TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Nasib Kelam Dunia Pendidikan



Di tengah banyaknya persoalan di dunia pendidikan akibat wabah. Akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan keluarnya tiga ormas besar dari program POP. Yaitu Muhammadiyah, NU dan PGRI.

Ketiganya keluar dari peserta POP dengan alasan ketidakjelasan program dan pendanaannya.

Perlu diketahui, Program Organisasi Penggerak merupakan salah satu program unggulan Kemendikbud. Sebagi realisasi dari program merdeka belajar.

Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.

Dalam program ini, Kemendikbud akan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat maupun individu yang mempunyai kapasitas untuk meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan.

Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp 595 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih.

Organisasi yang terpilih dibagi kategori III yakni Gajah, Macan, dan Kijang.

Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp20 miliar/tahun, Macan Rp5 miliar per tahun, dan Kijang Rp1 miliar per tahun.

Merujuk pengumuman resmi Kemendikbud, dari 324 proposal di tahap seleksi administrasi, hanya 183 yang mereka loloskan di akhir verifikasi.

Namun anehnya, empat dari ratusan proposal yang lolos itu diajukan dua yayasan bentukan perusahaan swasta, yaitu Yayasan Putera Sampoerna dan Yayasan Bhakti Tanoto.

Yayasan Putera Sampoerna didirikan perusahaan rokok, PT HM Sampoerna, sebagai pelaksana tanggung jawab sosial mereka.

Profil yang sama juga dimiliki Yayasan Bhakti Tanoto, yang didirikan korporasi milik Sukanto Tanoto, taipan di sektor industri kayu, energi, dan kelapa sawit.

Dua yayasan tersebut dinilai tidak layak meminta dana kepada pemerintah. Karena kepedulian mereka dalam pendidikan adalah bentuk tanggung jawab sosial yang harusnya mereka berikan. Sebagai kontribusi untuk mencerdaskan anak bangsa. (BBCNews, 24/7/2020)

Kebijakan tersebut dinilai sangat tidak tepat. Bagaimana mungkin dana yang begitu besar untuk program yang belum ada kejelasan. Ditambah lagi adanya rekrutmen yang tidak transparan.

Sedangkan disatu sisi, kebijakan Daring yang harus dilakukan saat Pandemi tidak mendapat perhatian lebih. Terutama penyediaan sarana dan prasarana daring. Baik bagi pihak sekolah maupun siswa.

Setelah beberapa waktu berjalan, banyak keluhan dari peserta didik dan wali murid. Terutama terkait dana paket kuota internet dan gadget. Tidak semua siswa memiliki kondisi ekonomi yang cukup. Sehingga banyak siswa yang tidak bisa mengikuti proses belajar dengan sistem daring.

Tentu akan sangat bermanfaat jika dana senilai Rp 595 miliar pertahun tersebut dialokasikan kepada sekolah dan siswa. Hal ini untuk menyediakan gadget, Wi-Fi dan paket kuota gratis untuk pembelajaran daring. Serta berbagai sarana dan prasarana penunjang lainnya.

Belum lagi, wacana pemberhentian tujangan profesi, gaji ke 13 bagi guru ASN yang hingga hari ini masih belum cair, kurangnya jumlah guru di daerah, guru honorer yang nasibnya belum jelas, gedung sekolah yang rusak dan masih banyak lagi PR pemerintah di bidang pendidikan yang harus lebih diprioritaskan.

Kasus POP saat ini semakin menambah kelam dunia pendidikan. Pemerintah menunjukkan sikap tidak amanahnya pada masalah pendidikan. Lalu bagaiman bisa mencerdaskan anak bangsa jika pengaturannya tidak tepat arah.

Sungguh, ketidakseriusan pemerintah memberikan pelayanan pendidikan adalah akibat penerapan sistem demokrasi kapitalis. Sistem yang menguntungkan sebagian orang kaya dan merugikan masyarakat banyak. Dalam sistem ini, hanya orang-orang kaya saja yang bisa merasakan pendidikan berkualitas. Rakyat miskin sulit mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga kemiskinan dan kebodohan menjadi blunder yang tak terpisahkan.

Dana yang begitu besar justru diberikan kepada koorporasi atas nama yayasan peduli pendidikan. Hal ini semakin menunjukkan sikap negara yang lepas tanggung jawab terhadap pelayanan pendidikan.

Sistem Pendidikan yang Amanah

Sudah saatnya umat kembali kepada sistem Islam. Sistem yang menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan semua warga negara.

Islam memandang sistem pendidikan harus diterapkan oleh negara dengan landasan Aqidah. Kurikulum bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Sistem pendidikan yang diterapkan secara komprehensif. Menempatkan negara sebagai pihak utama yang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan. Meskipun keterlibatan pihak swasta tetap diberikan kesempatan. Hal ini berdasarkan sebuah hadits Rosulullah SAW:

"Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.’” (HR Ibnu Asakir, Abu Nu’aim).

Berawal dari pemahaman bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka negara akan mengambil peran dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Baik itu gedung sekolah, guru termasuk gajinya, asrama, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Negara akan memberikan porsi dana yang cukup besar dari Baitul mal dari pos pemasukan harta kepemilikan umum atau negara. Hal ini karena pendidikan adalah kebutuhan rakyat. Dan negara berperan sebagai pelayan rakyat.

Penyelenggaraan pendidikan memang membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu negara mengambil alih penuh. Negara akan menunjuk  pihak yang amanah untuk mengurusi masalah pendidikan. Sehingga tidak akan ada penyalahgunaan dana.

Apalagi jika saat-saat ada Pandemi. Khalifah akan memberikan perhatian lebih terkait kebijakan penyelenggaran belajar mengajar.

Sebagai contoh, pada masa  Khalifah Umar bin Khatthab, beliau yang bertanggung jawab penuh mengirim para guru ke berbagai wilayah. Mereka ditugaskan untuk mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah. Serta ilmu yang terkait dengannya. Seperti bahasa Arab, tajwid, fiqih, Siroh, tafsir dan sebagainya. Serta menyeru Orangtua mengajari anak-anak mereka ilmu ketangkasan dan skill lain. Semisal berenang, memanah , berkuda dan lain-lain.

Khalifah juga memberikan gaji pada para guru masing-masing sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas) senilai sekitar Rp 30.000.000. Semua alokasi dana pendidikan beliau ambilkan dari Baitul mal. Dan diberikan secara langsung oleh negara.

Tentu, sudah saatnya umat kembali kepada sistem Islam yang Kaffah. Sebuah sistem yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam naungan Khilafah. Yang akan menerapkan pendidikan terbaik bagi generasi. Sehingga warga negara akan mendapatkan pelayanan pendidikan yang merata, mudah, amanah bahkan gratis pula. Wallahu a'lam bi ash-showab. []


Oleh Najah Ummu Salamah
Forum Peduli Generasi dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar