TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Matinya Kebebasan Berpendapat di Negeri +62, Dimana Demokrasi?


“Kadang-kadang kita risau dengan orang yang kritis. Risau dengan orang yang kritis. Tapi tidak pernah risau dengan orang yang melanggar hokum. Tidak pernah risau dengan orang yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Tidak pernah risau dengan orang yang menjabat tapi menumpuk kekayaan. “ (Refli Harun)

Kebebasan berpendapat sering menjadi persoalan hari ini Freedom House melansir bahwa sejak 2016 hingga hari ini Indonesia menjadi Negara setengah bebas atau Partly Free. Berbeda dari cita-cita reformasi dimana para tokoh pemuda menginginkan Indonesia menjadi baru yang berbeda dengan rezim otoriter Orde Baru.

Nampaknya kita sedang mengulang sejarah, peralihan dari orde lama menjadi orde baru yang awalnya menjadi sebuah harapan namun akhirnya menjadi sebuah rezim otoriter dimana rakyat tak bisa menyampaikan pendapatnya dengan leluasa kepada penguasa. Rasa-rasanya, era reformasi harapan pejuang reformasi ini tidak bisa kita wujudkan hingga hari ini. Rakyat semakin tidak bisa menyampaikan pendapatnya dengan bebas dan lugas.

Pasca viralnya Bintang Emon seorang komika yang mengutarakan kekecewaannya terhadap JPU atas tuntutannya kepada penyerang Novel Baswedan yang hanya dijatuhi 1 tahun masa tahanan. Ia harus mendapatkan bullying di media social berupa fitnah dan hujatan kepadanya. Hal serupa juga dialami seorang pemuda yang mengunggah guyonan Gusdur tentang polisi yang jujur, Ismail Ahmad (41) warga asal Kepulauan Sula harus berurusan dengan polisi.

Terlebih beberapa tokoh politik yang kritis menyuarakan koreksi mereka kepada penguasa juga sering mendapatkan perlakuan yang sama. Setelah Ustadz Tengku Zulkarnaen Dan Babeh Haikal Hasan menjadi bulan-bulanan para BuzeRp di media social karena mereka sering kali mengkritik penguasa. Kini Prof. Dien Syamsudin juga mendapatkan perlakuan dengan nada yang sama. 

Alumni Institut Teknologi Bandung meminta Majelis Wali Amanat ITB mencopot Din Syamsuddin dari keanggotaan majelis. Permintaan ini tertuang dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Ketua Wali Amanat ITB. Ada 1.355 alumnus yang tercantum dalam surat tersebut. Mengatasnamakan diri Gerakan Anti Radikalisme - Alumni Institut Teknologi Bandung, mereka mengaku berasal dari berbagai jurusan di ITB dari angkatan 1957 hingga 2014.(tempo.co, 27/06/2020)

Padahal sejatinya mereka melakukan tugas yang benar, menjadi pengontrol pemerintah agar pemerintah tidak melalaikan tugasnya kepada rakyat. Kebijakannya penguasa seringkali menghianati amanat rakyat,hingga merugikan rakyat. 

Banyak kebijakan penguasa yang hanya menguntungkan segelintir orang, dan kelompok tertentu tapi merugikan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karenanya, kegiatan mengoreksi penguasa harus dijalankan secara serius, jika kita tak menginginkan Negara ini menjadi kapal yang karam karena sang Nahkoda menabrakkannya ke batu.

Sayangnya, harapan tinggal harapan. Cita-cita menjadi Negara Demokrasi yang di dalamnya memberikan hak kepada rakyat untuk bebas berpendapat dihadapan umum tak bisa terwujud. Demokrasi telah mati. Ia hanya ide utopis yang hanya ada didalam benak namun tak kan bisa direalisasikan dalam kehidupan. 

Lihat saja Amerika Serikat, mereka yang sangat getol menjajakan demokrasi keseluruh dunia, bahkan menjadi penjaga terdepan demokrasi nyatanya tak pernah benar-benar bisa mewujudkan cita-cita demokrasi itu sendiri. Banyak orang mati karena ide kebebasan berekspresi yang memang tak punya standar benar dan salahnya membuat banyak orang punya standar masing-masing dalam menjalankan demokrasi itu. Kasus rasisme di Amerika serikat juga semakin lama semakin banyak, mereka tak bisa menghilangkannya.

Seorang ulama ternama Syaikh Taqiyuddin An Nabhani menyampaikan bahwa demokrasi merupakan ide yang lahir dari Rahim Ideologi Kapitalisme.Ide ini mempunyai cacat bawaan dari ideologi yang melahirkannya yaitu Kapitalisme itu sendiri. Kapitalisme erat kaitannya dengan pengagungan pada para pemilik modal. Pantas saja dalam sistem pemilihan umum di negara demokrasi terindikasi ada kolaborasi antara para pemilik modal dan para politikus. 

Para politikus terpilih menjadi orang-orang yang tidak benar-benar menjalankan amanat rakyat, dan tidak benar-benar berjuang mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mereka lebih mementingkan kepentingan para pemodal yang ada di belakang mereka, lihat saja kebijakan yang di sahkan penguasa negeri ini seperti UU Minerba, RUU Cipta Kerja, UU Kehutanan, UU Kesehatan dan lain sebagainya. Kebijakan tersebut menunjukkan wajah demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi hanya melahirkan penguasa rasa pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan material dengan berbisnis dari kebutuhan rakyat.

Patut sekali jika orang-orang hanif. Orang-orang lurus yang masih punya nurani, punya cinta kepada rakyat menyuarakan pendapatnya. Mereka lantang menyarakan kebenaran yang tidak lain agar menginginkan Negara ini selamat dari jeratan orang-orang rakus yang mereka memperkaya diri dari jabatan mereka. Mereka yang hanya peduli pada diri dan kelompok mereka dan menyalahgunakan jabatannya harus benar-benar di koreksi.

Rakyat masih beruntung punya mereka. Orang-orang yang kritis yang mau memperjuangkan hak mereka. Orang-orang yang masih peduli kepada nasib rakyat di tengah zaman yang di kuasai para bedebah ini. “Anjing menggong-gong kafilah berlalu” itu yang diucapkan Din Syamsudin terhadap tekanan yang dilayangkan padanya untuk tak lagi bersuara lantang di hadapan penguasa. 

Demokrasi memang harus dicampakkan, sehingga kita bisa membuat tatanan baru yang sangat ideal berdasarkan aturan Allah yang Maha Kuasa Lagi Maha Pembuat Hukum. Wallahu A’lam.[]

Oleh Nila Ummu Syahida
Pengamat Wanita Dan Generasi

Posting Komentar

0 Komentar