ini kebijakan untuk rakyat setengah hati, ini terlihat kebijakan yang sering gonta-ganti.

Ini terbukti, wabah sudah empat bulan bukan menurun tapi justru tiap harinya tembus seribuan korban covid-19.

Harusnya fokus pemerintah segera menuntaskan wabah. Menyediakan laboratorium dengan fasilitas terbaik dan gratis agar para ilmuwan anak bangsa segera bisa menemukan vaksin yang tepat, membangun tempat isolasi agar yang sakit tidak bercampur dengan yang sehat dll. Adalah urgen dilakukan saat ini. Kebijakan new normal justru menjadikan wabah menjalar tak terkendali.

Inilah konsekwensi hidup dalam sistem demokrasi kapitalisme. Semboyan, dari, oleh, dan untuk rakyat hanya slogan kosong tak bermakna. Rakyat hanya jadi tumbal kerakusan jabatan.

Berbicara pilkada adalah jabatan. Jabatan dalam sistem ini bukan barang gratis, harus ada milyaran bahkan trilyunan guna meraihnnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Refly Harun Pakar Tata Hukum Negara.
Tinggal keluarkan Rp 9 triliun selesai. Semua kita dapet, mulai dari Presiden, Wakil, Kapolri, hingga Jaksa Agung," ujar Refly.

Namun begitu, Refly mengklaim bahwa tidak usah Rp 9 triliun, karena hanya butuh Rp 6 triliun saja untuk menguasai Indonesia. Cirebon.com (28/6/2020).

Nilai yang fantastis, mahalnya biaya politik ditangkap sebagai peluang  mendapatkan keuntungan bagi para kapital. Terjadilah mutualis simbiosisme/saling menguntungkan antara para pemodal dengan calon pejabat.

Besarnya modal menuju kekuasaan, melahirkan kebijakan yang pro kapital dan menyesengsarakan rakyat. Sebagaimana telah disahkannya UU tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu bara (Minerba) yang memberikan kemudahan korporasi mengambil batu bara dengan jangka waktu 20 tahun di tambah perpanjangan dua kali 10 tahun. Akibatnya rakyat tidak bisa menikmati hasil bumi di negeri sendiri.

Mahalnya ongkos meraih kursi melahirkan pejabat korup. Gaji selama masa jabatan lima tahun tak akan bisa mengembalikan pengeluaran selama kampanye, korupsi menjadi jalan pintas. Banyak pejabat yang menjadi terdakwa akibat  modal besar dalam meraih kekuasaan.

Berdasarkan catatan KPK dari tahun 2004 hingga 2019, kasus korupsi paling banyak terjadi pada 2018 dengan jumlah 260 kasus. Anggota DPR dan DPRD menjadi aktor yang paling kerap terjerat dalam kasus korupsi dengan jumlah sebanyak 103 kasus.

KPK mencatat ada 1.064 tindak pidana korupsi sejak tahun 2004 hingga 2019. Dalam kurun waktu tersebut, korupsi paling banyak melibatkan pihak swasta yakni, sebanyak 266 kasus. Urutan kedua, melibatkan anggota DPR/DPRD yakni, 255. Tirto.id (17/10/2020).

Sudah jelas bahwa pilkada bukanlah untuk kepentingan rakyat. Lebih tepatnya bagi-bagi keuntungan bagi pejabat dan pengusaha. Tak ada nurani walau wabah telah menelan ribuan korban. Miris sekaligus hal ini berbahaya bagi kelangsungan sebuah bangsa. 

Jika kita tengok ketika lslam diterapkan, dalam meraih kursi jabatan, lmam (Khalifah) sebagai pemimpin tertinggi dalam negara lslam dipilih dan dibaiat dengan keridoan oleh rakyat selama tiga hari dan tidak boleh lebih dari itu. Sebagaimana pemilihan Khalifah Abu Bakar as-Shidiq ra pengganti Rosululullah saw dalam hal pengurusan manusia tidak lebih selama tiga hari.
Tidak ada peluang tawar menawar atau kompromistis dalam meraih jabatan dalam rentang waktu yang singkat. 

Sesungguhnya lmam (khalifah) adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum syariah. Hal itu karena islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat. Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk menerapkan seluruh hukum syariah.

Sedang jabatan Wali/setingkat gubernur disalah satu wilayah islam, maka khalifah memilih seseorang yang bertaqwa dan mengangkatnya sebagai pemimpin. Rosulullah saw memilih para wali dari orang-orang yang memiliki kelayakan (kemampuan dan kecakapan) untuk memegang urusan pemerintahan yang memiliki ilmu, dan yang dikenal ketaqwaannya.

Dengan mekanisme yang demikian menjadikan jabatan tidak untuk meraup keuntungan. Sebaliknya jabatan adalah amanah yang ditunaikan demi menjalankan syariat.
Ketaqwaan menjadi modal para pejabat menjalankan jabatan semata untuk ibadah. Mereka yakin ada pertanggung jawaban berat jika menyelewengkannya.

Terbukti sistem lslam unggul dan mampu menjadi peradaban yang memimpin dunia selama 13 abad. Sebuah sistem dari pencipta alam semesta Allah SWT, yang pasti melahirkan hukum yang cocok disetiap jaman.

Jika negeri ini ingin wabah segera tuntas dan para pejabat bertindak amanah, maka tidak lain haruslah mengambil lslam sebagai sistem dalam mengatur seluruh kehidupan.
Allahu a’lam.[]

Oleh: Umi Hanifah
(Pemerhati Sosial)

Posting Komentar

0 Komentar