TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Lumbung Pangan: Bumi Zamrud Khatulistiwa Menangis Lagi



Wajar saja kembali gagal dalam memberikan solusi bagi rakyat,  karena pemerintah kita saat ini tidak benar tulus mengurusi rakyatnya. Solusi yang di berikan bukanlah dari pengkajian yang mendalam namun ucapan terluar dari lisan mereka. Yang pemerintah tau mereka sudah menjalankan kewajibannya yaitu memberikan kebijakan entah mensejahterakan atau malah menimbulkan konflik baru. 

Ditambah lagi banyak pihak yang meragukan kesungguhan pemerintah mengembangkan lumbung pangan nasional (LPN). Karena kegagalan program serupa di era sebelumnya tidak dibenahi. 

Pada bulan April 2020 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju akan ancaman krisis pangan dunia di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) seperti yang diprediksi oleh Food and Agriculture Organization (FAO).

Peringatan itu pun langsung direspons para menteri, mulai dari Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dengan merencanakan pembangunan lumbung pangan nasional (food estate) pertama yang berlokasi di Kalimantan Tengah. 
Alasan krisis pangan global yang mengancam negeri hendaknya mendorong pemerintah serius dan lepas dari kepentingan politik dalam merealisir program LPN (detikfinance. Com 5/7/20)

Kita Butuh Sistem Tata Kelola Terintegrasi dan Payung Hukum. 

Wacana mewujudkan "food state" sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Proyek lumbung pangan nasional yang selalu berujung pada kegagalan menunjukkan ketidakseriusan pemerintah. Pemilihan bekas lahan gambut tidak tepat. Pengairan di lahan rawa sangat sulit. Pasalnya, saat musim hujan air menggenangi rawa. Sebaliknya saat musim kemarau lahan rawa menjadi kering. Akibatnya, para petani di lahan rawa hanya menanam padi satu kali dalam setahun untuk menghindari musim penghujan.(Muslimahneswid) 

Pemerintah juga tidak mempersiapkan sumber daya manusia untuk mengeksekusi wacana tersebut. Seperti kita ketahui saat ini bidang pendidikan lebih mendorong peserta didik ke jurusan vokasi yang berorientasi pada sektor industri. Sehingga seiring kemajuan zaman, pegiat pertanian dari kalangan milenial semakin menipis.

Dilansir dari laman resmi QS World University Rankings, jurusan yang paling banyak dicari tahun 2020 yaitu Teknologi Informasi; Akuntansi, Bisnis, dan Matematika; Ilmu Kesehatan dan Psikologi; Desain Komunikasi dan Media; Teknik, Hukum, dan Guru. (TribunJogja.com., 9/5/2020)

Pemerintah juga tidak waspada terhadap era disrupsi teknologi. Peningkatan produktivitas pertanian secara signifikan dan berdaya saing dalam Revolusi Industri 4.0 tidak bisa hanya dilakukan petani tanpa dukungan pemerintah.

Produk hukum yang serampangan membuat lahan pertanian semakin sempit. Lahirnya Omnimbus Law Cipta Lapangan Kerja Pada klaster penyederhanaan perizinan usaha dan klaster persyaratan investasi akan membuat beberapa undang-undang sektor pertanian harus diselaraskan ke dalam Omnibus Law Ciptaker. Pemerintah juga belum tuntas memberantas oknum nakal distributor pupuk bersubsidi, sehingga kelangkaan pupuk bersubsidi masih terjadi. 

Sesungguhnya, jika kita saksikan kondisi pertanian negeri saat ini sangat menyesakkan. Dibukanya keran impor membuat hasil panen petani bersaing dengan produk impor. Permainan harga dan monopoli pasar oleh tengkulak memperparah sistem distribusi hasil bumi. 

Jadi, dari pada buang-buang anggaran untuk mengolah lahan gambut, lebih baik pemerintah mengoptimalkan lahan petani yang sudah ada dan lebih mendorong program peningkatan kesejahteraan petani.

Alasan krisis pangan global yang mengancam negeri hendaknya mendorong pemerintah serius dan lepas dari kepentingan politik dalam merealisasi program LPN. Sudah menjadi rahasia umum, jeratan utang luar negeri yang menjulang membuat penguasa hilang muka di hadapan asing. Bandingkan dengan bagaimana Islam mewajibkan negara mengerahkan seluruh perhatian utk memastikan stock pangan tersedia dan bisa dijangkau seluruh individu rakyat, dengan mekanisme pasar maupun subsidi. Negara khilafah juga wajib mewujudkan swasembada agar tidak ada ketergantungan pada asing yang berisiko penjajahan ekonomi dan politik seperti saat ini. 

Sejarah mencatat, adalah Ibnu al-Awwam, Ahli Pertanian dari Kalangan Islam asal Andalusia. Beliau sangat paham mengenai teknis pertanian dari pemahaman kualitas tanah, bagaimana membedakan tanah yang baik dan tanah yang kurang baik. Hal itu tertulis dalam kitab Al-Filaha yang ditulis pada abad ke-6 H (12 M) dan telah diterjemahkan dalam beberapa bahasa seperti Spanyol dan Perancis. Beliau memberi pencerahan pada negara-negara Eropa saat itu. Catatan tersebut membuktikan Islam memberi perhatian pada sektor pendidikan yang menunjang bidang pertanian. 

Daulah Islam sangat menjaga wibawa dan kedaulatan negara. Sehingga bisa mandiri memenuhi semua kebutuhan rakyat tanpa bergantung pada negara lain. 

Demikian syariat Islam memberikan penyelesaian paripurna atas masalah ketahanan pangan dalam negeri. Namun, konsep tersebut tentu tidak akan terwujud dan dapat dirasakan kemaslahatannya serta menjadi rahmatan lil'alamin apabila tidak ada institusi yang memiliki aturan sempurna dan paripurna. Hanya Daulah Islam yang mampu melaksanakan syariat Islam secara kafah dan dapat mengimplementasikan itu semua. Wallahu a'lam.[]


Oleh : Fitri Khoirunisa,A.Md 
Muslimah Ideologis Khatulistiwa

Posting Komentar

0 Komentar