Pajak atau Palak?


Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kembali membalas cuitan Ustaz Tengku Zulkarnain dengan komentar pedas. Kali ini, ia membalas cuitan Tengku Zul yang membahas soal pajak.

Melalui akun Twitter-nya @FerdinandHaean3, politikus yang aktif di Twitter itu menjelaskan kepada Tengku Zul jika pajak yang mereka bayar digunakan untuk membantu rakyat miskin.

Ia juga mengatakan jika kendaraan yang dimiliki oleh Tengku Zul dikenai pajak karena untuk membantu negara membuat infrastruktur dan memelihara rakyat miskin.

Sebelumnya, Tengku Zul mengeluhkan kewajiban membayar pajak seperti pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, hingga pajak penghasilan. Ia mengeluh lantaran meskipun telah membayar pajak namun masih harus membayar biaya untuk sekolah, berobat ke Rumah Sakit (RS), hingga menikmati fasilitas tol di jalan raya.(suara.com, 5/7/2020)

Pajak memang dijadikan rezim ini untuk memperbesar pendapatan negara. Inilah ciri sistem kapitalisme neoliberal. Mereka akan menggunakan cara apapun demi legalisasi pajak kepada rakyat.

Adanya pajak sejatinya akan menambah sengsara hidup rakyat mereka harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidupnya yang terus-menerus melambung, sedangkan rezim memeras recehan rupiah mereka. rezim kapitalis liberal memposisikan dirinya bukan sebagai pemelihara urusan rakyat. Hubungan yang tercipta diantara mereka tak ubahnya seperti penjual dan pembeli. maka wajar jika kebijakan pajak selalu dipilih menjadi alternatif.

Pajak Dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam pajak yang diterapkan oleh rezim kapitalisme neoliberal saat ini termasuk bentuk kezaliman sebab pungutan tersebut telah memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil…." (QS. An-Nisa: 29)

Dalam ayat di atas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Dalam sebuah hadits yang shahih Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya." (Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih wa Dha’if Jami’ush Shagir 7662, dan dalam Irwa’al Ghalil 1761 dan 1459).

Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, di antaranya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka." (HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah)

Bilamana Pajak Diberlakukan?

Pajak dalam Islam termasuk pendapatan negara atau Khilafah yang bersifat insidental artinya mekanisme pemungutan dilakukan untuk menghilangkan dharar, di saat Baitul maal tidak ada dana untuk memenuhi keperluan umat. 

Pemungutan pajak dalam kondisi seperti ini adalah fardhu kifayah artinya tidak semua kaum muslim wajib membayarnya apalagi muslim. 

Pajak ini hanya diambil dari kaum muslim yang kelebihan harta sedangkan pendapatan negara atau khilafah yang bersifat tetap bersumber dari:

Pertama, pengelolaan harta kepemilikan umum seperti air, api atau energi, padang rumput, barang tambang dalam jumlah sangat besar seperti: minyak bumi, emas, perak dan seterusnya, jalan, sungai laut, hutan dan sejenisnya;

Kedua, pengelolaan atas harta milik negara seperti gedung-gedung pemerintah, kendaraan-kendaraan pemerintah dan sejenisnya;

Ketiga, pendapatan dari non muslim seperti kharaj, Fa'i, Jizyah dan sejenisnya;

Keempat, pendapatan dari muslim seperti zakat, wakaf, infaq dan sejenisnya; 

Kelima, pendapatan temporal misalnya dari Denda.

Pos pendapatan nomor 1 dan 2 merupakan sumber pemasukan utama negara. Kepemilikan umum tetap menjadi sumber pemasukan utama pemerintah. Kepemilikan umum yang dikelola pemerintah akan menjamin bahwa masyarakat umum sebagai pemilik hak atas harta tersebut dapat merasakan langsung manfaat dari harta tersebut.

Imam Taqiyuddin an-Nabhani menggariskan bahwa pajak hanya dapat ditarik oleh Khalifah ketika ada kewajiban finansial yang harus ditanggung bersama antara negara dan umat, misalnya menyantuni fakir miskin. Jika kewajiban finansial ini hanya menjadi kewajiban negara saja, misalnya membangun jalan atau rumah sakit tambahan yang tak mendesak, pajak tak boleh ditarik.

Pajak yang boleh ditarik dalam Khilafah harus memenuhi 4 syarat:

Pertama, diambil dalam rangka membiayai kewajiban bersama antara negara dan umat;

Kedua, hanya diambil dari kaum Muslim saja;

Ketiga, hanya diambil dari Muslim yang mampu (kaya), yaitu yang mempunyai kelebihan setelah tercukupinya kebutuhan dasar yang tiga (sandang, pangan, dan papan) secara sempurna;

Keempat, hanya diambil pada saat tidak ada dana di Baitul Mal. (Muqaddimah Ad-Dustur, 2/108-110; Al-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, hlm. 242).

Terdapat 4 pengeluaran yang dapat dipenuhi dengan pajak atau dharibah jika tak ada dana mencukupi di Baitul Mal, yaitu:

a. untuk nafkah fuqara, masakin, ibnu sabil dan jihad fi sabilillah;

b. untuk membayar gaji orang-orang yang memberikan jasa atau pelayanan kepada negara seperti pegawai negeri, para penguasa, tentara, dan lain lain;

c. untuk membiayai kepentingan pokok yang mendesak (yakni yang menimbulkan bahaya jika tidak ada) seperti jalan utama, rumah sakit utama, jembatan satu-satunya, dan lain lain;

d. untuk membiayai dampak peristiwa-peristiwa luar biasa, seperti menolong korban gempa bumi, banjir, angin topan, kelaparan, dll. (Taqiyuddin An-Nabhani, Muqaddimah Ad-Dustur, 2/122).

Jelas hal di atas berbeda dengan negara kapitalis yang mengutamakan pajak sebagai penerimaan negara meski cara yang ditempuh menyusahkan rakyatnya. Sedangkan dalam sistem Islam pajak atau dharibah hanya bersifat insidental yaitu dalam rangka menghilangkan dharar di saat baitul maal tidak ada dana. 

Bahkan dalam sistem Islam sangat memungkinkan tidak ada pajak karena sumber utama pemasukan negara adalah dari pos pengelolaan kepemilikan umum. Negara tanpa pajak hanya ada dalam sistem negara khilafah.[]

Oleh Nabila Zidane
Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar