New Normal atau New 'Bohong'?



Sidang kabinet Paripurna di Istana Negara tepatnya di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2020,  Presiden Jokowi mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja sejumlah menteri bawahannya. Kebijakan luar biasa (extraordinary)
yang akan digagas untuk menangani krisis pandemi Covid-19. Reshuffle menteri juga digadang-gadang akan dilakukan oleh Jokowi. (katadata.co.id 2020/06/28)

Indonesia di tengah krisis ekonomi karena pandemi dan berbagai persoalan negeri, tindakan reshuffle kabinet kerja hanyalah tindakan memperkeruh suasana belaka.

Itu bukan solusi krisis jika sistem yang berlaku dalam negeri ini masih kapitalis. Dimana kebijakan pemerintah mengikuti mode kapital yang jelas-jelas tidak pro-rakyat. Kapitalisasi inilah yang membuat kacau semua layanan masyarakat, karena fokus pada bagaimana agar para kapitalis untung.

New normal yg sudah beberapa daerah lakukan juga tidak mengurangi korban terdampak corona malah bikin korban makin banyak. Kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia kembali bertambah pada Sabtu. Hingga Sabtu (4/7/2020) sore, terdapat penambahan sebanyak 1.447 orang.

Total kasus virus corona di Indonesia per hari ini menjadi 62.142 orang. Hal itu disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta.

Sejauh ini, pemerintah mengumumkan penambahan pasien sembuh ada 651, total ada 28.219 orang dinyatakan sembuh.

Sedangkan untuk pasien yang meninggal dunia ada 53 orang, sehingga total menjadi 3.089 orang. ( katadata.co.id  4/7/2020)

Nah jadi yang sangat berpengaruh terkait wabah corona ini adalah kebijakan yg diambil pemerintah. Sebenarnya sejak awal kan sudah diusulkan untuk melakukan karantina wilayah, hanya saja pemerintah belum mengambil kebijakan tersebut. 

Sekarang korban bertambah, dan ekonomi terancam krisis. Karena untuk menangani wabah ini pun pemerintah tidak terlepas dari utang ribawi ke pihak asing.

Oleh karena itu, tawaran solusi tuntas pandemi dan ancaman krisis adalah hijrah total kepada sistem Islam.

Seharusnya pemerintah  lebih fokus untuk mencegah penyebaran virus. Memperhatikan keselamatan rakyat dan tenaga medis dengan terpenuhinya APD. Memberikan bantuan langsung tunai kepada rakyat yang membutuhkan secara adil.

Tidak membuka keran-keran  penularan Covid-19 yang hanya menjadikan penyebaran virus. Nasib buruk bagi rakyat dalam kondisi insecure (tidak aman) , akibat  TKA China yang terus berdatangan dimana rakyat Indonesia banyak menganggur. 

Walaupun sudah terbilang telat, setidaknya pemerintah bisa menghentikan laju penyebaran virus dengan koordinasi tim kabinet kerja secara komunikatif, dan tidak saling menyalahkan. Karena mengingat kasus Covid-19 masih tinggi dan belum berakhir.

Keruwetan dan drama pemerintah diharapkan bisa berakhir, dan memilih solusi yang mampu menyelesaikan permasalah negara secara komprehensif.

Bagaikan pondasi rumah yang rapuh, kapitalisme yang menjadi pengendaliannya idiologi dunia saat ini ternyata tidak mampu untuk menyelesaikan krisis. Hanyalah "bohong" dan akan selalu "bohong" kepada rakyat .

Hukum Islam dengan sistem pemerintahan khilafah, adalah solusi umat saat ini.

Dalam ayat suci Al-Qur'ansurat Al Maidah ayat 50,  Allah SWT berfirman:

أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ 

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?

Keyakinan kepada hukum Allah untuk orang muslim dengan mengikatkan diri dalam semua aspek kehidupan dengan aturan atau syariahnya harus ditegakkan, apalagi dalam menghadapi krisis akibat pandemi seperti saat ini.[]


Oleh Amah muna
Sahabat Muslimah Kendal

Posting Komentar

0 Komentar