TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kuliah Bebas Biaya, Mungkinkah?


Baru-baru ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjelaskan pembelajaran di era new normal akan dilaksanakan secara daring untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Berarti selama Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) mahasiswa harus mempersiapkan kebutuhan dana yang sangat besar untuk kuota internet. 

Tidak sedikit mahasiswa yang mengeluhkan akan mahalnya kuota internet yang membuat pengeluaran mereka semakin bertambah. Jika biasanya dalam sebulan menghabiskan sekitar Rp100 ribu untuk kuota internet, maka selama PJJ bisa sampai Rp400 ribu. Belum lagi mereka tetap diharuskan membayarkan UKT penuh walau mereka kuliah di rumah masing-masing selama pandemi dan tidak menikmati fasilitas kampus.

Berbagai gerakan perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus dan daerah pun melakukan unjuk rasa. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di Kemendikbud guna membahas aspirasi mereka terhadap dunia pendidikan, salah satunya masalah pembiayaan kuliah dimasa pandemic (detik.com). 

Unjuk rasa juga terjadi di Universitas Brawijaya (UB). Puluhan mahasiwa UB melakukan aksi demontrasi menuntut penurunan UKT (okezone.com, 18/06/20). 

Namun hingga selesai mediasi tidak ada titik temu antara rektorat dengan mahasiswa. Begitupun di kampus Universitas Negri Islam (UIN) Banten. Menurut Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Banten Ade Riad Nurudin dalam orasinya, aksi ini dilatarbelakangi karena keluhan dan keresahan yang dialami oleh mahasiswa UIN Banten atas tidak adanya titik terang dari pimpinan kampus mengenai kebijakan yang diharapkan mahasiswa soal penggratisan atau pemotongan UKT semester depan.

Menurutnya, pihak kampus tak serius menanggapi keluhan mahasiswa. Meski begitu, Ade mengaku bahwa rektorat sempat memberikan janji untuk memberikan subsidi berupa gratis kuota internet untuk mahasiswa, namun hingga saat ini belum diberikan (bantennews.co.id).

Berbagai aspirasi dan protes yang disampaikan mahasiswa ini terlihat tidak mendapat respon dari pemerintah. Walaupun akhirnya Mendikbud menetapkan terdapat skema-skema dalam penurunan UKT dan menjanjikan realokasi dana sebesar Rp1 triliun yang akan diberikan kepada Perguruan Tinggi Negri (PTN) dan Swasta (PTS). Tetapi alokasi dana tersebut malah diprioriotaskan untuk mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan bersyarat. Bantuan ini juga hanya diberikan kepada mahasiswa yang sedang menjalankan masa kuliahnya, namun bukan yang sudah mendapatkan KIP-kuliah, sehingga  tidak ditujukan untuk mahasiswa baru. 

Berdasarkan hal tersebut tidak semua mahasiwa yang berkuliah di PTN dan PTS mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya kuliah. Karena hanya orang tertentu yang memenuhi syarat saja yang akan mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya kuliah. Dibalik itu semua, semestinya rakyat memahami atau menyadari bahwa dalam Islam, pendidikan merupakan hak warga negara. Negara wajib menyediakan secara gratis, cuma-cuma dan berkualitas. 

Mahasiswa dan umat harus menuntut ini semata-mata karena merupakan syari’at Islam yang harus ditegakkan. Namun tuntutan tersebut harusnya tidak sebatas selama masa pandemi saja. Jika setelah pandemi masyarakat kembali bersikap normal, berarti sama saja kita membiarkan ranah pendidikan menjadi komoditas bisnis. Tiadanya kritik terhadap kewajiban negara menyediakan pendidikan gratis juga berarti melestarikan tata kelola layanan masyarakat yang menyengsarakan karena lepasnya tanggung jawab penuh negara.

Mahalnya biaya pendidikan dalam sistem sekuler-kapitalisme disebabkan pendidikan merupakan komoditas yang dapat dikomersialisasikan. Hal ini sesuai dengan prinsip kebebasan kepemilikan yang dianutnya, sehingga siapa saja berhak memiliki apa pun dan mengomersialkannya, termasuk pendidikan. Negara tidak bertanggung jawab atas biaya dan fasilitas pendidikan rakyat. Selain itu dengan negara yang hanya mengandalkan pemasukan dari pajak dan investasi swasta membuat mustahil untuk memberikan pendidikan gratis. 

Selain itu, dengan diharuskannya PTN menjadi badan hukum, membuat negara lepas tangan terhadap biaya pengelolaan PTN. Karena dengan menjadi badan hukum, PTN harus mendanai dirinya sendiri, baik dari UKT, unit usaha PTN, ataupun investasi swasta. Hal ini semakin menyempurnakan usaha kapitalisasi kampus.

Berbeda dengan Islam kebutuhan kolektif (masyarakat) seperti kesehatan, keamanan, dan pendidikan dijamin oleh negara. Pembiayaan pendidikan, gaji guru, dan sebagainya ditanggung oleh negara yang bertanggung jawab penuh atas itu. Semua rakyat berhak mendapatkan jaminan tersebut tanpa syarat-syarat tertentu baik miskin maupun tidak. 

Dan juga negara tidak menutup kemungkinan adanya inisiatif dari rakyat bagi mereka yang kaya untuk berperan dalam pendidikan. Melalui wakaf, sejarah mencatat banyak orang kaya yang membangun sekolah dan universitas. Dari wakaf ini, rakyat akan mendapatkan pendidikan non formal secara gratis atau paling tidak biaya yang murah bagi rakyat.

Sistem pendidikan formal yang diselenggarakan negara Khilafah memperoleh sumber pembiayaan sepenuhnya dari negara (Baitul Mal). Terdapat dua sumber pendapatan Baitul Mal yang dapat digunakan membiayai pendidikan, yaitu: (1) pos fai` dan kharaj –yang merupakan kepemilikan negara– seperti ghanimah, khumus, jizyah, dan dharibah; (2) pos kepemilikan umum, seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (Zallum, 1983; An-Nabhani, 1990).

Jika dua sumber pendapatan itu ternyata tidak mencukupi, dan dikhawatirkan akan timbul efek negatif (dharar) jika terjadi penundaan pembiayaannya, maka negara wajib mencukupinya dengan segera dengan cara berhutang (qardh). Utang ini kemudian dilunasi oleh negara dengan dana dari dharibah (pajak) yang dipungut dari kaum muslimin (Al-Maliki,1963).

Biaya pendidikan dari Baitul Mal itu secara garis besar dibelanjakan untuk 2 (dua) kepentingan. Pertama, untuk membayar gaji segala pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan, seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain. Kedua, untuk membiayai segala macam sarana dan prasana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya (An-Nabhani, 1990).

Hal tersebut sudah pernah terjadi dimasa kejayaan Islam jauh sebelum sekuler-kapitalisme mengusai dunia. Sejarah Islam pun telah mencatat kebijakan para khalifah yang menyediakan pendidikan gratis bagi rakyatnya (Khalid, 1994). Dan atas izin Allah, sesuai janji Allah SWT dan bisyarah Rasulullah SAW, hal tersebut akan bangkit kembali. Semoga kita senantiasa berada dalam barisan para pejuangnya. []

Oleh Tria Putri

Referensi 
https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/05/144500265/kemdikbud-pastikan-ukt-tidak-naik-tawarkan-4-skema-keringanan
https://foto.okezone.com/view/2020/06/18/1/65050/mahasiswa-ub-demo-tuntut-penurunan-ukt-ditengah-pandemi
https://www.bantennews.co.id/puluhan-mahasiswa-uin-banten-tuntut-ukt-digratiskan/
https://m.detik.com/news/berita/d-5063661/massa-mahasiswa-di-kemendikbud-bakar-ban-minta-audiensi-dengan-nadiem
https://www.kompas.com/edu/read/2020/06/21/060000371/kemendikbud-anggarkan-rp1-triliun-untuk-dana-bantuan-ukt
https://aceh.tribunnews.com/2020/06/19/kemendikbud-gelontorkan-bantuan-rp-1-triliun-untuk-mahasiswa-yang-terdampak-covid-19-ini-syaratnya?page=all
https://tirto.id/tuntutan-mahasiswa-saat-corona-bebaskan-ukt-atau-subsidi-pulsa-ePKj
https://khilafahislamiyah.wordpress.com/2007/05/02/pembiayaan-pendidikan-dalam-islam/

Posting Komentar

0 Komentar