TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Pengabaian Protokol Kesehatan: Pemerintah Gagal Berkomunikasi?



Saat ini jumlah kasus positif Covid-19 Indonesia hampir mencapai 100 ribu kasus. Per 26/7 Worldometers mencatat sebanyak 97.286 kasus Covid-19 di Indonesia, dengan 37.218 (38%) merupakan kasus aktif yang menandakan kondisi pandemi di negeri ini masih mengkhawatirkan. Sebagai perbandingan posisi Brazil sebagai negara kedua dengan total kasus tertinggi di dunia, sebanyak 29% nya merupakan kasus aktif. Tren penambahan kasus baru pun masih cukup tinggi dengan rata-rata berkisar 900 kasus baru/hari. [1]

Angka penambahan kasus baru yang cukup tinggi sebenarnya bisa menggambarkan banyak hal. Selain dari tingkat kemampuan testing negara, penambahan kasus baru juga dapat bermakna strategi penanganan yang belum efektif dan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan pembatasan sosial (social distancing).

Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) Jawa Timur dan Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, pernah menggelar survei evaluasi implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Timur sebanyak dua tahap yang dilakukan pada bulan Mei. Survei dilakukan secara daring dengan responden masyarakat Jawa Timur sebanyak 2.834 responden pada tahap 1 dan 3.407 responden pada tahap 2. Sebanyak >50% responden didominasi warga dari Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik). Terungkap angka ketidakpatuhan penggunaan masker di Jatim mencapai 70%. Artinya dari 10 orang warga yang berinteraksi di ruang publik, hanya 3 orang yang menggunakan masker. Meski survei serupa kembali digelar pada bulan Juni dan menunjukan perbaikan, namun Jatim masih tercatat sebagai provinsi dengan total kasus Covid-19 terbanyak dan 75% kasus disumbang oleh Surabaya Raya. [2]

Sementara itu Epidemiolog Fakultas Kesehatan Unhas Prof Ridwan Amiruddin mengungkapkan hanya 35% masyarakat yang patuh terhadap protokol kesehatan, sehingga potensi penularan masih cukup tinggi. [3]

Bentuk ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan bisa jadi merupakan wujud dari pandangan masyarakat yang meremehkan bahaya pandemi Covid-19. Padahal peran aktif masyarakat dalam menekan penularan Covid-19 merupakah salah satu faktor penting keberhasilan dalam melawan pandemi ini, diantaranya dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan dan social distancing. Bukan tanpa sebab, sikap peremehan tersebut muncul seiring dengan kegagalan komunikasi Pemerintah dalam mengelola informasi dan komunikasi publik secara tepat sejak masa awal pandemi.

Masyarakat masih mengingat bagaimana Menteri Kesehatan menolak dan meremehkan permodelan penyebaran virus Sars-Cov2 yang diperingatkan oleh Universitas Harvard pada masa awal pandemi. Pun pada saat para pakar epidemiologi menyarankan Pemerintah segera mengambil sikap tegas dalam pembatasan pergerakan massa melalui karantina wilayah (khususnya DKI Jakarta) pada saat itu. Namun Pemerintah lebih memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar itupun sudah sangat terlambat. Padahal opsi karantina wilayah telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang ditandatangani sendiri oleh Presiden Jokowi. Nampak pemerintah bersikap setengah hati dan mengesampingkan pendapat para ahli. Periode emas untuk testing-tracing-isolation pada masa awal pandemi sangat berharga untuk menekan dan meminimalisir penularan, dan itu terlewat begitu saja. 

Seakan bertolak belakang dengan pembatasan aktivitas masyarakat di ruang publik yang diberlakukan Pemerintah, ratusan TKA dari negeri asal Pandemi yaitu Cina tetap diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.  Tak salah kiranya jika masyarakat mempersoalkan keseriusan Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Masyarakat pun dibuat bingung dengan kegaduhan di tingkat pemerintah daerah yang terlihat tidak sinkron dengan kebijakan Pusat. DKI Jakarta dan daerah penyangga ibukota telah mengusulan pemberhentian sementara layanan KRL karena diduga akan menjadi sarana potensial penularan Covid-19, namun tak mendapat restu Pusat. Nampaknya Pemerintah Pusat jauh lebih khawatir pada mandegnya ekonomi jika kehidupan masyarakat dihentikan sementara. Ketidakselarasan ini memunculkan kebingungan di masyarakat.  

Maka kini dapat kita saksikan banyak masyarakat di daerah zona kuning maupun merah yang ramai-ramai menyepelekan bahaya Covid-19. Menolak rapid test, menolak memakai masker, memaksa menjemput jenazah terduga Covid-19 hingga intimidasi pada Nakes dan petugas pemulasaran jenazah. Dunia maya juga diramai dengan hoax dan hasutan bernada penyepelean pandemi. Drone Emprit Publication melaporkan hasil pantauan di sosial media mengenai ramainya penolakan tes Covid-19, hasilnya alasan penolakan tes didominasi oleh ketidakpercayaan warga. Ekspresi tersebut dipicu stigma negatif Covid-19, beredarnya hoaks konspiratif kesehatan, hingga provokasi dari oknum masyarakat, serta penolakan yang bermotif ekonomi. [4] 

Di tengah situasi krisis pandemi ini, publik membutuhkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak lain untuk merespon situasi krisis  dengan benar dan tepat. Kegagalan mengelola komunikasi publik dapat berakibat hilangnya kepercayaan publik terhadap kredibilitas pemerintah dan bisa berdampak pada terhambat dan bahkan gagalnya implementasi kebijakan penanganan pandemi. 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univ Gadjah Mada dalam Policy Brief mengenai “Problem Infodemic dalam Merespon Pandemi Covid-19”, merekomendasikan 6 Langkah untuk perbaikan komunikasi publik Pemerintah. Diantaranya dua Langkah penting yang diusulkan adalah pertama; penguatan Leadership Pemerintah dalam komunikasi publik sebagai guidance untuk semua pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi, dan kedua; ketegasan dalam mengontrol misinformasi dan disinformasi melalui counter informasi yang valid. [5]

Sesungguhnya kedua hal tersebut tidaklah sulit jika pemerintah memiliki kredibilitas kepemimpinan yang teruji, bahkan jauh sebelum pandemi. Kredibilitas pemimpin dan jajarannya akan sangat nampak dalam setiap kebijakan yang diambil. Memiliki fokus yang jelas, Langkah-langkah yang terukur dan terarah pada tujuan, dan seluruhnya dilaksanakan dalam rangka penjagaan terhadap kepentingan masyarakat. 

Fokus pemimpin pada masa pandemi adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat, bukan pertumbuhan ekonomi. Sehingga di masa awal pandemi upaya testing-tracing-isolation benar-benar harus diupayakan dengan segenap sumber daya. Sedikit saja terlambat, maka penyebarannya akan lebih menyulitkan untuk diatasi. 

Islam telah mengajarkan bagaimana pemimpin menghadapi pandemi atau wabah (thaun). Dari 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah, "Suatu ketika Umar bin Khatthab pergi ke Syam. Setelah sampai di Saragh, dia mendengar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Maka 'Abdurrahman bin 'Auf mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (SAW) telah bersabda: 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya.' Maka Umar pun kembali dari Saragh. Dan dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah; bahwa Umar kembali bersama orang-orang setelah mendengar Hadits Abdurrahman bin Auf". (Shahih Muslim No. 4115)

Keputusan Umar tersebut diambil setelah bermusyawarah meminta pendapat para sahabat dari kalangan Anshar maupun Muhajirin. Khalifah Umar melibatkan orang-orang yang dianggap memiliki keahlian dalam menghadapi wabah penyakit dan bagaimana menyelesaikan dan memutus mata rantai wabah penyakit tersebut. Sikap tersebut jauh dari penyepelean masalah, sehingga keputusan yang diambilnya pun sangat tepat untuk keselamatan lebih banyak kaum muslim dan manusia secara umum. 

Kemampuan layaknya Khalifah Umar hanya akan bisa dilakukan oleh pemimpin yang berintegritas dan bebas dari tekanan kepentingan pihak lain. Dengan posisinya tersebut seorang pemimpin tidak akan ragu mengambil keputusan tegas demi keselamatan rakyat, sekalipun banyak pihak yang menentang. Gabungan ketegasan dan integritas pemimpin akan menjadi bentuk komunikasi publik paling efektif di masa pandemi. Wallahualam.[]

oleh: Anidah Tsaqib 

Referensi
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200629082200-20-518463/survei-covid-19-jatim-bukan-untuk-polemik-utamakan-warga
https://republika.co.id/berita/qcqzm0377/pakar-tingkat-kepatuhan-warga-terhadap-protokol-35-persen
https://pers.droneemprit.id/covid/
https://fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1056/2020/04/Policy-Brief-Problem-Infodemic-dalam-Merespon-Pandemi-COVID-19.pdf

Posting Komentar

0 Komentar