TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Luwu Utara: Banjir sudah diprediksi sejak 2019, pembukaan lahan kelapa sawit 'memperparah' keadaan

ANTARA foto. Foto udara kondisi perkampungan tertimbun lumpur akibat terjangan banjir bandang di Desa Radda, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Rabu (15/07).

Potensi bencana alam di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, telah diprediksi melalui kajian akademisi Universitas Hasanuddin sejak 2019 lalu. Pegiat mengatakan keadaan ini diperparah oleh praktik penebangan hutan dan perluasan lahan-lahan perkebunan sawit.

Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, menampik tudingan pemerhati lingkungan soal pembabatan hutan, perluasan kawasan pertambangan, dan pembukaan lahan baru di hulu sungai.

Indah menegaskan bahwa yang terjadi di Luwu Utara adalah murni bencana.

Untuk melancarkan upaya penanganan korban bencana, Indah menetapkan status tanggap darurat selama 30 hari, terhitung dari 14 Juli hingga 12 Agustus 2020.

Hingga Kamis (16/07), Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 15 orang masih dalam pencarian, sedangkan korban meninggal berjumlah 30 orang.

Sehari sebelumnya (15/7) sebanyak 539 personel gabungan SAR mencari dan mengevakuasi warga yang hanyut akibat derasnya banjir. Kejadian ini mengakibatkan puluhan orang dirawat di sejumlah rumah sakit dan puskesmas.

Sebanyak 3.627 KK atau 14.483 jiwa mengungsi di tiga kecamatan. Mereka tersebar di pengungsian di Kecamatan Sabbang, Baebunta dan Massamba.

Banjir bandang yang terjadi pada Senin lalu (13/07) berdampak di enam kecamatan yaitu Kecamatan Masamba, Sabbang, Baebunta, Baebunta Selatan, Malangke dan Malangke Barat.

Darul Amri. Hingga Kamis (16/07), Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Luwu Utara melaporkan sebanyak 15 orang masih dalam pencarian, sedangkan korban meninggal berjumlah 30 orang.

Alam dan ulah manusia

Hasil analisis sementara Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat dua faktor penyebab banjir bandang Luwu Utara, yakni alam dan manusia.

Curah hujan dengan intensitas tinggi di daerah aliran sungai (DAS) Balease menjadi salah satu pemicu banjir bandang tersebut.

Termonitor curah hujan lebih dari 100 mm per hari serta kemiringan lereng di bagian hulu DAS Balease sangat curam. Desa Balebo yang dilewati DAS ini berada pada kemiringan lebih dari 45%.

Selain cuaca, KLHK mencatat kondisi tanah berkontribusi terhadap terjadinya luncuran material air dan lumpur.

Jenis tanah distropepts atau inceptisols memiliki karakteristik tanah dan batuan di lereng yang curam mudah longsor, yang selanjutnya membentuk bending alami atau tidak stabil. Kondisi ini disebut mudah jebol apabila ada akumulasi debit air tinggi.

Adapun faktor manusia, KLHK memantau adanya pembukaan lahan di daerah hulu DAS Balease dan penggunaan lahan masif perkebunan kelapa sawit.

Terkait dengan pembukaan lahan ini, salah satu rekomendasi dari KLHK yakni pemulihan lahan terbuka di daerah hulu.

ANTARA foto. Foto udara tenda pengungsian korban banjir bandang di Perbukitan Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Kamis (16/07).

Sudah diprediksi sejak 2019

Potensi bencana di Luwu Utara telah dikaji Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin (Unhas) sejak 2017 lalu. Pada 2019, hasil penelitian diterbitkan dalam Journal of Physics.

Dalam laporan itu, Luwu Utara disebut sebagai salah satu daerah dengan risiko tinggi banjir mengingat wilayah hulu sungai di Masamba terjadi degradasi akibat banyak kawasan yang dialih fungsikan.

Banjir bandang pun rawan terjadi lantaran intensitas hujan yang ekstrem terkait pemanasan global.

"Banyak dialih fungsikan lahan di sana, entah itu untuk pemukiman, perkebunan, entah itu logging atau sebagainya. Nah dua hal inilah yang mengakibatkan terjadinya banjir bandang kemarin," kata Ketua Pusat Studi Kebencanaan yang juga Guru Besar Teknik Geologi Unhas, Profesor Adi Maulana.

Prof Adi menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara semestinya kembali melihat rencana tata ruang wilayah. Karena fungsi hutan di hulu sungai tidak bisa dijadikan sebagai hutan produksi atau perkebunan.

"Sehingga itu sudah mutlak harus dijaga, karena dekat dengan pemukiman warga. Jika dialih fungsikan untuk perkebunan harus dipastikan apakah tidak mempengaruhi daya dukung sungai," tutur Prof Adi kepada wartawan di Sulawesi Selatan, Darul Amri, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Darul Amri. Potensi bencana di Luwu Utara telah dikaji dan diprediksi Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin (Unhas) sejak 2017 lalu.

KPA Sulsel: Konsesi memperparah bencana

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Sulsel menilai, banjir bandang di Luwu Utara juga disebabkan konsesi-konsesi perkebunan sawit dan dikeluarkan izin usaha pertambangan.

"Ini memperluas dan memperparah dari sebuah dampak yang sangat masif. Kita lihat saja di hulu Maipi sungai Masamba. Di sana kita lihat bukan saja kawasan sawit tapi juga vila-vila mewah," kata Koordinator KPA Sulsel, Rizki Anggriana Arimbi.

KPA Sulsel mencatat, Luwu Utara punya luas wilayah 750.268 Hektare (Ha) dan luas Hak Guna Usaha (HGU) adalah 90.045 Ha. Sementara dari luas wilayah tersebut, tujuh perusahaan swasta menguasai 84.389 Ha. Sementara satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 5.665.00 Ha.

Dari luas wilayah HGU tersebut, lebih dari 61.000 hektare di antaranya digunakan untuk perkebunan kelapa sawit.

Rizki Anggriani mengatakan, jika diperiksa dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Luwu Utara dan geoportal ESDM, lokasi-lokasi yang disebutkan masuk dalam kawasan rawan bencana.

"Jadi itu sebagai lokasi likuifaksi dalam kategori sedang. Musibah yang terus berulang ini memperlihatkan pemerintah tidak merumuskan suatu kebijakan atau rencana strategis untuk menyelesaikan situasi seperti ini," kata Rizki Anggriani.

Sementara itu, pemerhati lingkungan di Masamba, Muh Ibrahim (37) mengatakan, dia dan beberapa rekannya di Masamba telah memperingatkan kepada pihak Pemkab Luwu Utara terkait dampak penambangan untuk kawasan sawit.

Karena sebelumnya, banjir berskala kecil dan luapan air sungai Masamba, Meli dan beberapa sub-DAS (Daerah Aliran Sungai) terus terjadi setiap tahun dan puncaknya pada 2020.

"Kami yang tergabung dalam komunitas hijau Luwu Utara sudah sering sampaikan ke pemerintah daerah bahwa sonasi Luwu Utara atau yang teregulasi dalam rencana tata ruang wilayah itu tidak konsisten dari awal," ungkap Ibrahim via telepon.

ANTARA foto. Kondisi rumah dan mobil yang tertimbun lumpur akibat terjangan banjir bandang di Kecamatan Masammba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Rabu (15/07). Setelah banjir bandang melanda, beberapa warga menyaksikan banyaknya potongan kayu besar memenuhi sungai.

Temuan potongan-potongan kayu

Setelah banjir bandang melanda, beberapa warga menyaksikan banyaknya potongan kayu besar memenuhi sungai.

"Banyak bekas-bekas potongan kayu, entah itu hasil penebangan secara ilegal maupun legal," kata Adnan, warga Masamba, Luwu Utara.

Saat ini kata Adnan, warga hanya fokus untuk mencari barang-barang berharga yang bisa diselamatkan dari tumpukan tanah dan lumpur dari dalam rumahnya.

"Saat ini kami fokus selamatkan barang-barang kami, termaksud tunggu bantuan. Listrik di sini terputus makanya kami butuh penerangan lilin, pakaian juga dan makanan serta obat," tambah Adnan.

Menanggapi potongan-potongan kayu besar di sungai pascabanjir, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, telah melaporkannya ke pihak penyidik Polda Sulsel.

"Ini sudah kita laporkan kepada Polda dan pak Kapolda (Irjen Pol Mas Guntur Laupe). Kemarin sudah merespons bahwa akan menyelidiki siapa-siapa pelaku yang terlibat dalam perambahan hutan yang kemudian berdampak sistemik kepada banjir bandang," ungkap Andi.

"Termaksud perluasan-perluasan area-area perkebunan dan pertambangan itu akan dicek, karena kita sudah kirimkan datanya tinggal itu urusannya dengan di review sejauh mana keterlibatan oknum-oknum dan kemudian bagaimana sistem-sistem perijinan-perijinan mereka, dan sebagainya ya," lanjut Wakil Gubernur, Andi Sudirman.

ANTARA foto. Sebanyak 3.627 KK atau 14.483 jiwa mengungsi di tiga kecamatan akibat banjir bandang di Luwu Utara, Sulsel. Bupati Luwu Utara mengatakan peristiwa itu murni bencana.

Bupati Luwu Utara: Banjir bandang 'murni bencana'

Bupati Luwu Utara Indah, Putri Indriani, menampik tudingan pemerhati lingkungan soal adanya dugaan pembabatan hutan, perluasan kawasan pertambangan, dan pembukaan lahan baru di hulu sungai.

"Saya perlu klarifikasi terkait dengan tudingan tersebut, mengingat sudah ada hasil penelitian dari lembaga konservasi lingkungan kemudian hasil assesment terakhir dari teman-teman KPH (kesatuan pengelolaan hutan), termaksud dari dinas lingkungan hidup," kata Bupati Indah Putri via telpon, Kamis (16/07).

Indah tidak menyebut sama sekali mengenai pemulihan lahan terbuka di daerah hulu.

Indah menegaskan bahwa yang terjadi di Masamba adalah murni bencana setelah dua gunung mengalami longsor yaitu Gunung Lero yang berdampak ke Sungai Radda, dan Gunung Magandrang yang berdampak ke Sungai Masamba.

"Kalau kita melihat materialnya itu pasir, sebagaian besarnya didominasi pasir lalu kayu. Jadi kayu itu adalah kayu yang sudah lama, ada dengan akar-akarnya artinya ini tidak ada ukuran sebagaimana kita ketahui kalau ada ilegal logging begitu. Nah itu kita tidak temukan seperti itu," jelas Indah.

Dia juga mengatakan hasil pantauan drone ada banyak titik longsor di lokasi bencana. Hal ini diperparah karena curah hujan yang sangat tinggi.

Menurutnya, pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah mengambil langkah-langkah mitigasi selama beberapa tahun terakhir dengan cara mengedukasi masyarakat agar berhati-hati dan memberi peringatan kepada warga yang bermukim di sepanjang sungai.

"Kita tahu perubahan iklim pemanasan global, nah itu kami selalu dorong untuk upaya-upaya mitigasi dan adaptasi," kata Indah.

Terkait penelitian soal potensi bencana di Luwu Utara, Indah mengatakan pihaknya punya PR besar.

"Sekali lagi kami butuh kerja keras untuk meyakinkan masyarakat bahwa daerah kita ini betul-betul tidak kondusif dan tidak aman untuk dijadikan tempat pemukiman, sangat rentan bencana," jelas Indah.[]

Sumber berita: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53440298

Posting Komentar

0 Komentar