Pesta Rakyat di Tengah Pandemi, Patutkah?


Apa kabar Pilkada 2020?. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020, pelaksanaan Pilkada serentak di 270 daerah dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia sedianya dilaksanakan pada 23 September namun ditunda hingga 9 Desember 2020 (suara.com, 29/6/2020). 

Persoalannya hingga kini wabah covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda perdamaian. Kurva fluktuatif namun cenderung terus menanjak, menjadi pertanda peningkatan kasus. Bahkan sampai hari ini covid-19 di Indonesia telah melampaui 60.000 kasus.

Inilah yang melahirkan dilema apakah Pilkada masih dipaksakan berjalan, ataukah harus dimundurkan sebagaimana kebolehan penundaannya tertuang dalam penambahan pasal 122A dan 201A yang menyatakan, dalam hal pemungutan suara serentak pada Desember tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam berakhir. Tetapi kapankah pandemi covid-19 akan berakhir tidak ada yang bisa menjawabnya.

Sementara menurut pemerintah Pilkada dibutuhkan untuk pergantian kepala daerah yang telah habis masa jabatannya. Sebagaimana dirilis dalam minews.id (03/07/2020), menurut Mendagri Tito Karnavian bila sampai Pilkada 2020 ditunda, maka akan banyak posisi kepala daerah yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Kondisi tersebut tidak efektif untuk jalannya sebuah pemerintahan, sebab seorang Plt kinerjanya tidak terlalu maksimal.

Senada dengan pernyataan Tito, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menjelaskan bahwa kepala daerah memiliki tugas dan tanggung jawab penting apalagi dalam melaksanakan kebijakan penanganan Pandemi covid-19. Sedangkan dari 270 daerah yang menggelar pilkada, sebagian besar kepala daerahnya akan mengakhiri masa jabatan pada Februari 2021. (ayopurwakarta.com, 28/05/2020)

Sedangkan berkaitan dengan anggaran Pilkada, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjamin bahwa dana tersebut telah disalurkan kepada Komisi Pemilihan umum (KPU) Pusat. “Karena itu tidak ada alasan untuk menunda tahapan pilkada serentak, karena yang dari Menteri Keuangan dananya sudah cair sesuai dengan tahapan permintaannya, ujar Mahfud (bisnis.com, 26/06/2020).

Dengan demikian, semakin jelas arahnya bahwa Pilkada serentak 2020 tetap akan diselenggarakan. Ini sama artinya dengan mengajak rakyat -berpesta- menikmati hajatan besar tak perduli bagaimana pun kondisinya.

Aroma Demokrasi Kriminal Di Balik Pilkada

Menyikapi polemik Pilkada beberapa pendapat seputar kesehatan dan perkembangan covid-19 sebagai ‘argumentasi’ terkuat yang harusnya dijadikan pertimbangan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 disampaikan banyak pihak. Mereka benar-benar khawatir jika pelaksanaan Pilkada yang dipaksakan malah memicu gelombang kedua pandemi covid-19. Apalagi telah nyata bahwa penanganan covid-19 tidak efektif dilakukan.

Sebagaimana yang dilontarkan oleh dr Corona Rintawan, menurutnya saat ini kesehatan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama malah dikalahkan dengan agenda politik yang berpotensi menimbulkan kasus baru Covid-19. Pilkada 2020 yang akan mendatangkan sejumlah masyarakat tentunya memiliki potensi untuk menimbulkan klaster-klaster baru Covid-19.

"Bayangkan saja, ada sekitar 105 juta orang di 270 daerah (data DP4 Kemendagri), yang nantinya tetap harus bergerak dan berkumpul bersama-sama di suatu tempat pada hari pelaksanaannya," kata Aulia Guzasiah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/6/2020).

Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) ini mengaku khawatir apabila Pilkada serentak 2020 tetap diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Meskipun pihak penyelenggara pemilu sudah mengatur protokol kesehatan saat pemungutan suara. 

Aulia tidak memungkiri apabila tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Akan tetapi, ia menganggap tidak etis dan empatik apabila Pilkada Serentak 2020 dipaksa untuk tetap berjalan di tengah pandemi hanya untuk memuaskan hasrat dan agenda politik semata.

Memaksakan hajatan besar pilkada tetap dilaksanakan saat pandemi, hanya akan membuat penyelenggaraannya tidak optimal, bahkan diprediksikan banyak potensi pelanggaran yang terselubung seperti yang terjadi sejak Mei lalu, sejumlah kasus politisasi bansos covid-19 oleh calon kepala daerah di 23 kabupaten/kota (suara.com, 19/06/2020). Implikasinya, demokrasi secara prosedural akan dipertanyakan integritasnya.  

Dikutip dari medan.tribunnews (06/06/2020), penjelasan Mendagri Tito Karnavian tentang alasan sesungguhnya, mengapa Pilkada tetap dilaksanakan meski dalam kondisi pandemi. Selain sebagai sebuah keputusan politik bersama, Pilkada ini juga sebagai etalase kedewasaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Dengan demikian, dunia akan tahu bahwa Indonesia siap untuk berdemokrasi di tengah pandemi seperti halnya negara-negara lain di dunia.

Alasan lain yang diungkapkannya adalah karena keberlangsungan pemilu secara terjadwal menjadi penentu indeks demokrasi (democracy index) dari sebuah negara.

 “Indeks ini setiap tahun dilansir oleh Economist Inteligent Unit (EIU) dan selanjutnya indeks ini dipakai oleh berbagai lembaga internasional, negara serta investor dalam menilai sebuah negara”, jelasnya.

Jadi benar Pilkada serentak 2020 memang kental dengan aroma demokrasi kriminal. Menjadikan seseorang sebaik apapun ketika masuk kedalamnya maka orang tersebut jadi jelek. Rela hati mempertaruhkan keselamatan rakyat hanya untuk memuaskan hasrat dan agenda politik. Memaksa pilkada berjalan demi unjuk diri akan kesiapan berdemokrasi di tengah ancaman pandemi.

Padahal jika pun ajang Pilkada sukses digelar hanya akan meniscayakan pemenangnya berbuat curang. Memuluskan jalan bagi kapitalis untuk menancapkan cengkeramannya mengeruk kekayaan alam melalui pelibatan para pemodal dan investor-investor asing. Memerankan diri sebagai penentu regulasi, dan berlepas tangan dari tanggung jawab kepengurusan rakyat, karena tak ingin rugi. 

Terbitnya Perppu No I Tahun 2020 dan UU Minerba adalah contoh nyata.  Di dalam Perppu tidak tergambar secara jelas bagaimana public health policy yang diharapkan rakyat untuk menanggulangi pandemi. Sebab dalam pasal 11 tentang pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional, hal yang justru dilakukan adalah sebagaimana yang tertuang dalam Perpres no 54 yang menyebutkan adanya tambahan belanja dan pembiayaan Rp 405,1 triliun terdiri dari insentif kesehatan Rp 75 triliun, insentif sosial safety net Rp 110,1 triliun, insentif terhadap industri Rp 70,1 triliun, dan insentif pemulihan ekonomi Rp 150 triliun. Sebuah perbandingan yang tidak seimbang antara insentif kesehatan dan pemulihan ekonomi. Lantas untuk siapa semua ini dilakukan ?. Demikian pula yang terjadi pada undang-undang mineral dan batubara. Melalui pengesahannya, para konglomerat memiliki akses bebas untuk mengangkangi aset rakyat hingga 20-30 tahun ke depan, dengan keuntungan Rp 28 triliun pertahun. Fantastis bukan ?.

Demikianlah kebusukan demokrasi akan tetap sama. Awalnya memberikan kesempatan kepada rakyat untuk membuat aturan dan memilih pemimpin yang mereka kehendaki. Namun kenyataan yang terjadi sekelompok pemilik modal dan kekuasaan melakukan rekayasa sampai semua aturan dan pemimpin mengabdi kepada kepentingan mereka. Sementara rakyat dibiarkan tetap miskin dan menderita. 

Selama dalam kendali para kapital, demokrasi tak akan pernah melahirkan atmosfer aman. Sistem ini akan selalu bertindak kriminal saat ada ataupun tidaknya kesempatan. Rupanya cacat ini telah disadari bahkan oleh pemimpin mereka sendiri. Presiden Abraham Lincoln (1860-1865) boleh saja mengatakan demokrasi adalah ‘from the people, by the people, and for the people’. Tapi sebelas tahun setelah dia meninggal, Presiden Rutherford B. Hayes (1876) mengatakan kondisi Amerika serikat saat itu adalah ‘from company, by company, and for company’. Dengan kata lain mereka telah membuka kedok demokrasi sehingga tampak wujud aslinya yaitu sistem politik dari konglomerat, oleh konglomerat, dan untuk konglomerat. Inilah demokrasi sesungguhnya.
 
Maka kata Rizal Ramli “ayo kita hentikan demokrasi kriminal, menjadi ‘good democracy.  (kedaipena.com, 13/02/2020). Sayangnya tak ada istilah good democracy di dalam  kamus demokrasi. Lalu kepada siapa harus meminta solusi ?

Kepemimpinan Islam Solusi, Bukan Ilusi

Imam Bukhari meriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘umar ra bahwa Rasulullah saw bersabda:
“Ingatlah kalian semua adalah pemimpin dan tiap-tiap (pemimpin dari) kalian dimintai tanggung jawab tentang rakyatnya. Imam yang menjadi pemimpin manusia dimintai pertanggung jawaban tentang rakyatnya...” 

Pengharapan akan ketulusan pemerintah dalam mengurus rakyat hanya terealisasi jika Islam menajadi pengatur kehidupan. Sebab Islam telah membebankan tanggung jawab umum kepada para pemimpin dengan tanggung jawab yang jelas. Tanggung jawab yang harus dipikul oleh para pemimpin tanpa memandang level kepemimpinannya, apakah masih tingkatan rendah maupun pemimpin tertinggi sebuah pemerintahan. Mereka semua dalam pandangan Islam adalah penguasa yang telah mendapatkan amanah tanggung jawab yang berhubungan dengan tugasnya sebagai penguasa maupun yang berhubungan dengan interaksi dirinya dengan rakyat berdasarkan hukum yang telah ditetapkan Allah swt dan RasulNya. 

Jika berkaitan dengan tanggung jawab sebagai penguasa maka yang dibahas adalah bagaimana pada diri seorang pemimpin hadir sifat-sifat dan ciri-ciri menonjol seperti yang diajarkan Rasulullah saw dalam hadits maupun langsung melalui af’al beliau sebagai sosok pemimpin teladan. 

Diantara sifat-sifat tersebut yaitu, memiliki kekuatan, ketaqwaan, keramahan, dan tidak menakutkan. Kekuatan pemimpin tercermin dari kekuatan akal dan jiwanya, yang membuatnya dapat mengetahui, mengontrol, dan mengarahkan berbagai persoalan dan interakasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan ketaqwaan akan mengantarkan seorang pemimpin yang senantiasa berhati-hati dalam bertindak, takut berlaku sewenang-wenang, kasar dan keras pada rakyat, semata-mata karena menyadari adanya pengawasan Allah swt pada setiap gerak-geriknya. Dan keramahan seorang pemimpin menjadikannya mampu senantiasa mendidik, menyayangi rakyatnya. Oleh sebab itulah Islam juga memerintahkan kepada para pemimpin agar berpenampilan menyenangkan, dan tidak menjadi sosok yang garang dan menakutkan.

Adapun tanggung jawab pemimpin dalam hubungannya dengan rakyat, maka sesungguhnya Islam telah memerintahkan para pemimpin untuk mengayomi rakyat dan melakukan pengelolaan harta milik umum berdasarkan aturan Islam semata tanpa mencampurkannya dengan unsur apapun selain Islam. 

Sebab dalam Islam harta milik umum adalah harta yang ditetapkan sebagai milik seluruh rakyat, dan semua orang memilik hak atas harta tersebut. Mereka boleh mengambil manfaatnya tetapi dilarang menguasai dan memiliknya. Sebab harta milik umum tersebut, dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiadaannya menyebabkan kebingungan, kekacauan, dan perselisihan diantara manusia karena tidak terpenuhinya hajat hidup mereka. Misalnya, air bersih, listrik, padang rumput, jalan raya, laut, sungai, termasuk barang tambang yang memiliki deposit besar dan melimpah seperti tambang minyak bumi, emas, batubara, gas alam dan sebagainya. 

Semua harta milik umum pengelolaannya berada di tangan negara. Maka negara tidak boleh memberikan izin kepada perusahaan ataupun perorangan untuk menguasai dan mengeksploitasinya. Justru negaralah yang wajib melakukan ekplorasi dan ekploitasi sebesar-besarnya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat dan tercapainya kemakmuran mereka. 

Harta milik umum menjadi salah satu sumber pemasukan negara. Jika dapat dikelola dengan baik, niscaya biaya keperluan dan belanja negara untuk pemenuhan kebutuhan rakyat dalam kondisi normal maupun keadaan darurat tersebab bencana alam atau wabah dapat tertutupi. Belum lagi jika ditambah dengan pemasukan negara dari harta fa’i, kharaj, jizyah dan lain-lain. Bisa dipastikan keuangan negara akan selalu surplus. 

Namun jika pemimpin Islam keliru, melenceng, keluar jalur. Tidak memenuhi tanggung jawab kepemimpinannya Islam juga tak menutup peluang untuk mengingatkan. Rasulullah saw sendiri telah memberikan contoh dengan mengoreksi kekeliruan seorang Wali saat memungut sedekah (zakat). Sebagaimana diceritakan dari Abu Hamid Al Sa’idiy bahwa Nabi saw pernah mempekerjakan Ibnu Latabiyyah untuk menangani pungutan sedekah dari Bani Sulaim. Ketika sudah datang kepada Rasulullah saw, dia membuat perhitungan seraya berkata 

“Ini adalah harta Anda dan yang ini adalah hadiah yang telah diberikan orang-orang (Bani Sulaim) kepadaku. Rasulullah saw berkata, “Jika engkau memang jujur, mengapa tidak sebaiknya engnkau duduk-duduk di rumah ayah dan ibumu hingga hadiah itu datang sendiri kepadamu” Beliau saw pun berdiri lalu berkhutbah di hadapan khalayak ramai. Setelah memuji dan menyanjung Allah swt, beliau bersabda, “Amma ba’du. Aku telah mengangkat seorang diantara kalian untuk menjadi amil dalam berbagai urusan yang diserahkan kepadaku. Lalu ia datang dan berkata, bagian ini adalah untukmu, sedangkan bagian ini adalah milikku yang telah dihadiahkan kepadaku” Apakah tidak sebaiknya ia duduk di rumah ayah dab ibunya, sampai hadiahnya datang sendiri kepadanya, jika ia memang benar-benar jujur?. Demi Allah tidak lah seorang diantara kalian yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, kecuali ia akan menghadap kepada Allah dengan membawanya. Ketahuilah aku benar-benar tahu ada seseorang yang datang menghadap Allah swt dengan membawa onta yang bersuara, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik. Lalu Nabi saw mengangkat kedua tangannya seraya memohon kepada Allah swt hingga aku melihat putih ketiaknya” (HR Imam Bukhari dan Muslim).

Hadits ini merupakan kinayah tentang hisab Allah terhadap para pemimpin, serta pengawasanNya terhadap semua tindakan mereka. Nash ini juga merupakan peringatan bagi pemimpin mana saja yang berani memanipulasi harta milik umum dalam bentuk apapun.

Demikianlah tanggung jawab besar yang diberikan Islam kepada seorang pemimpin. Terjaminnya seluruh hajat hidup rakyat dan terwujudnya kesejahteraan mereka adalah tolak ukur kesuksesan seorang pemimpin dalam Islam. Hal ini telah nyata diwujudkan dalam sebuah sistem pemerintahan, khilafah Islamiyah. []

Oleh: Azizah, S.PdI


Referensi :

http://m.ayopurwakarta.com/read/2020/05/28/5148/alasan-pilkada-digelar-9-
desember-agar-kepala-daerah-tak-plt

https://medan.tribunnews.com/2020/06/06/gelar-rakor-persiapan-pilkada-
mendagri-beber-alasan-pilkada-serentak-tetap-dilaksanakan

https://www.minews.id/headline/ini-alasan-mendagri-ngotot-gelar-pilkada-tahun-
2020

https://www.beritasatu.com/politik/532716-rizal-ramli-sebut-demokrasi-indonesia-
kriminal

https://www.tagar.id/rizal-ramli-sistem-demokrasi-indonesia-adalah-demokrasi-
kriminal

https://www.kedaipena.com/rr-ayo-hentikan-demokrasi-kriminal/

https://www.kompasiana.com/usmansantosa/5b060238bde5757fcc05f262/menur
ut-rizal-ramli-demokrasi-indonesia-adalah-demokrasi-kriminal

https://www.timesindonesia.co.id/read/278081/20200618/033728/pilkada-di-
tengah-pandemi-antara-terpaksa-dan-dipaksakan/

https://www.suara.com/news/2020/06/24/145211/kasus-covid-di-ri-masih-tinggi-
peneliti-tii-minta-pilkada-2020-ditunda

https://www.suara.com/yoursay/2020/06/29/112208/pilkada-serentak-dalam-
bayang-bayang-pandemi

https://www.suara.com/yoursay/2020/06/15/122810/hujan-kritik-masyarakat-
terhadap-polemik-pilkada-2020

Buanglah Demokrasi Pada Tempatnya, Yudha Pedyanto hal.25

Mengadili Demokrasi, Hafizh Shalih hal 65

Panduan Lurus Memahami Khilafah Islamiyah Menurut Kitab Kuning, Fathiy 
Syamsudin Ramadhan An Nawiy, hal 208

Posting Komentar

0 Komentar