Kemarahan Presiden, Prestasi atau Frustasi?



Jagad maya dihebohkan dengan beredarnya video Presiden Joko Widodo yang marah-marah dihadapan para menteri yang diunggah sekretaris presiden di akun  youtube resminya, Minggu (28/6/20).

Jokowi menganggap banyak menterinya belum punya sense of crisis dan mereka bekerja secara normal dalam masa pandemi virus COVID-19.

Presiden juga meminta para menteri membuat kebijakan luar biasa (extraordinary) untuk menangani krisis akibat pandemi COVID-19. Jika para menteri membuat kebijakan biasa saja seperti kondisi normal, maka Jokowi mengancam akan merombak kabinet (reshuffle).

Ungkapan kekecewaan itu di sampaikan dalam pidato membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta 18 Juni 2020.

Menurut Jokowi kondisi tiga bulan lalu dan kondisi tiga bulan kedepan masih dalam suasana krisis pandemi.

Informasi tersebut merujuk pada proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dibuat beberapa lembaga Internasional.

Data OECD menyebutkan pertumbuhan ekonomi (dunia)  terkontraksi 6% bisa sampai 7,6% minusnya. Sedangkan menurut Bank Dunia (proyeksi ekonomi dunia)  bisa minus 5%.

Karena itu Jokowi meminta para menteri memiliki sense of crisis yang sama dalam menangani kondisi tersebut. "Jangan biasa-biasa saja, jangan anggap normal."

Dari pernyataan di atas dapat di  pastikan presiden lebih mengutamakan pemulihan ekonomi dibandingkan keselamatan nyawa rakyatnya akibat terpapar virus Corona. Presiden lebih perduli data-data yang disampaikan lembaga Intetnasional tentang laju pertumbuhan ekonomi, daripada data orang yang meninggal akibat terinveksi virus COVID-19.

Sedangkan dari kemarahan presiden tidak ada satu pun kebijakan yang dikeluarkan untuk dapat di tindak lanjuti.

Banyak kalangan yang meragukan sikap kepala negara tersebut. Sikap ini apakah prestasi sebagai bentuk ketegasan atasan terhadap bawahan atau karena frustasi atas kegagalan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang kurvanya sampai saat ini belum menunjukkan penurunan bahkan terus meningkat.

Penanganan pandemi yang amburadul, bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan ekonomi yang hancur sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Mungkin perlu untuk diingatkan lagi, dimana di awal-awal pandemi, presiden dan jajarannya menganggap enteng masalah virus ini dan percaya diri dapat mengatasi penyebaran virus ini bahkan para jajarannya mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang terkesan meremehkan.

Begitu mudahnya memasukkan TKA Cina, sedangkan virus ini berasal dari negara tersebut.

Kemudian setelah tidak terbendung lagi penyebarannya, presiden bingung dan kelabakan lalu menyatakan perang dengan corona. Setelah itu menyatakan bersahabat dengan corona akibat tidak berdayanya mencegah penyebaran virus ini (menyerah).

Jujur saja, saya sebagai ibu rumah tangga juga bingung dengan kebijakan yang selalu berubah-ubah.

Presiden seharusnya jangan sepenuhnya menyalahkan para menteri atas karut marutnya negeri ini.

Semua berawal dari tidak konsistennya presiden dalam mengambil kebijakan di tengah pandemi ini. 

Peraturannya selalu berubah-ubah. Belum selesai peraturan yang satu dapat diterapkan oleh semua daerah, sudah dibuat lagi kebijakan yang baru.

Presiden juga pernah menyatakan bahwa tidak ada visi dan misi menteri. Yang ada visi misi presiden-wakil presiden. Pernyataan ini disampaikan dalam sidang kabinet pertama 24 November 2019.

Tidak salah bila para menteri bekerja menunggu instruksi presiden dan mungkin terkesan lambat. Berarti yang lambat presiden atau para mentrinya?

Islam telah banyak memberikan contoh bagaimana seharusnya seorang pemimpin dalam mengelola sebuah negara, mengatur bawahannya, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat tidak membingungkan.

Dalam Daulah Islam pemimpinnya disebut khalifah. Seorang khalifah dalam melegislasi hukum terikat hukum syara'. Diharamkan atasnya melegislasi hukum yang tidak diambil melalui proses ijtihad yang benar dari dalil-dalil syara'.

Khalifah terikat dengan hukum yang dilegislasinya dan terikat dengan metode ijtihad yang dijadikannya sebagai pedoman dalam pengambilan suatu hukum. Khalifah tidak dibenarkan melegislasi hukum berdasarkan metode ijtihad yang bertentangan dengan apa yang telah diadopsinya dan tidak diperkenankan mengeluarkan perintah yang bertentangan dengan hukum-hukum yang telah dilegislasinya.

Seorang khalifah ini tidak bekerja sendiri, beliau dibantu oleh beberapa orang yang salah satunya menjabat sebagai mu''awin tafwidl dan mu'awin tanfidz.

Mu'awin tafwidl diangkat oleh khalifah dan di beri wewenang untuk mengatur berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya.

Syarat-syarat mu'awin tafwidl sama seperti persyaratan khalifah, yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, adil dan memiliki kemampuan yang menyangkut tugas-tugas yang diembannya.

Mu'awin tafwidl wajib memberi laporan kepada khalifah, tentang apa yang diputuskan, atau apa yang dilakukan, atau tentang penugasan wali dan pejabat, agar wewenangnya tidak sama dengan khalifah. Mu'awin tafwidl wajib memberikan laporan kepada khalifah dan melaksanakan apa yang diperintah khalifah.

Khalifah wajib mengetahui aktivitas mu'awin tafwidl dan pengaturan berbagai urusan yang dilakukannya, agar khalifah dapat menyetujui yang sesuai dengan kebenaran dan mengoreksi kesalahan. Mengingat pengaturan urusan umat adalah tugas khalifah yang dijalankan berdasarkan ijtihadnya.

Selain mu'awin tafwidl, khalifah juga mengangkat mu'awin tanfidz sebagai pembantu dalam kesekretariatan. Tugasnya menyangkut bidang administrasi dan bukan pemerintahan. Instansinnya merupakan salah satu badan untuk melaksanakan instruksi yang berasal dari khalifah kepada instansi dalam maupun luar negeri. Memberikan laporan apa yang telah diterimanya kepada khalifah.

Instansinya berfungsi sebagai perantara antara khalifah dan pejabat lain, menyampaikan tugas dari khalifah atau sebaliknya menyampaikan laporan kepadanya dalam urusan : 
a. Hubungan dengan rakyat.
b. Hubungan internasional.
c. Militer atau pasukan.
d. Institusi negara lainnya selain militer.

Mu'awin tanfidz harus seorang laki-laki dan muslim, karena ia adalah pendamping khalifah.

Mu'awin tanfidz selalu berhubungan langsung dengan khalifah, seperti halnya mu'awin tafwidl. Dia berposisi sebagai mu'awin dalam pelaksanaannya, bukan menyangkut pemerintahan.

Pemerintahan dalam sistem Islam adalah sistem kesatuan bukan sistem federal. Pemerintahannya bersifat sentralisasi, sedangkan sistem administrasi adalah desentralisasi.

Hukum-hukum yang diterapkan menggunakan hukum Islam dan keamanannya didasarkan pada keamanan Islam.

Untuk masalah politik ekonomi, Islam juga mengatur secara detail dan terperinci, yaitu bentuk masyarakat yang hendak diwujudkan harus dijadikan asas untuk memenuhi kebutuhannya.

Investasi dan pengelolaan modal asing diseluruh negara tidak dibolehkan, termasuk larangan memberikan hak istimewa kepada pihak asing.

Apabila masih ragu dengan sistem islam, mari kita lihat lagi sejarah tentang kepemimpinan Khalifah Umar bin Kattab dalam mengelola negara serta meriayah umatnya.

Dimana pada saat terjadinya wabah di negeri Syam, beliau selalu mendengarkan pendapat para ahli dan tidak segan-segan mengambil keputusan yang disampaikan para ahli terkait merebaknya wabah menular (Tha'un).

Kritik terhadap pemerintah merupakan hak kaum muslim dan hukumnya fardlu kifayah. Ini juga pernah disampaikan oleh Khalifah Umar bin khattab dalam pidatonya, meminta masyarakat Mekkah tak ragu untuk menegurnyadalam beberapa hal kalau dia salah. Bahkan Umar meminta rakyat tak ragu menuntutnya jika rakyat tak terhindar dari bencana, pasukan terperangkap ketempat musuh.

"Bantulah saya dalam tugas saya menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dan bekalilah saya dengan nasihat-nasihat saudara sehubungan dengan tugas yang dipercayakan Allah kepada saya demi kepentingan saudara-saudara sekalian," kata Umar ra. menutup pidatonya.

Ini hanya sebagian saja hukum-hukum dalam Daulah Islam, masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang lain. Apabila mampu menerapkannya bukan tidak mungkin kita dapat keluar dari krisis ini.

Perlu disadari yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi adalah landasan yang benar dalam pengambilan kebijakan.

Dan seharusnya pemimpin tidak boleh menyerahkan kebijakan dalam menangani suatu masalah pemerintahan kepada para pembantunya. Karena dapat menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat seperti saat ini, program-program tidak berjalan sesuai rencana. 

Para pembantu presiden mengeluarkan kebijakan sendiri-sendiri dan presidennya hanya terima beres, bila gagal tinggal marah-marah dan berujung pemecatan.

Dan bila menetapkan keputusan hanya berdasarkan kepentingan sekelompok orang saja tanpa mempertimbangkan apakah membawa kemaslahatan bagi umat atau tidak.

Inilah wujud pemimpin negara dalam lingkaran sistem kapitalis yang hanya mementingkan kepentingan dunia tidak beraliansi terhadap akherat

Selama dalam koridor kapitalisme tidak akan lahir kebijakan benar karena akan selalu untungkan kapitalis. Wallahua'lam bishshawab.[]

Oleh:  Tutik Indayani
Komunitas Pejuang Pena Pembebasan

Posting Komentar

0 Komentar