Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, KSP: Bahasa Asing, Susah Dipahami

Sumber photo: shutterstock

TINTASIYASI.COM - Tenaga Ahli Utama KSP Brian Sriphastuti mengatakan istilah 'new normal' mengandung bahasa asing sehingga sulit untuk dipahami. Karena itu, istilah tersebut diganti dengan 'adaptasi kebiasaan baru'.

"Pemahaman menggunakan kata 'new normal' sendiri, karena ada unsur bahasa asingnya, kemudian tidak mudah untuk dipahami, diterjemahkan memang sebagai, adaptasi kebiasaan baru," kata Brian dalam diskusi Polemik bertajuk 'COVID-19 dan Ketidaknormalan Baru' yang disiarkan dalam YouTube MNC Trijaya pada Sabtu (11/7/2020).

Brian menjelaskan yang ditekankan dalam istilah 'adaptasi kebiasaan baru' bukan situasi di masa pandemi COVID-19. Namun, penekanannya, kata Brian, lebih ke perilaku yang dapat membatasi penyebaran virus Corona.

"Jadi yang ditonjolkan di sini bukan situasinya tapi perilaku kita yang harus disesuaikan dengan situasi yang terjadi. Perilaku yang bisa membatasi atau menghindari transmisi persebaran lebih lanjut dari orang ke orang supaya tidak terinfeksi atau terpapar virus ini," ucap Brian.

Lebih lanjut, Brian mengatakan masih ada masyarakat yang menganggap istilah 'new normal' sebagai fase normal sebelum terjadi pandemi. Padahal, menurut Brian, sebelum Indonesia masuk ke fase 'new normal', sudah ada pengaturan protokol kesehatan yang diterapkan di masyarakat.

"Kan sudah jelas tuh perkataannya new normal, tapi kemudian orang tidak melihat kata 'new'-nya itu, sudah ujug-ujug ke normal. Padahal sebelum menuju ke new normal pun ada periode pra-kondisi, jadi ada tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan mulai dari masyarakat," ujar Brian.

Menurut Brian, fase pra-kondisi sebelum masuk ke fase 'new normal' masih belum benar-benar dilakukan. Brian kemudian meminta masyarakat dapat menerima kenyataan bahwa pandemi COVID-19 masih terjadi di Indonesia.

"Nah itu tampaknya pra-kondisi itu tidak dilakukan, kemudian orang sudah berpikir ini akan seperti pada saat seperti sebelum pandemi terjadi. Padahal kondisinya tidak seperti itu, kita harus menerima fakta bahwa virus ini masih ada di sekitar kita," tutur Brian.

Selain itu, Brian mengatakan pemerintah merujuk kepada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Kebencanaan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Menurutnya, wajar, apabila ada kebijakan yang berubah karena harus menyesuaikan dengan perkembangan situasi saat ini.

"Respons kita terhadap pandemi merujuk pada dua udang-undang. Tidak hanya UU Kekarantinaan Kesehatan yang membantu kita untuk menentukan intervensi apa yang diambil pemerintah karena disesuaikan situasi kita pada saat itu, tapi juga ada Undang-Undang Kebencanaan sebagai payungnya," kata Brian.

"Jadi respons kita juga respons kebencanaan. Harus cepat sehingga wajar saja kemudian kebijakan berubah bukan berarti inkonsisten, tapi ini adalah respons terhadap situasi perkembangan yang terjadi," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, juru bicara pemerintah untuk penanganan Corona (COVID-19), dr Achmad Yurianto, mengungkapkan ada diksi yang salah di kata 'new normal'. Dia menilai diksi yang benar adalah adaptasi kebiasaan baru.

"Diksi new normal itu sebenarnya di awal diksi itu segera kita ubah, waktu social distancing itu diksi yang salah, dikritik langsung kita ubah, new normal itu diksi yang salah, kemudian kita ubah adaptasi kebiasaan baru tapi echo-nya nggak pernah berhenti, bahkan di-amplify ke mana-mana, gaung tentang new normal itu ke mana-mana," ujar Yuri di launching buku 'Menghadang Corona' di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (10/7).[]

Sumber berita:  https://m.detik.com/news/berita/d-5089324/pemerintah-akui-diksi-new-normal-salah-ksp-bahasa-asing-susah-dipahami/2

Posting Komentar

0 Komentar