TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Mungkinkah Menghapus Liberalisasi Pendidikan?


 
Forum Komunikasi Guru SPK [Satuan Pendidikan Kerja Sama] Indonesia protes karena tunjangan profesi yang diatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) disetop. Para guru ini mengadu langsung ke Komisi X DPR.

Tunjangan profesi yang disetop tersebut diketahui melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 6 Tahun 2020. Dalam beleid tersebut, di Pasal 6 tercantum, tunjangan profesi ini dikecualikan bagi guru bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan kerja sama (SPK) (CNBN. Indonesia, 17/7/2020)

Sebagaimana diketahui Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia baik berbentuk formal maupun non formal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tindakan pemberhentian tunjangan profesi  melalui peraturan sekjen kemendikbud tersebut amat disayangkan. Selain itu tindakan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Jika ditilik lagi, munculnya sekolah SPK tidak terlepas dari liberalisasi pendidikan yang menyebabkan pendidikan mempunyai kebebasan untuk bergerak sesuai apa yang dikehendakinya. 

Ketika pendidikan ini sudah diliberalisasikan maka juga banyak hal lain yang akan muncul,salah satunya adalah komersialisasi pendidikan, atau dalam artian lain pendidikan  dijadikan sebuah komoditas untuk meraup  keuntungan. Penyebab terjadinya komersialiasasi pendidikan, yaitu;

Pertama, Swastanisasi pendidikan sebagai bagian dari liberalisasi yang semakin mengglobal dan menyentuh berbagai bidang pendidikan. Menurut Ritzer (2005: 564-565), privatisasi pendidikan adalah konsekuensi logis dari McDonalsasi Masyarakat (McDonaldization Of Society) yang menjunjung prinsip kuantifikasi, efisiensi, terprediksi dan teknologisasi dalam setiap sendi kehidupan. 

Seperti halnya barang-barang konsumsi, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai public good, tetapi private good yang tidak lagi harus disediakan oleh pemerintah secara massal untuk menjamin harga murah.

Kedua, Pemerintah kurang atau tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai sektor pendidikan apalagi menyangkut tunjangan para pendidik. Sebagai contoh  ketika mengalami kesulitan dana akibat krisis ekonomi. Keadaan tersebut dapat menjadi sebuah kebenaran. Sebab, pemerintah bukan dikatakan tidak mampu, tetapi tidak memiliki visi untuk berinvestasi di bidang pendidikan.

Ketiga, Pemerintah tidak mampu mengelola pendidikan sebagai sektor publik dengan baik. Sehingga lembaga pendidikan menjadi tidak efisien ,  tidak kompetitif dan tidak berkembang sebab swastanisasi merupakan cara untuk meningkatkan kualitas pendidik

Keempat, lembaga pendidikan kurang memiliki kreativitas dan inovasi dalam melakukan fund raising, sehingga hanya mengandalkan siswa dan orangtua sebagai target utama perolehan dana.

Bagaimana Islam Mengelola Biaya Pendidikan?

Dalam Islam negara berkewajiban menjamin segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan bukan sekadar persoalan kurikulum akreditasi sekolah atau perguruan tinggi metode pengajaran dan bahan bahan ajarnya, tetapi juga mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah dan gratis. Berkenaan dengan hal ini Rasulullah SWA  memerintahkan dalam Haditsnya,

Seorang  Iman (kepala negara)  adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya (HR.  Bukhari dan Muslim)

Tidak hanya masalah kesejahteraan guru dan dosen,  negara pun mesti menyiapkan segala sarana dan prasarana pendidikan hal ini merupakan dasar kaidah usul.

Sebuah kewajiban tidak akan terlaksana sempurna tanpa adanya sesuatu maka sesuatu tersebut menjadi wajib.

Berdasarkan sirah Nabi saw. dan tarikh Daulah Khilafah Islam (Al-Baghdadi, 1996), negara memberikan jaminan pendidikan secara gratis dan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke tahapan yang lebih tinggi dengan fasilitas (sarana dan prasarana) yang disediakan negara. Kesejahteraan dan gaji para pendidik sangat diperhatikan dan merupakan beban negara yang diambil dari kas Baitul Mal. 

Sistem pendidikan bebas biaya tersebut didasarkan pada Ijma Sahabat yang memberikan gaji kepada para pendidik dari Baitul Mal dengan jumlah tertentu. Contoh praktisnya adalah Madrasah al-Muntashiriah yang didirikan Khalifah al-Muntahsir Billah di kota Baghdad. 

Di sekolah ini setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas). Kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya oleh negara. Fasilitas sekolah disediakan seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, dan pemandian. 

Begitu pula dengan Madrasah an-Nuriah di Damaskus yang didirikan pada abad 6 H oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky. Di sekolah ini terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan, para pelayan, serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi.

Kegemilangan pendidikan Islam tidak terlepas dari diterapkannya sistem Islam yang memiliki solusi praktis dan teruji. Sehingga segala persoalan pendidikan akan diselesaikan secara tuntas sampai keakar-akarnya, maka tidak mustahil jika solusi ini juga mampu menghapus  liberalisasi pendidikan yang menjamur saat ini. Oleh karena itu, dukungan negara sangat diperlukan agar setiap kebijakan diatur sesuai dengan standar Islam bukan yang lain. Wallahualam bishshawab.[]

Oleh Sri Nova Sagita
Institut Kajian Politik dan Perempuan

Posting Komentar

0 Komentar