TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Pandemi Demokrasi


Hingga hari ini dunia masih di serang virus Covid-19. Korban nyawa pun berguguran terus menerus baik dari pihak tenaga kesehatan maupun rakyat. Namun ada yang lebih mengerikan daripada virus Corona yaitu pandemi demokrasi yang telah menjalar keseluruh penjuru bumi.

Demokrasi dengan sistem sekularisme sangat berbahaya karena sistem ini memisahkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dari syariat Islam. akibatnya masyarakat menjadi bodoh karena tidak bisa membedakan dengan baik mana yang benar dan mana yang salah. Manusia digiring menjauh dari kebahagiaan sejati hanya untuk kesenangan sesaat. Adapun bahayanya antara lain:

Mental Terjajah

Satu contoh sederhana, dengan iming-iming akan membuka lapangan kerja, adanya pemasukan pajak yang besar tanpa mengeluarkan modal, sehingga diharapkan bisa menambah pemasukan terhadap APBN dalam jumlah yang lumayan besar. Padahal pada saat yang sama lingkungan menjadi rusak, teknologi semakin tidak dikuasai, utang luar negeri Indonesia pun semakin menggunung.

Padahal jika saja sumber daya alam dengan segala apa yang terkandung di dalam perut bumi baik itu berupa cair, padat dan gas dikelola secara mandiri oleh negara, tentu sangat bisa untuk memenuhi kebutuhan APBN tanpa membebani lagi rakyat dengan berbagai pungutan pajak.

Bayangkan jika satu tambang saja semisal Freeport dapat dikelola Indonesia dimana menurut kompas.com tanggal 22 Desember 2018, bahwa Kekayaan tambang PTFI (PT Freeport Indonesia)terdiri dari emas, tembaga dan perak yang sedikitnya bernilai 150 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 2.000 triliun. Apalah arti hutang berjangka waktu 50 tahun senilai 68,8 Triliun. Dengan pemasukan 2.000 T akan sangat cukup untuk membiayai kebutuhan penanganan covid19 sebesar 438,3 T. Bahkan masih tersisa 1.561,7 T.

Itu baru pendapatan SDA dari 1 tambang saja, belum pendapatan SDA dari batubara, gas petroleum, kelapa sawit, biji tembaga, karet, kayu dan masih banyak lagi.

Dilansir dari kompas.com 18 Mei 2020 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN 2020) bakal melebar hingga 6,72 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau mencapai Rp 1.028,6 triliun. Pada saat yang bersamaan pula melalui berbagai media massa dipertontonkan kekusutan birokrasi dan manajemen pemerintahan Indonesia.

Hasilnya bangsa ini semakin rendah diri pada kemampuan dan produk sendiri serta semakin terkagum-kagum pada produk luar. Secara sadar atau tidak hal tersebut sama saja dengan membiarkan diri terus dijajah, langsung atau tidak langsung melalui undang-undang dan budaya.

Negeri ini menelan mentah-mentah ekonomi kapitalisme yang disodorkan Amerika. Bahkan DPR nekat mengesahkan RUU Omnibuw Law walau ditengah pandemi dan penolakan sejumlah masa. 

Ada sembilan aturan yang menjadi substansi dalam RUU Omnibus Law. Yaitu penyederhanaan izin usaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi (menghapus pidana), pengadaan lahan, serta kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi.

Alasan investasi yang bisa menciptakan lapangan kerja hanyalah kamuflase dari proyek RUU ini. Kehadiran investor asing sejatinya tak berefek apapun pada lapangan pekerjaan. Buktinya, tenaga kerja asing justru mengalir deras mendatangi Indonesia semenjak kran investasi dibuka selebar-lebarnya. Malah yang ada angka pengangguran terbuka makin meluas.

Dilansir dari muslimchoice.com, 21 Februari 2020, Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi), Elena Ekarahendy mengatakan, bonus demografi yang didapat Indonesia pada 2030-2045 justru akan memicu masalah baru, terkait sulitnya mendapatkan pekerjaan, jika RUU Ciptaker disahkan.

Akan ada ledakan pekerja muda jika omnibus law disahkan. Ia memprediksi dalam 10-15 tahun ke depan Indonesia akan dikenal sebagai negara penyuplai tenaga kerja murah atau negara yang mempraktikkan perbudakan modern.

Bidang Sosial

Kemaksiatan di dalam sistem sosial terutama di bidang pergaulan pria dan wanita semakin meningkat pesat. Pengusung liberalisme pun secara masif mengkampanyekan pergaulan bebas baik melalui media televisi, bioskop-bioskop ataupun media sosial. Diantaranya melalui film remaja seperti Dilan 1991, The way I Love U, Terlalu Tampan, MeloDylan, After Met You yang mengajak remaja dan kalangan mahasiswa untuk melakukan seks bebas.

Dilansir dari liputan6.com, 19 Juli 2019, Seks bebas masih menjadi masalah remaja di Indonesia. Sebuah studi terbaru bahkan menemukan masih ada anak muda yang melakukan hubungan seks penetrasi tanpa menggunakan kondom.

Penelitian yang dilakukan oleh Reckitt Benckiser Indonesia lewat mereka alat kontrasepsi Durex terhadap 500 remaja di lima kota besar di Indonesia menemukan, 33 persen remaja pernah melakukan hubungan seks penetrasi.

Dari hasil tersebut, 58 persennya melakukan penetrasi di usia 18 sampai 20 tahun. Selain itu, para peserta survei ini adalah mereka yang belum menikah.

Pada 2017 saja, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 116 kasus kekerasan seksual. Secara umum Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan seksual khususnya perkosaan terhadap perempuan dan anak perempuan yang terjadi di ranah privat dan komunitas berjumlah 1.288.(bbc.com, 31/7/2018)

Biang Maksiat 

Segala kemaksiatan itu terjadi lantaran masyarakat negeri ini baik yang menjadi rakyat, wakil rakyat maupun aparat mengaku beragama Islam namun menuhankan ideologi sekularisme buatan penjajah. 

Kalaupun ada aturan Islam yang diterapkan penguasa bukan berangkat dari keyakinan bahwa itu merupakan kewajiban dari Allah Swt. tetapi karena menganggap bahwa aturan tersebut menguntungkan secara finansial bagi para aparat terkait yang melegislasikan dan menerapkan aturan tersebut. Jelas penerapan hukum tersebut tidak bisa dikatakan lagi sebagai hukum Islam karena diterapkannya hukum  berdasarkan asas manfaat bukan halal haram.

Misalnya bunga bank, lokalisasi perjudian dan pelacuran, privatisasi BUMN dan sumber daya alam, membuat undang-undang yang bukan bersumber dari Alquran dan hadis. Itu semua dalam Islam adalah bentuk kejahatan tetapi demokrasi memandang sebaliknya.

Kejahatan yang paling besar atau biangnya segala kejahatan menurut Kyai Rohmat S Labib ialah diterapkannya sistem demokrasi. Karena telah memposisikan Allah Swt. dibawah anggota DPR. Pasalnya, ketika penguasa hendak menerapkan hukum Allah Swt. meskipun hanya satu kewajiban menutup aurat misalnya, harus mendapat persetujuan DPR. Kasus RUU anti pornografi dan pornoaksi merupakan salah satu buktinya.

Oleh karena itu pandemi demokrasi ini bukan saja wajib diisolasi akan tetapi wajib dicampakkan kedalam sampah peradaban. Bangsa ini harus segera bertobat.

Tobat adalah meninggalkan kemaksiatan dan kembali mentaati Allah Swt. dan rasul-Nya. Meninggalkan kemaksiatan diwujudkan dengan cara mencampakkan semua perkara yang bertentangan dengan aqidah dan syariah Islam. Adapun mentaati Allah Swt. terefleksi dalam bentuk menjalankan Islam secara menyeluruh dan konsisten di seluruh dimensi kehidupan. Semua itu takkan bisa terlaksana tanpa adanya Daulah Khilafah Islamiyah karena takkan tegak syariah secara kaffah tanpa daulah.[]

Oleh Nabila Zidane
Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar