+
TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Pandemi Tak Kunjung Reda, Resuhffle Solusikah?



Perang melawan Corona yang dulu sering digaungkan faktanya virus ini bukannya melandai. Namun malah betah singgah di negeri ini. Padahal wacana yang diterapkan yang bermula dari social distancing, physical distancing, PSBB hingga melonggarkannya, lalu setelahnya new normal, yang mana masyarakat diminta untuk berdamai dengan corona sudah direalisasikan sedemikian rupa. Namun virus ini bukannya pergi, tapi malah menambah kasus terinfeksi virus semakin tinggi.

Melihat kondisi tersebut, muncul wacana bahawa Joko Widodo akan melakukan perombakan kabinet di saat rapat terbatas. "Sekali lagi, langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah ke pemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ungkap Jokowi seperti arahannya kepada Kabinet Indonesia Maju dalam rapat terbatas 18 Juni 2020. (detiknews.com, Minggu, 28 Juni 2020).

Tentu wacana Reshuffle saat melihat kinerja para menteri yang dianggap tidak becus, berseberangan dengan pernyataan Joko Widodo sendiri saat melewati 100 hari masa kerja Kabinet Indonesia Maju. Saat itu keluar pernyataan dari Joko Widodo sendiri bahwa presiden dengan wakil presiden belum akan mengganti para anak buahnya. "Sampai detik ini, saya dan Pak wapres belum berfikir kesana," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC),   Jakarta, Rabu (26/2). 

Jokowi juga meminta bawahannya agar berupaya untuk kerja keras dan cepat. Dan menyatakan dengan tegas perlunya kesiapan hukum dalam melakukan manajemen krisis. (detiknews.com, Minggu, 28/6/2020).

Joko Widodo juga meminta para menteri memiliki sense of crisis yang sama dalam menangani kondisi dari Covid-19.
" Jangan biasa-biasa saja, jangan anggap normal," ungkap Joko Widodo.

Ada beberapa sektor yang mendapat sorotan presiden terkait kurang memuaskannya kinerja para menteri, diantaranya:

Pertama. Bidang Kesehatan, dengan anggaran Rp. 75 triliun. Sementara peninjauan Jokowi anggaran yang digunakan masih sekitar 1, 53%. " Pembayaran dokter, tenaga spesial, keluarkan. Belanja peralatan keluarkan," ungkap Jokowi. Dengan tujuan, uang beredar dimasyarakat agar dapat memicu aktivitas perekonomian.

Kedua. Bantuan sosial ke masyarakat, " ini harusnya 100% sudah disalurkan," ungkapnya.

Ketiga. Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil mikro, mereka tunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu, baru kita bantu,' ungkap Jokowi.

Jokowi juga mendesak para menteri membuat langkah dan kebijakan luar biasa dalam menangani krisis saat ini. Baik membuat aturan baru, peraturan presiden atau membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang sepenuhnya didukung presiden.

Menurut keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kebijakan stimulus fiskal untuk penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dianggap menghadapi musuh baru. 

Permasalahannya terkait di level operasional dan proses administrasi. " Kondisi ini terjadi mengingat stimulus ini baru awal dan akan dilakukan perbaikan untuk percepatan," ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan tantangan tersebut membuat penyerapan belanja di stimulus fiskal masih melambat dan belum optimal hingga mendekati akhir Juni 2020.

Hal ini terkait dengan program kesehatan senilai 87,55 triliun, sedangkan penyerapannya bar 4, 68 persen atau sekitar Rp. 4, 04 triliun. Yang kabarnya terjadi gap antara realisasi keuangan defisit.

Dampak selanjutnya dari rendahnya penyerapan belanja ini dikarenakan terkendalanya pembayaran insentif bagi tenaga medis dan  biaya klaim perawatan pasien masih terkendala dan verifikasi yang rigid.

" Perlambatan terjadi terutama karena adanya keterlambatan proses penagihan, proses verifikasi klaim biaya perawatan oleh BPJS kesehatan serta proses revisi anggaran," kata Sri Mulyani. Seharusnya tenaga medis selayaknya diperhatikan mengingat begitu besar andil mereka terhadap keselamatan rakyat dalam menangani pasien terinfeksi wabah Covid-19.

Menurut Sri Mulyani ada beberapa bidang yang penyerapan belanja diatas 10 persen. Pertama, untuk perlindungan sosial senilai Rp. 203, 9 triliun. Sedangkan realisasinya mencapai 34, 06 persen atau sekitar Rp. 69, 48 triliun. Hal ini dianggap karena pelaksanaan Kartu Prakerja dan BLT dana desa yang belum efektif.

Namun Sri Mulyani menganggap program bansos seperti sembako, PKH maupun bansos tunai dan diskon tarif listrik sudah berjalan dengan baik. Padahal fakta di lapangan banyak masyarakat mengeluh karena bansos yang turun tidak tepat sasaran  dan cenderung tebang pilih.

Keempat. Strategi perbaikan Kemenkeu. Sri Mulyani memastikan pemerintah akan melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi persoalan regulasi, administrasi maupun implementasi di lapangan yang lambat.

Dengan melakukan identifikasi faktor penghambat eksekusi dan merumuskan strategi akselerasi eksekusi khususnya untuk penanganan kesehatan, dukungan bagi UMKM dan insentif dunia usaha. Kabarnya pemerintah juga akan mempercepat penyelesaian regulasi dan simplifikasi prosedur administrasi dan mendorong efektivitas komunikasi publik agar kebijakan dianggap dapat optimal.
(Idntimes.com, 27/6/2020).

Dalam sistem Islam, telah diatur sedemikian rupa tata pelaksanaan bernegara dalam institusi Khilafah beserta undang-undangnya. Karenanya prakteknya juga sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan hukum Syara'. Sebagaimana struktur negara khilafah yang terdiri dari 13 bagian, diantaranya:

1. Khalifah.

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Karena pada hakikatnya Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Karena itu diperlukan seseorang yang mampu untuk melaksanakan roda pemerintahan sebagai wakil umat.

Untuk menjadi seorang Khalifah harus melalui prosedur bai'at oleh umat. Syarat menjadi seorang Khalifah juga diatur didalam Islam, yaitu harus memenuhi  tujuh syarat in' iqad (legal). Jika kurang satu saja dari ke tujuh syarat tersebut maka akad kekhalifahannya tidak sah. Diantara tujuh syarat tersebut adalah 1. Khalfah harus seorang muslim, 2. Khalifah harus seorang laki-laki, 3  Khalifah harus yang sudah baligh, 4. Khalifah harus yang berakal, 5.  Khalifah harus seorang yang adil, 6. Khalifah harus seorang yang merdeka, dan yang ketujuh, Khalifah haruslah seorang yang mampu.

2. Mu 'awinun at-Tafwidh (Wuzara' at-Tafwidh).

Mu 'awinun at-Tafwidh atau Wazir at-Tafwidh adalah Wajir yang ditunjuk Khalifah untuk bersama-sama mengemban tanggung jawab kekuasaan pemerintahan khilafah.
Khalifah akan mendelegasikan kepadanya pengaruran berbagai urusan menurut pendapatnya dan melaksanakan berdasarkan ijtihad nya sesuai dengan ketentuan hukum syariah. 

Jadi Mu 'awinun at-Tafwidh bertugas menyampaikan kepada Khalifah pengaturan urusan pemerintahan yang telah direncanakan dan kemudian melaporkan segala hal urusan pemerintahan yang telah dijalankan kepada Khalifah. Dan melaksanakan segala urusannya yang dianggap baik dan shalih tanpa menunggu perintah dari Khalifah.

Al-Hakim dan At-Tirmidzi telah menuturkan riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda:
" Dua orang pembantuku dari langit adalah Jibril dan Mikail. Dan dari bumi adalah Abu Bakar dan Umar."
(HR. Al-Hakim dan At-Tirmidzi).


Syarat untuk menjadi  Mu 'awinun at-Tafwidh.

Menjadi mu 'awinun at-Tafwidh sama dengan syarat untuk menjadi seorang Khalifah. Khalifah wajib mengontrol tugas-tugas  Mu 'awinun at-Tafwidh dan pengaturan berbagai urusan pemerintahan yang dilakukannya agar Khalifah dapat menyetujui hal-hal sesuai dengan kebenaran dan meluruskan kesalahan. Karena pada dasarnya Khalifah lah yang bertanggungjawab mengurusi urusan rakyat. Sebagaimana hadits Rasulullah: " Imam (Khalifah) adalah pengurus, dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya." (HR. Muslim).

Pengangkatan dan pemecatan Mu 'awinun at-Tafwidh.

Mu 'awinun at-Tafwidh diangkat oleh Khalifah dan Khalifah juga yang memberhentikannya. Jika Khalifah meninggal dunia maka  jabatan mu 'awinun juga berakhir kecuali selama amir sementara. Jadi mu 'awinun tidak menunggu di pecat, karena jika Khalifah meninggal maka tugasnya juga berakhir 

3. Wuzara at-Tanfidz (Mu 'awinun at-Tanfidz).

Wuzara at-Tanfidz  adalah Wazir yang ditunjuk oleh Khalifah juga disebutkan sebagai pembantu Khalifah untuk mengimplementasikan kebijakan, dalam menyertai Khalifah, dan dalam menunaikan kebijakan Khalifah.

Wazir at-Tanfidz sebagai penghubung Khalifah dengan struktur dan aparatur negara, rakyat dan pihak luar negeri.
Wazir at-Tanfidz bertugas menyampaikan kebijakan-kebijakan Khalifah kepada mereka, sebaliknya juga menyampaikan informasi dari mereka terhadap Khalifah. 

Karenanya Wazir at-Tanfidz ditunjukan Khalifah sebagai pembantu Khalifah untuk melaksanakan berbagai urusan, dan bukan sebagai penanggung jawab dan juga bukan orang yang diserahi wewenang atas berbagai urusan. Tugasnya adalah administrasi dan bukan tugas pemerintahan.

Mu 'awinun at-Tanfidz berhubungan langsung dengan Khalifah dan sebagai orang dekat Khalifah, yang senantiasa menyertai Khalifah dan bertemu empat mata dengan Khalifah setiap waktu baik malam ataupun siang. 

4. Wali.

Wali adalah orang yang diangkat Khalifah sebagai penguasa (pejabat pemerintah) untuk suatu wilayah seperti layaknya propinsi. Serta menjadi amir bagi wilayah tersebut.

Sebagaimana syarat menjadi wali sama dengan syarat menjadi seorang Khalifah.

Rasulullah ketika memilih para wali adalah orang-orang memiliki kemampuan dan kecakapan dalam menjabat urusan pemerintahan,  yaitu yang memiliki ilmu dan dikenal ketakwaannya.

Sulaiman bin Buraidah menuturkan riwayat dari bapaknya yang berkata: " Rasulullah Saw.itu, jika mengangkat seorang amir pasukan atau detasemen, senantiasa berpesan, khususnya kepada mereka, agar bertakwa kepada Allah, dan kepada kaum muslim yang ikut bersamanya agar berbuat baik. (HR. Muslim).

Khalifah juga wajib mengontrol aktivitas para wali dan senantiasa melakukan pengawasan ketat terhadap para wali, baik dilakukan oleh Khalifah sendiri maupun terhadap orang yang ditunjuknya. Mu 'awin juga berhak mengawasi aktivitas para wali dan berhak melaporkan kepada Khalifah sebagaimana tugas yang diembannya.
Khalifah juga harus senantiasa mendengar keluhan masyarakat atas  apa yang telah dilakukan para wali.

5. Amir all-Jihad.

Amir al-Jihad adalah orang yang bertanggungjawab atas empat departemen dalam negara Islam.
Diantaranya:

1. Departemen Luar Negeri.
2. Departemen Perindustrian.
3. Departemen Keamanan Dalam Negeri
4. Departemen Perang.

Keempat departemen tersebut berkaitan dengan jihad. Karena dalam sistem Islam. Jihad merupakan metode dalam menyebarluaskan ideologi Islam agar diemban ke seluruh ddunia.

Jihad hukumnya fardhu bagi kaum muslim. Dan pelatihan militer menjadikan keharusan bagi yang sudah baligh baik laki-laki maupun perempuan. Islam akan memobilisasi   warga untuk ada dalam al-jihad. Perekrutan dinas militer hukumnya fardhu kifayah.

Allah SWT berfirman yang artinya: "Dan perangi lah mereka itu supaya jangan ada fitnah, dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah." (TQS. an-Anfal [8]: 39).
 
Juga firman Allah SWT yang artinya: " Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalian menggentarkan musuh Allah, musuh kalian dan orang-orang selain mereka, yang kalian tidak mengetahuinya sedangkan Allah mengetahuinya. (TQS. al-Anfal [8]: 60).

Rasulullah Saw juga bersabda:
" Perangi lah orang-orang musryik itu dengan harta benda, tangan dan lisan kalian..

Sedangkan Khalifah menjadi pemimpin tertinggi angkatan bersenjata. Khalifah juga yang mengangkat dan memberhentikan Amir al-Jihad.

6. Keamanan Dalam Negeri.

Departemen Keamanan Dalam Negeri adalah departemen yang mengurusi segala hal yang dapat mengganggu keamanan wilayah negara Islam dengan dilengkapi satuan kepolisian. Dan jika diijinkan Khalifah maka bisa melibatkan kekuatan militer jika diperlukan.

7. Departemen Luar Negeri.

Departemen Luar Negeri adalah bertugas mengurusi seluruh urusan luar negeri yang berkaitan dengan hubungan negara Khilafah dengan negara-negara asing yang berkaitan dengan aspek politik dan turunannya, seperti:

- perjanjian
- kesepakatan damai
- gencatan senjata
- pelaksanaan berbagai
  perundingan
- tukar menukar duta
- pengiriman berbagai
  utusan dan delegasi
- pendirian berbagai
  kedutaan dan konsulat.

Ataupun perkara yang berkaitan dengan aspek ekonomi, pertanian, perdagangan, pos, telekomunikasi, komunikasi nirkabel dan satelit dan sebagainya.
Semua masalah tersebut diurus oleh Departemen Luar Negeri karena semuanya menjadi kepentingan hubungan negara Khilafah dengan negara-negara lain.

8. Perindustrian.

Departemen Perindustrian adalah departemen yang mengurusi semua masalah yang berkaitan dengan perindustrian. Baik yang berkaitan dengan industri berat seperti industri mesin dan peralatan, pembuatan dan perakitan alat transportasi (kapal, pesawat, mobil dan sebagainya), industri bahan mentah dan industri elektronik, maupun yang berkaitan dengan industri ringan.

Industri dengan segala jenis tersebut harus dilandasi pada politik perang. Karena hal tersebut berkaitan dengan jihad yang memerlukan kelengkapan persenjataan yang di saranai dibidang Perindustrian. Allah SWT berfirman yang artinya: " Siapkanlah oleh kalian untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. (TQS. al-Anfal [8]: 60).

9. Peradilan.

Lembaga Peradilan adalah lembaga yang bertugas menyampaikan keputusan yang bersifat mengikat. Dan bertujuan menyelesaikan perselisihan di antara anggota masyarakat. Mencegah hal-hal yang dapat membahayakan hak-hak jama'ah atau mengatasi perselisihan antara rakyat dan seseorang yang menjabat di pemerintahan baik penguasa atau pegawai negeri, Khalifah atau selain Khalifah.

Dasar dan dalil disyariatkannya Lembaga Peradilan adalah Al-Qur'an dan As Sunnah.
Allah SWT berfirman yang artinya: " Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan." (TQS. al-Maidah [5]: 49).

Juga firman Allah SWT yang artinya: " Jika mereka dipanggil menuju Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka. (TQS. an-Nur [24]: 48).

Rasulullah Saw juga bersabda: " Jika dua orang mrnghadapmu meminta keputusan, janganlah engkau tergesa-gesa memutuskan perkara di antara mereka sebelum engkau mendengarkan perkataan pihak yang lain sehingga engkau akan tahu bagaimana seharusnya engkau memutuskan perkara di antara mereka itu." (HR. At-Tirmidzi dan Ahmad).


Qadhi dilembaga peradilan terdiri dari tiga:

- pertama, Qadhi biasa yang mengurusi penyelesaian dan perselisihan di antara anggota masyarakat dalam masalah muamalah dan uqubat.

- kedua, al-Muhtasib, yaitu Qadhi yang mengurusi penyelesaian dalam masalah penyimpangan-penyimpangan yang dapat membahayakan hak-hak jama'ah.

- ketiga, Qadhi Mazhalim, yaitu Qadhi yang mengurusi penyelesaian persengketaan yang terjadi antara masyarakat dan negara. Rasulullah Saw bersabda:
" Orang melakukan penipuan tidak termasuk golongan kami.
(HR. Ahmad).

Qadhi termasuk yang boleh digaji, karena bekerja demi untuk kemashlahatan umat. Sedangkan gajinya diambil dari Baitul mal.
Dalilnya adalah karena Allah SWT telah menetapkan bagi amil zakat bagian didalam zakat itu. Allah SWT berfirman yang artinya: " dan (untuk) para pengurus zakat. (TQS. at-Taubah [9]: 60).

 10. Struktur Admintratif
       (Kemaslahatan
       Umum).

Adalah manajemen berbagai urusan negara dan berbagai kepentingan masyarakat. Untuk setiap departemen diangkat seorang direktur jenderal.

Rasulullah secara langsung mengatur departemen-departemen tersebut. Dan menunjuk para penulis untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat di Madinah. Rasulullah juga secara langsung memelihara urusan mereka, mengatasi berbagai persoalan mereka, mengatur interaksi antara mereka, menjamin kebutuhan mereka, serta mengarahkan kepada urusan yang lebih baik. 

Hal tersebut termasuk perkara administratif dengan memudahkan mereka tanpa mempersulit.
Termasuk didalamnya masalah pendidikan, pengobatan, pekerjaan, pertani, dan juga masalah jalan. 
Imam al-Bukhari telah meriwayatkan dari  jalur Abu Hurairah Ra., ia berkata: " Rasulullah Saw telah memutuskan jika mereka berselisih mengenai jalan maka lebarnya tujuh hasta."

Dalam riwayat Imam Muslim dinyatakan: "Jika kalian berselisih dalam masalah jalan maka buatlah lebarnya tujuh hasta."

11. Baitul Mal.

Baitul Mal adalah lembaga yang bertugas memungut dan membelanjakan harta yang menjadi milik kaum Muslim. Baitul Mal merupakan institusi tersendiri yang mandiri dari institusi negara yang lain. Baitul Mal berada dibawah Khalifah sebagaimana institusi negara yang lain.

Dalil yang menjelaskan bahwa Baitul Mal secara langsung berada dibawah Rasulullah., dibawa Khalifah, atau dibawah orang yang mengurusi Baitul Mal atas ijin Rasulullah Saw ., atau Khalifah. 

Rasulullah kadang menyimpan hartanya sendiri dan mempunyai tempat penyimpanan harta. Rasulullah secara langsung memungut harta dan mendistribusikannya juga menempatkan di tempatnya. Terkadang Rasulullah mengangkat orang lain untuk menangani urusan tersebut. Rasulullah juga pernah menempatkan harta di Masjid.

Imam  al-Bukhari menuturkan dari riwayat Anas yang mengatakan: " Kepada Nabi Saw pernah didatangkan harta dan Bahrain, lalu Rasulullah bersabda, " Hamparkan harta itu di Masjid."

Rasulullah Saw juga bersabda: " Aku ingat akan emas yang belum dicetak yang ada pada kami. Aku tidak suka untuk tetap menyimpannya. Karena itu, aku memerintahkan untuk membagikannya."

12. Penerangan.

Adalah lembaga yang merupakan instansi yang mandiri dan tidak termasuk departemen yang mengurusi kepentingan masyarakat. Posisinya berhubungan langsung dengan Khalifah. Dengan tujuan kestrategian akan informasi yang penting, dimana berkaitan dengan informasi mana yang layak disebarkan  atau diumumkan dan informasi mana yang harus ditutupi atau tidak disebarkan.

Allah SWT berfirman yang artinya:
" Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). (TQS. an-Nisa [4]: 83).

Mengenai media informasi tidak memerlukan pendaftaran sebagimana di sistem Kapitalis. Setiap orang yang memiliki kewarganegaraan Daulah Islam dibolehkan mendirikan media informasi, baik cetak, audio ataupun audio visual. Pendirian media informasi tersebut hanya perlu menyampaikan informasi dari laporan yang memungkinkan Lembaga Penerangan mengetahui media informasi tersebut ber
diri.

Negara akan mengeluarkan undang-undang dan mengatur informasi sesuai dengan ketentuan syari'ah. Pemilik media akan diminta pertanggungjawaban jika media informasi yang di sebarkan menyimpang dari ketentuan syari'ah.

13. Majelis Umat
      (Musyawarah dan
        Kontrol).

Majelis Umat adalah majelis yang beranggotakan orang-orang yang mewakili kaum Muslim dalam memberikan 
aspirasi sebagai tempat merujuk bagi Khalifah untuk meminta masukan atau nasehat mereka dalam berbagai urusan.
Mereka mewakili umat dalam melakukan muhasabah penguasa dan pejabat pemerintahan.

Hak Syura

Syura atau menyampaikan pendapat  merupakan hak seluruh kaum Muslim terhadap Khalifah. 

Sebagaimana kaum Muslim mempunyai hak Syura terhadap Khalifah, maka mereka juga berkewajiban mengontrol dan mengoreksi aktivitas dan kebijakan para pejabat pemerintah. 

Allah SWT telah mewajibkan kaum Muslim untuk melakukan muhasabah atau mengoreksi para pejabat pemerintah. Hal tersebut merupakan perintah yang tegas dari Allah.

Imam Muslim telah menuturkan riwayat dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: " Nanti akan ada para pemimpin. Lalu kalian mengaku i kemakrufan mereka dan mengingkari kemungkaran mereka. Siapa saja yang mengakui kemakrufan mereka akan terbebas dan siapa saja yang mengingkari kemungkaran mereka akan selamat. Akan tetapi, siapa saja yang ridha dan mengikuti (kemungkaran mereka akan celaka)." Para Sahabat bertanya, " Tidakkah kita perangi saja mereka?". Rasulullah Saw menjawab, " Tidak, selama mereka masih menegakkan sholat."

Demikian Islam mengatur sedemikian rupa dalam mengatur struktur dalam negara Islam. Hal itu berlaku sepanjang masa dan tidak ada istilah reshuflle seperti yang merebak di sistem demokrasi.

Hanya saja baik Khalifah maupun pejabat negara lainnya ketika melakukan pelanggaran hukum Syara' maka baik Khalifah maupun pejabat lainnya akan diberikan sanksi tegas baik berupa pemberhentian atau sanksi hukum.

Khalifah pun tidak gampang memperlihatkan amarahnya karena pada dasarnya para pejabat pemerintah dalam Islam adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa sehingga mereka merasa selalu dalam pengawasan Allah.
Apalagi jika ditengah wabah yang melanda, Khalifah justru memobilisasi rakyatnya untuk sama-sama bermuhasabah diri dan bertaubat kepada Allah untuk tidak melakukan dosa dan kemaksiatan yang dapat mengakibatkan wabah yang melanda.

Sangat berbeda dengan sistem Kapitalis cenderung berbuat kecurangan dan menunjukkan ketamakan  apabila sudah berada di kursi kekuasaan. Sehingga urusan rakyat selalu dipinggirkan. Padahal jabatan adalah amanah.
Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:
" Jabatan kelak pada hari kiamat hanya akan menjadi penyesalan dan kehinaan, kecuali bagi orang yang dapat menunaikan kewajiban dan tanggungjawabnya.
(HR. Muslim). Allahu a'lam.[]

Oleh Anja Sri Wahyuni

Posting Komentar

0 Komentar