Miris, Dunia Pendidikan Kembali Kisruh


Kisruh berulang, belum tuntas solusi bagi mahasiswa yang menuntut UKT diturunkan ataupun di gratiskan ditengah pandemi saat ini, kini kisruh berulang untuk tingkat SD hingga SMA/SMK, keributan datang dari orang tua siswa terkait PPDB yang terjadi di DKI Jakarta pekan lalu, hingga ada orangtua siswa yang mengamuk,
Nampaknya pihak orang tua murid terus mempermasalahkan aturan penerimaan siswa baru yang bersistem zonasi, hingga mengutamakan faktor usia. 

Pernyataan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, meminta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta tahun ini dibatalkan atau diulang, dengan alasan kebijakan batas usia yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dinilai bertentangan dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. (VIVAnews, 28/06/2020)

Terkait berita diatas apabila jumlah pendaftar PPDB jalur zonasi melebihi daya tampung sekolah, maka akan dilakukan seleksi berdasarkan usianya, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar pula.

Sungguh pendidikan saat ini sangat mengkhawatirkan, masalah ini datang disebabkan negara yang mengadopsi sistem Demokrasi Kapaitalis yang hanya bertindak sebagai regulator bukan sebagai institusi yang wajib menyelenggarakan pendidikan.
Problem zonasi ini disebabkan oleh paradigma negara yang keliru. Neoliberalisme sebagai bagian dari sistem ekonomi dan politik global. 

Problem ini juga didukung adanya kebijakan otonomi daerah. Bisa dikatakan kebijakan otonomi daerah merupakan management pemerintahan yang keliru. Meski Permendikbud telah mengeluarkan aturan terkait PPDB namun implementasinya diserahkan kepada daerah. Sehingga sering terjadi ketidak sinkronan kebijakan pusat dan daerah. Dan inilah yang kerap memicu masalah. Seperti dalam kasus PPDB DKI Jakarta. Selain itu juga kemampuan tiap daerah, fasilitas serta pendapatannya berbeda-beda.

Anggaran yang tidak memadai juga akan memunculkan masalah dalam pendidikan, apabila negara bersungguh-sungguh ingin memberikan pelayanan pendidikan terbaik, tentunya akan memberikan anggaran penuh bagi dunia pendidikan, Jika negara tetap menggunakan aturan dengan pembatasan anggaran (sesuai APBN), maka negara tidak akan optimal membangun pendidikan, baik untuk menyediakan sarana prasarana maupun tenaga pendidik.

Inilah potret nyata kegagalan negara dalam menjamin layanan pendidikan bagi seluruh rakyatnya.
Sudah saatnya kita mulai melirik sistem lain yang lebih baik dan shohih. Yaitu sistem yang datang dari dzat maha sempurna Allah SWT. Itulah sistem Islam. 

Di dalam Islam sudah diatur, bahwa negara wajib mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang akan diterapkan. Bukan hanya berkenaan dengan fasilitas sekolah, aturan-aturan murid dan guru, tetapi yang paling penting mengupayakan agar pendidikan diperoleh secara mudah.

Setiap kegiatan pendidikan harus dilengkapi dengan sarana-sarana fisik yang mendorong terselenggaranya program pendidikan. Hasilnya kualitas pendidikan yang rata bukan menjadi hal yang mustahil. 

Dalam sistem Islam tak perlu aturan zonasi. Berlimpahnya sekolah dengan kualitas terbaik yang diberikan negara cukup memberi ruang kepada seluruh warga negara untuk memilih sekolah sesuai dengan yang diminati.

Daulah khilafah merupakan solusi atas semua permasalah yang ada saat ini, bukan saja meliputi dunia pendidikan, kesehatan dan juga perekonomian akan diatur seadil-adilnya tanpa mengharapkan imbalan didunia, melainkan mengharap keRidhoan Allah semata.[]

Oleh: Ulfatun Hasanah, S.E

Posting Komentar

0 Komentar