TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Mekanisme Ekonomi Negara Khilafah Menciptakan Lapangan Kerja yang Luas “Tara Manipu”


Masalah ketenagakerjaan adalah masalah utama yang dihadapi oleh negara kita. Ada beberapa masalah utama ketenagakerjaan yaitu masalah pengangguran dan berimplikasi pada meningkatnya jumlah pekerja sektor informal, masalah pendidikan dan komposisi sistem pengupahan, praktek outsourching, masalah sistem pengawasan tenaga kerja, dan masalah jaminan social tenaga kerja. 

“Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah pengangguran di Indonesia bertambah menjadi 6,88 juta orang pada februari 2020. Angka ini naik 60.000 orang 0,06 juta orang dibanding periode tahun lalu. Angka pengangguran ini belum dihitung sebelum pandemic virus corona merebak di Indonesia.” (okezone.com, 10/05/2020)

Ini menjadi potret kegagalan pemerintah Indonesia dalam membuka akses pekerjaan yang luas bagi rakyatnya. Bagaimana mekanisme ekonomi dalam Negara Khilafah sehingga berhasil menciptakan lapangan kerja yang luas?

Mekanisme Ekonomi Negara Khilafah 

Ada dua kebijakan yang dilakukan Negara Khilafah untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi.

Pertama, mendorong masyarakat memulai aktifitas ekonomi tanpa dibiayai oleh Baitul Mal (Kas Keuangan Negara). Peran Negara Khilafah adalah membangun iklim usaha yang kondusif, dengan menerapkan sistem ekonomi Islam secara komprehensif. 

Beberapa mekanisme inti yang akan dilakukan Negara Khilafah adalah melakukan penataan ulang terhadap hukum-hukum kepemilikan, pengelolaan dan pengembangan kepemilikan, serta distribusi harta di tengah masyarakat, menjamin terlaksananya mekanisme pasar yang sesuai syari’at, menghilangkan dan memberantas berbagai distorsi yang menghambat (seperti penimbunan, kanzul mal, riba, monopoli, penipuan), menyediakan informasi ekonomi dan pasar serta membuka akses informasi untuk semua orang sehingga akan meminimalkan terjadinya informasi asimetris yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar mengambil keuntungan secara tidak benar, mengembangkan sistem birokrasi dan administrasi yang sederhana dalam aturan, cepat dalam pelayanan dan profesional, menghilangkan berbagai pungutan, retribusi, cukai dan pajak yang bersifat tetap, dan menghilangkan sektor non riil, sehingga produksi barang dan jasa di sektor riil akan meningkat.

Kedua, kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan Negara Khilafah dengan mengeluarkan dana Baitul Mal (Kas Negara), dalam bentuk pemberian subsidi tunai tanpa kompensasi bagi orang yang tidak mampu. 

Subsidi negara untuk para fuqaha dan masakin (orang-orang yang tidak mampu) bukan sekedar dibagi rata dan diberikan dalam jumlah yang kecil-kecil, tetapi juga mereka dijamin oleh pemerintah selama satu tahun agar tidak sampai kekurangan. 

Subsidi diberikan dalam jumlah yang cukup besar dalam memulai bisnis, tidak hanya untuk dikonsumsi saja, sehingga fungsinya betul-betul untuk mengangkat seseorang dari garis kemiskinan ke atas garis kemiskinan. Rasulullah saw pernah memberi subsidi 400 dirham, sementara harga baju yang paling mahal pada masa itu sebesar 19 dirham dan baju biasa seharga 4 dirham.

Bandingkan dengan bantuan social covid - 19 pemerintah saat ini yang berkisar pada angka Rp.600.000,00 yang habis dikonsumsi kurang dari satu bulan, itu pun sebagai bantuan terhadap warga yang ekonominya terdampak oleh pandemic virus corona dan itupun tidak merata dan tepat sasaran.

Keunggulan kompetitif dari beberapa kebijakan Negara Khilafah yang juga berdampak pada luasnya lapangan pekerjaan dan terciptanya iklim usaha yang produktif antara lain pada pembangunan infrastuktur secara mandiri, mekanisme rate yang khas pada kharaj dan zakat, serta aktifitas penyebaran Islam yang juga menimbulkan dampak ekonomis.

Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dan mendapat perhatian yang besar. Negara Khilafah akan membelanjakan anggarannya untuk investasi infrastruktur publik dan menciptakan kondisi yang kondusif agar masyarakat mau berinvestasi untuk hal-hal yang produktif. Pada zaman Rasulullah saw, beliau membangun infrastruktur berupa sumur umum, pos, jalan raya, dan pasar.

 Pembangunan infrastrktur ini dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra dimana beliau mendirikan dua kota dagang besar yaitu Basrah (sebagai pintu masuk perdagangan dengan Romawi) dan kota Kuffah (sebagai pintu masuk perdagangan dengan Persia). 

Khalifah Umar bin Khattab ra juga membangun kanal dari Fustat ke Laut Merah, sehingga orang yang membawa gandum ke Kairo tidak perlu lagi naik onta karena mereka bisa menyeberang dari Sinai langsung menuju Laut Merah. Umar bin Khattab ra juga menginstruksikan kepada gubernurnya di Mesir untuk membelanjakan minimal 1/3 dari pengeluarannya untuk infrastruktur.

Bandingkan dengan kasus rumit antrian panjang truk pengangkut komoditas pertanian di jembatan penyeberangan Selat Sunda Merak-Bakauheni, yang terjadi berulang kali. Kalaulah yang menjadi alasan adalah karena kurangnya alokasi dana di dalam APBN untuk membangun infrastruktur, maka memang diperlukan perombakan total dalam format sistem keuangan Indonesia. Sehingga alokasi pendapatan negara tidak akan terserap habis hanya untuk membayar utang ke negara luar.

Mekanisme Kharaj yang Mendorong Iklim Usaha (Kharaj vs PBB)

Untuk penggunaan tanah, ekonomi Islam tidak mengenal PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang besar pajaknya ditentukan berdasarkan zona lokasi tanah. Sehingga banyak orang tidak bisa mengakses lokasi usaha di kota besar.

Dalam ekonomi Islam, salah satu pungutan atas tanah adalah Kharaj, yang ukurannya berdasarkan produktifitas lahan. Produktifitas lahan diukur dari tingkat kesuburan tanah, jumlah produk, marketability produk pertanian yang ditanam di lahan tersebut, dan juga metode irigasinya. Dari kebijakan penentuan rate kharaj seperti ini menyebabkan pengusaha kecil yang kurang produktif dapat tetap berusaha di lokasi yang baik dan tidak terpinggirkan menjadi pedagang kaki lima.

Mekanisme Zakat yang Mendorong Iklim Usaha (Zakat vs PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai popular di Indonesia pada tahun 1980-an karena relatif mudah bagi pemerintah untuk memungutnya. PPN dipungut tunai ketika barang terjual dan jumlahnya jelas. 

Meski mudah memungutnya, tetapi PPN menimbulkan ekses negatif pada harga dan jumlah yang diperdagangkan. PPN berdampak pada naiknya harga jual sehingga berpotensi menurunkan jumlah kuantitas barang yang diperdagangkan. Artinya sama saja dengan menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif. 

Dalam ekonomi Islam, sistem zakat tidak menimbulkan ekses negatif terhadap harga maupun jumlah yang diperdagangkan. Untuk zakat ternak, Islam menerapkan system yang regressive untuk memberikan insentif meningkatkan produksi. Makin banyak ternak yang dimiliki, makin kecil rate zakat yang harus dibayar. Ia akan mendorong tercapainya skala produksi yang lebih besar dan terciptanya efisiensi biaya produksi. 

Sistem regressive ini hanya berlaku untuk zakat ternak, karena bila terjadi kelebihan pasokan, ternak tidak akan busuk seperti sayur atau buah-buahan. Harga tidak akan jatuh karena kelebihan pasokan. Kebijakan regressive rate ini akan mendorong peternak untuk memperbesar skala usahanya dengan biaya produksi yang rendah. 

Hal ini mengakibatkan semakin besarnya supply hewan ternak dengan harga yang relatif murah. Adapun zakat pertanian menggunakan flat rate dibedakan antara jenis pengairannya. Hasil pertanian merupakan barang yang tidak tahan lama (non-durable) sehingga bila hasil pertaniannya melimpah, dikhawatirkan barang tersebut akan menjadi busuk.

Dampak Ekonomi dari Penyebaran Islam

Dampak ekonomi dari penyebaran Islam adalah meningkatkan Agregat Demand/AD (Permintaan Rata-Rata) sekaligus juga meningkatkan Agregat Supply/AS (Penawaran Rata-Rata). Sebagai gambaran, ketika hijrah dilakukan maka jumlah penduduk Madinah betambah sangat signifikan karena adanya orang Muhajirin dari Makkah. Pada saat yang sama, banyak tanah yang tidak produktif yang tidak dapat dikerjakan oleh orang Anshar menjadi dapat dimanfaatkan dan diolah oleh orang-orang Muhajirin.

Sehingga dengan berbagai mekanisme tersebut di atas, tersedia lapangan kerja yang sangat luas bagi setiap laki-laki penduduk Negara Khilafah untuk bisa menafkahi dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.[]

Oleh : Srihartati Hasir
The Voice Of Muslimah Papua Barat

Posting Komentar

0 Komentar