TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Pendidikan Jadi Ajang Bisnis, Mahal Tak Optimal



Kapitalisme merupakan sistem yang serakah. Segala sesuatu diperdagangkan. Apa yang bisa dijadikan keuntungan akan dihisap, tidak peduli itu menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Bahakn dalam dunia pendidikan mereka jadikan ajang bisnis untuk meraup keuntungan.

Ciri utama pendidikan yang berideologi liberal adalah selalu berusaha menyesuaikan pendidikan dengan keadaan ekonomi dan politik di luar dunia pendidikan. Hal ini terlihat pada benang merah kebijakan Mendiknas beberapa tahun terakhir. Oleh karenanya kompetensi yang harus dikuasai peserta didik merupakan upaya untuk memenuhi dan menyesuaikan tuntutan dunia kerja sebagaimana dikemukakan dalam setiap pergantian kurikulum baru kita (Mansour Faqih dan Toto Rahardjo. Pendidikan yang membebaskan.9Agustus2002).

Pendidikan merupakan tonggak peradaban suatu bangsa. Bangsa yang mandiri sejatinya ditopang oleh sektor pendidikan yang kuat. Namun, kenyataan potret pendidikan kita saat ini menunjukkan masih carut marutnya kualitas sistem pendidikan di Indonesia.

Pendidikan di Indonesia cenderung berbasis kebebasan dengan orientasi materi atau duniawi semata. Tidak heran bila output pendidikan sangat kering dari nilai-nilai agama.

Sejak masuknya Indonesia menjadi anggota WTO (World Trade Organization) memiliki dampak yang sangat luas yakni Indonesia diharuskan menandatangani General Agreement on Trade in Services (GATS) yang mengatur liberalisasi perdagangan di 12 sektor jasa termasuk perdagangan jasa pendidikan.

WTO dan GATS memang tidak secara eskplisit menyatakan penarikan tanggungjawab pemerintah atas dunia pendidikan, namun pola dan strategi implementasi, juga globalisasi dan ideologi neoliberalisme yang berada dibaliknya meniscayakan ditariknya peran negara dalam memenuhi tanggung jawabnya atas dunia pendidikan, (kompasiana.com,20/11/18).

Ketika pendidikan dimasukkan sebagai usaha jasa oleh WTO, maka paradigma pendidikan telah bergeser ke arah komersialisasi yang kapitalistik. Pendidikan dan ilmu pengetahuan dianggap sekedar komoditas yang bebas diperjual belikan. Hukum yang berlaku pun akan menjadi "Barangsiapa yang memiliki maka ia yang akan memperoleh pendidikan yang memadai".

Kualitas pendidikan yang seperti apa yang akan diterima oleh seorang siswa yang dalam kerangka neoliberalisme dianggap sebagai pembeli sesuai dengan uang yang dibayarkan. Maka bagi yang tidak dapat membayar banyak, ia tidak berhak mendapatkan pendidikan yang memadai. Inilah logika kapitalisme pendidikan.

Dari tahun ke tahun biaya pendidikan di Indonesia semakin mahal. Bagi kalangan masyarakat kelas atas, tingginya biaya pendidikan tidak menjadi suatu masalah baginya, karena menurut mereka pendidikan merupakan hal yang penting dan simbol yang memiliki makna tersendiri bagi mereka yang dapat menggambarkan dan mempertahankan status sosial ekonominya. Akan tetapi bagi masyarakat kelas bawah, mahalnya pendidikan tentu saja bukanlah suatu hal yang diinginkan oleh mereka.

Mahalnya biaya pendidikan tersebut mengakibatkan semakin jauhnya layanan pendidikan yang bermutu dari jangkauan masyarakat kelas bawah. Dampaknya akan menciptakan kelas-kelas sosial dan ketidakadilan sosial.

Sejarah peradaban pendidikan dalam negara Islam bukanlah sebuah cerita fiktif belaka. Sekolah sebagai sarana pendidikan formal pertama kali berdiri di dunia Islam sebagai lembaga pendidikan yang bentuk dan sistemnya mendekati seperti sekarang adalah Madrasah Nizamiyah di baghdad. Madrasah ini didirikan oleh Perdana Menteri Nizamul Mulk (1018-1092), seorang penguasa bani Seljuk pada abad ke-11 M, (Republika.co.id,10/4/18).

Sistem pendidikan Islam menjadikan akidah Islamiyah sebagai dasarnya. Karena itu, keimanan dan ketakwaan juga akhlak mulia akan menjadi fokus yang ditanamkan pada peserta didik. Halal haram akan ditanamkan menjadi standar perbuatan.

Dulu Rasulullah Saw. pernah membebaskan budak tawanan Perang Badar dengan tebusan mereka mengajari anak-anak Madinah. Padahal harta tebusan itu sebenarnya milik Baitul Mal (kas negara). Dengan demikian, Rasulullah saw. telah membiayai pendidikan rakyatnya dengan harta dari baitul mal. Hal ini menjadi dalil kewajiban negara membiayai pendidikan rakyatnya.

Dari sisi tenaga pendidik, negara menyiapkan tenaga-tenaga pengajar yang ahli di bidangnya dengan gaji yang cukup. Khalifah Umar Bin Khattab ra pernah menggaji guru-guru yang mengajar anak-anak kecil di madinah sebanyak 15 dinar setiap bulannya yang diambil dari Baitul Mal.

Seluruh pembiayaan pendidikan di dalam negara Islam diambil dari Baitul Mal yaitu dari Pos Fai’ dan Kharaj serta Pos Milkiyyah ‘ammah. Seluruh pendapatan negara yang dimasukkan dalam pos tersebut boleh dipergunakan untuk membiayai sektor pendidikan.

Umat Islam memiliki sejarah kegemilangan di bidang pendidikan dengan output yang mengagumkan, tercatat dengan tinta emas peradaban, kini tak lagi bisa dijumpai dinegeri Islam manapun. 

Untuk itu butuh perisai yang akan melindungi dari jeratan liberalisasi pendidikan, beralih kepada kehidupan yang lebih mensejahterakan dalam ketaatan yang kaffah dibawah naungan sistem pemerintahan Islam yang agung. Yaitu sistem yang mampu menghadirkan keridhoan Allah karena berstandar hanya pada syariah-Nya. Wallahu a'lam. []

Oleh : Khoirotiz Zahro V, S.E. 
Aktivis Muslimah Surabaya

Posting Komentar

0 Komentar