TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Moderat Diagungkan, Khilafah Disingkirkan



Bagi beberapa kalangan, gagasan bahwa seluruh umat Islam di dunia dapat bersatu dalam satu Negara Islam di bawah bendera Khilafah merupakan omong kosong. Sikap anti-Khilafah bukanlah barang baru. Sudah lama disuarakan oleh kaum penjajah.

Baru-baru ini, dikutip dari Republika.co.id, (07/12/2019), seluruh materi ujian di madrasah yang mengandung konten khilafah dan perang atau jihad telah diperintahkan untuk ditarik dan diganti. Hal ini sesuai ketentuan regulasi penilaian yang diatur pada SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3751, Nomor 5162 dan Nomor 5161 Tahun 2018 tentang Juknis Penilaian Hasil Belajar pada MA, MTs, dan MI.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah pada Kementerian Agama (Kemenag), Umar, menjelaskan  yang dihilangkan sebenarnya bukan hanya materi khilafah dan perang. Setiap materi yang berbau ke kanan-kananan atau ke kiri-kirian dihilangkan.

Dia mengatakan, setiap materi ajaran yang berbau tidak mengedepankan kedamaian, keutuhan dan toleransi juga dihilangkan. "Karena kita mengedepankan pada Islam wasathiyah," kata Umar kepada Republika.co.id, Sabtu (7/12).

Dia menambahkan, semua buku-buku ajar di MI, MTs, dan MA berorientasi pada penguatan karakter, ideologi Pancasila, dan anti korupsi. Paling utama mengajarkan Islam wasathiyah.  

"Jadi kita ini menyiapkan generasi yang akan datang generasi yang betul-betul bisa menjaga perdamaian, persatuan dan toleransi demi keutuhan NKRI dan kejayaan Islam di Indonesia," jelasnya.   

Umar mengingatkan, di Indonesia khilafah ditolak, maka tidak mungkin mengajarkan materi yang konteksnya membangun khilafah yang bertentangan dengan Indonesia.

Konten radikal yang termuat di 155 buku pelajaran agama Islam telah dihapus oleh Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. Namun, untuk materi Khilafah tetap ada di buku-buku tersebut.

“Dalam buku agama Islam hasil revisi itu masih terdapat materi soal khilafah dan nasionalisme,” ujar Menag lewat keterangan tertulisnya, Kamis, 2 Juli 2020 seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Kendati demikian, Menag memastikan buku-buku itu akan memberi penjelasan bahwa khilafah tak lagi relevan di Indonesia. Menag mengungkapkan, penghapusan konten radikal tersebut merupakan bagian dari program penguatan moderasi beragama yang dilakukan Kemenag.

“Kami telah melakukan review 155 buku pelajaran. Konten yang bermuatan radikal dan eksklusivis dihilangkan. Moderasi beragama harus dibangun dari sekolah,” ujarnya.

Menag juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah menjalankan program moderasi beragama yakni pembangunan rumah moderasi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) serta penguatan bimbingan perkawinan.

“Presiden menggarisbawahi penguatan bimbingan perkawinan pada upaya membangun generasi sehat, kita perkuat lagi dengan moderasi beragama,” ujarnya.

Selain itu, kata Fachrul, program moderasi beragama lainnya yang juga tengah dijalankan Kemenag yakni pelatihan bagi guru dan dosen, penyusunan modul pengarusutamaan Islam wasathiyah, serta madrasah ramah anak.

Moderasi beragama merupakan bagian dari deradikalisasi yang menjauhkan umat dari Islam, dengan menempelkan umat pada Islam moderat akan mengaburkan pemahaman umat tentang Islam yang utuh sehingga terjadi sekularisasi ajaran Islam. Pengaruh sistem sekuler juga sangat merusak umat yang mantranya menjadikan cara berpikir umat semakin merosot dan melahirkan manusia-manusia yang berani menafsirkan sendiri ayat-ayat Allah. Sesuai dengan hawa nafsunya.

Ini adalah penyesatan sistematis terhadap ajaran Islam. Karena ajaran Islam yang berpotensi mengganggu kepentingan rezim dihapus. Kebijakan ini menghasilkan Kurikulum Pendidikan sekuler anti Islam. Kurikulum yang menjadi rujukan mengarahkan anak memperjuangkan tegaknya Islam diganti materi yang mendorong mereka mengganti Islam dengan sistem Sekuler.

Dengan demikian sikap anti-Khilafah jelas bukan barang baru. Tentu wajar sikap anti-Khilafah ini ditunjukkan oleh kalangan yang terpengaruh oleh ideologi Kapitalisme ataupun ideologi Komunisme. Yang tidak wajar adalah jika sikap anti-Khilafah ini didemontrasikan—bahkan secara vulgar—oleh sebagian kalangan Islam yang mengklaim anti-penjajahan kapitalis dan anti-komunis. Apalagi sikap anti-Khilafah ini sejalan dengan sikap para pemimpin Barat imperialis.

Maka dari itu, suatu keharusan untuk ummat yang menginginkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan kedamaian terealisasi, untuk memperjuangkan sistem Islam dalam naungan Khilafah. Yang menjamin segala aspek kehidupan tanpa ada diskriminatif. Wallahu a’lam bisshawab.[]

Oleh: Rantika Nur Asyifa


Posting Komentar

0 Komentar