Komersialisasi Kesehatan Memakan Korban, Bagaimana Pandangan Islam?



Alangkah nestapanya hati seorang ibu, tatkala anak yang diharapkan lahir ke dunia tak bisa diselamatkan gegara tak mampu bayar biaya uji tes covid-19. Tingginya biaya uji tes covid-19 telah memakan korban. Ada aroma “komersialisasi” tes ini yang menguntungkan sejumlah pihak.

Sebagaimana dilansir BBCNews (18/06), seorang ibu di Makassar, Sulawesi Selatan, harus kehilangan anak di dalam kandungannya karena tak mampu membayar biaya swab test sebesar Rp 2,4 juta. Padahal kondisi ibu tersebut membutuhkan penanganan cepat untuk dilakukan operasi persalinan. Lambannya penanganan pasien covid-19 karena ketiadaan biaya membuat hati miris, apalagi sampai menyebabkan hilangnya nyawa.  

Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, mengungkapkan bahwa saat ini banyak  rumah sakit yang menggunakan aji mumpung untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Yaitu dengan menetapkan tarif yang mahal untuk tes virus corona. Dengan kata lain, telah terjadi “komersialisasi” tes covid-19. (BBCNews, 18/6)

Biaya rapid test mulai dari Rp 200.000 hingga Rp. 500.000 dengan masa berlaku hanya tiga hari. Sedangkan biaya swab test (alat PCR) berkisar antara  Rp 1,5 juta hingga 2,5 juta dengan masa berlaku tujuh hari. Setelah masa berlaku lewat, harus tes ulang. (Kompas.com, 19/6)

Saat ini, uji tes covid-19,  baik rapid maupun swab test memang dibutuhkan masyarakat untuk berbagai keperluan menghadapi babak new normal. Situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk  mengambil keuntungan. Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap harga tes covid-19 diduga telah memicu tingginya harga tes ini. Sehingga harga dapat dipermainkan oleh sejumlah rumah sakit.

Beginilah karakter bawaan dari sistem kapitalis, mengeruk keuntungan sebesar-besarnya walau  menari diatas penderitaan orang lain. Tak ada rasa peduli dan empati terhadap orang lain. Sifat individualisme sangat menonjol dalam sistem ini. Karena tujuan besarnya hanyalah materi semata.  

Pemerintahnya pun, abai terhadap kebutuhan dasar rakyatnya. Tidak ada kontrol dan pengawasan terhadap harga tes covid-19 sehingga tidak ada HET (harga eceran tertinggi) yang jadi standar penentuan harga. Harga pun melambung tinggi tak terkendali.

Dengan demikian, rakyat dengan ekonomi pas-pasan yang menjadi korban. Untuk bertahan hidup di masa pandemi saja sudah  berat, ditambah lagi tingginya biaya rapid dan swab test yang mencekik, berlipat-lipatlah beban yang ditanggung masyarakat. 

Pandangan Islam

Dalam Islam, pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan fasilitas publik yang diperlukan kaum muslimin dalam terapi pengobatan dan berobat. Termasuk didalamnya juga tes untuk mendeteksi seseorang terkena wabah atau tidak,  karena merupakan bagian dari terapi pengobatan. Seperti halnya rapid test dan swab test saat ini, merupakan kemaslahatan dan fasilitas publik. Kemaslahatan dan fasilitas publik (al-mashalih wa al-marafiq) itu wajib disediakan oleh negara secara gratis sebagai bagian dari pengurusan negara terhadap rakyatnya. Sesuai dengan sabda Rasul Saw :

 “Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggungjawab atas rakyat yang dia urus” (HR. al-Bukhari) 

Sebagai salah satu tanggung jawab pemimpin adalah wajib menyediakan fasilitas kesehatan dan  pengobatan secara gratis. Mengacu pada hal ini, maka seyogyanya, rapid test dan swab test pun harus cuma-cuma. Karena uji tes ini merupakan bagian dari fasilitas kesehatan.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa serombongan orang dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam. Mereka jatuh sakit di Madinah. Rasulullah Saw sebagai kepala negara, meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba’. Mereka diperbolehkan minum air  susunya secara gratis sampai sembuh (HR al-Bukhari dan Muslim).

Pun pada masa kekhalifahan, Khalifah Umar Bin Khaththab ra juga menyediakan dokter gratis untuk mengobati Aslam (HR al-Hakim).

Semua itu merupakan dalil dan tauladan dari Rasul Saw, bahwa pelayanan kesehatan dan pengobatan adalah kebutuhan dasar yang wajib disediakan oleh negara secara gratis untuk seluruh rakyat tanpa melihat tingkat ekonominya.

Jaminan Kesehatan dalam Islam 

Dalam Islam, jaminan kesehatan memiliki empat sifat. Pertama, Universal, maksud universal adalah berlaku untuk semua kalangan, tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam memberikan pelayanan kepada rakyat. Kedua, gratis atau bebas biaya. Rakyat tidak dikenai pungutan biaya apapun dalam mendapatkan layanan kesehatan. Ketiga, akses mudah dan cepat. Seluruh rakyat dapat mengaksesnya dengan mudah. Keempat, pelayanan mengikuti kebutuhan medis, bukan dibatasi oleh plafon.

Pemberian layanan kesehatan yang serba gratis tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Seluruh pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat bisa diperoleh dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syariah. Diantaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum seperti, hutan, tambang, migas dan sebagainya. Bisa pula dari sumber yang lain yaitu, kharaj, jizyah, ghanimah, fa’i, ‘usyur, pengelolaan harta milik negara dan lain sebagainya. 

Jika harta dengan kepemilikan umum dan kepemilikan negara dikelola sesuai tuntunan syara’ maka akan lebih dari cukup untuk memberikan layanan kesehatan dan pengobatan secara gratis dan berkualitas kepada rakyat. Sehingga tidak akan terjadi hilangnya nyawa tersebab ketidakmampuan secara ekonomi, karena semua rakyat dapat menikmati layanan kesehatan secara gratis.

Konsep layanan kesehatan gratis tersebut hanya akan bisa dinikmati jika syariah Islam diterapkan secara kaffah pada semua aspek kehidupan. Sebagaimana sudah dicontohkan oleh Nabi Saw dan para khalifah sesudahnya. Kesempurnaan syariat Islam akan menjadi rahmatan lil ‘alamin jika sistem ini diterapkan secara menyeluruh dalam bingkai khilafah ‘ala minhajin nubuwah. Wallahu a’lam bisshawab.[]

Oleh: Bunda Atiqoh

Posting Komentar

0 Komentar