TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Nothing Privilege, Pilihlah Khilafah Islam



Hak Istimewa atau privilege sering terdengar saat ini ketika seseorang memandang kelas sosial di dalam kehidupan, namun ternyata hak istimewa ini sangat kental sekali dengan kekuasaan politik demokrasi. Pada kenyataannya, politik dinasti terjadi di sistem yang sering dielu-elukan sebagai sistem kerakyatan bernama demokrasi.  Karena hak istimewa ini diberikan pada orang-orang yang dekat dengan penguasa dan dipersilahkan membangun kekuataan kekuasaan yang baru sebagai penerus perpolitikan, seolah mewarisi kekuasaan sebelumnya. 

Tidak asing bagi masyarakat Indonesia dalam memandang politik dinasti di kancah perpolitikan negeri ini, sebut saja SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah lebih dulu membawa kedua anaknya masuk ke dalam panggung politik yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono yang aktif dalam Partai Demokrat.

Namun, kali ini mungkin lebih banyak lagi yang membentuk perpolitikan dinasti, yaitu ada beberapa politisi yang menjadi kandidat dalam pilkada di berbagai daerah dengan memiliki privilege untuk membangun politik dinasti yaitu diantaranya Bobby Nasution menantu presiden Jokowi yang maju di pilkada walikota Medan 2020, Siti Nur Azizah adalah putri dari Ma’ruf Amin untuk maju ke Pemilihan Kepala Daerah Tangerang Selatan (Tangsel) 2020, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang merupakan keponakan Prabowo Subianto akan maju sebagai Calon wali kota Tangerang Selatan (Tangsel), Pilar Saga Ichsan yang akan maju dalam pilkada walikota Tangsel 2020 yang juga merupakan anak Bupati Serang yaitu Ratu Tatu Chasanah, terakhir ada Gibran Rakabuming Raka yang sejatinya adalah anak dari Presiden Jokowi untuk maju dalam pilkada wali kota Solo 2020. (Akurat.co 19/07/2020)

Ujang Komarudin sebagai pengamat politik dari Universitas Al Azhar berpendapat bahwa para petinggi negeri sedang membangun dinasti politik, namun hal itu dibantah oleh Bupati Sleman yang mengatakan bahwa anak dan menantu presiden ini sudah mendapat dukungan resmi dari partai pengusungnya yaitu PDI-P. Namun dalam pandangan pengamat politik Universitas Al Azhar ini, pencalonan keluarga Presiden di dalam Pilkada mampu menimbulkan konflik dan penyalahgunaan wewenang. Sebab kekuasaan tertinggi ada ditangan Presiden yang mampu memenangkan siapapun yang ada dipihaknya. Sebenarnya ini berbahaya bagi demokrasi itu sendiri, karena mampu ditungganggi kepentingan oligarki ( pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang segelintir kaum elit). (nasional.kompas.com 18/07/2020)

Kuskrido Ambardi dalam diskusi akhir tahun FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bertema “ Partai Politik dan Kecenderungan Politik Oligarki” (18/12) memiliki pendapat lain tentang perbedaan oligarki dan dinasti. Yaitu jika dinasti dilakukan oleh pribadi-pribadi sedangkan oligarki dilakukan oleh partai politik, dan Ambardi menilai bahwa di Indonesia adalah politik oligarki yang dilakukan oleh partai politik. Setidaknya dengan oligarki, perpolitikan untuk membentuk dinasti dinilai lebih mudah tercapai.(rmolbanten.com 18/12/2020)

Kekuasaan seharusnya digunakan sebaik-baiknya untuk mengurusi rakyat sebanyak 269,6 juta penduduk Indonesia berdasarkan data penduduk di tahun 2015 yang diperkirakan meningkat di tahun 2020 ini. Penguasa diibaratkan sebagai penggembala yang mengurusi ternaknya per ekor. Berarti mengurusi dalam pemenuhan hajat hidup yang pokok bagi gembalaannya. Sebagaimana hadist Rasul, 

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Makna raa‘in (penggembala/pemimpin) adalah “penjaga” dan “yang diberi amanah” atas bawahannya. Rasulullah saw memerintahkan mereka untuk memberi nasehat kepada setiap orang yang dipimpinnya dan memberi peringatan untuk tidak berkhianat. Imam Suyuthi mengatakan lafaz raa‘in (pemimpin) adalah setiap orang yang mengurusi kepemimpinannya. Lebih lanjut ia mengatakan, “Setiap kamu adalah pemimpin” Artinya, penjaga yang terpercaya dengan kebaikan tugas dan apa saja yang di bawah pengawasannya (serambinews.com, 07/07/2017).

Maka penguasa yang sejatinya pemimpin bagi rakyat perlu kecakapan dalam mengurusi rakyat dengan tidak sekedar maju menerima pewarisan tampuk perpolitikan. Penguasa atau pemimpin juga tidak ditunjuk berdasarkan kedekatan dengan jabatan tertinggi atau karena memiliki hak istimewa di kalangan kelas sosial baik mereka pengusaha ataupun para elit kekuasaan. Pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan dalam memimpin rakyatnya serta rakyat yang menentukan dengan ba’iat sehingga rakyat mengenali pemimpinnya secara rinci. Tidak ada penunjukkan istimewa karena memiliki garis keturunan penguasa sebelumnya. 

Ketika Muawiyah memaksakan sistem pewarisan ini untuk Yazid, ini diprotes oleh para sahabat. Imam Bukhari, an-Nasa’i dan Abi Hatim dalam Tafsirnya, dengan redaksi beliau, dari berbagai sumber, telah meriwayatkan: Marwan pernah menyampaikan khutbah di Madinah. Dia adalah wali Hijaz yang diangkat Muawiyah. Dia berkata, “Sungguh Allah telah menunjukkan kepada Amirul Mukminin untuk mengangkat putranya, Yazid, dengan petunjuk yang baik. Jika ia menunjuk putranya sebagai putra mahkota, Abu Bakar dan Umar pun telah melakukan itu.” Dalam redaksi lain dinyatakan, “Itu adalah tuntunan Abu Bakar dan ‘Umar.” Abdurrahman bin Abu Bakar membantah, “(Bukan) Itu adalah tuntunan Heraklius dan Kaesar. Abu Bakar tidak pernah menjadikan itu untuk salah seorang putranya, dan salah seorang anggota keluarganya. Muawiyah tidak melakukan itu, kecuali sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan untuk anaknya.” (muslimahnews.com 26/01/2019)

Maka didalam sistem Islam yakni Kekhilafahan Islam tidak mengenal putra mahkota, sistem waris, dalam sistem pemerintahan. Islam justru mengingkari sistem putra mahkota dan mengingkari pemerintahan diambil dengan melalui pewarisan. Islam membatasi metode satu-satunya dalam mendapatkan kekuasaan adalah baiat. Baiat diberikan umat kepada Khalifah, atau Imam, dengan sukarela, tanpa paksaan. Inilah yang dipahami oleh para sahabat, tidak ada hak istimewa atau privilege untuk berkuasa dalam pemerintahan Islam. Karena sejatinya amanah jabatan dalam pemerintahan Islam adalah sedang beribadah kepada Allah. 

Para penguasa di dalam sistem pemerintahan Islam memikul beban pertanggungjawaban dunia akhirat untuk mengurusi rakyat dengan sepenuh hati, karena bagi para penguasa di masa pemerintahan Islam kekuasaan bukanlah perihal harta dan kedudukan, namun amanah berat yang harus tetap dilakukan untuk terbebas dari dosa. Sesungguhnya kita saat ini, sedang menanggung dosa tersebut yaitu dosa  tanpa Khalifah kaum muslimin, dosa tanpa Khilafah sehingga tidak mampu menerapkan Islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. 

Maka mulai saat ini, mari kita sadari bahwa kita memerlukan keduanya, kita pelajari agar mendapatkan gambaran jelas bahwa keduanya dalah ajaran Islam yang dibutuhkan. Kita memerlukan Khalifah sebagai pemimpin kaum muslimin yang mukhlis dalam naungan sistem Islam bernama Khilafah Islamiyyah tanpa hak istimewa didalamnya. Wallahu'alam bish shawab.[]

Oleh Yauma Bunga Yusyananda

Posting Komentar

0 Komentar