TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kedok Investasi Membuka Penjajahan Baru


Pemprov Kalsel terus mengoptimalkan langkah 'menggaet' investor luar terutama Australia. Potensi kerja sama yang ditawarkan sektor tambang, perdagangan, flywood dan furniture. Seperti kemarin, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel menggelar zoom meeting dengan pihak Australia.

Dalam zoom meeting bertajuk "Memanfaatkan Peluang Trade, Tourism and Investment (TTI) Australia di Era New Normal dan Implementasi IA-CEPA" tersebut menghadirkan Keynote Speaker, HE Heru Hartanto Subolo (Konsul Jendral Sydney). Pembicara Henry Rombe (Kepala IIPC Sydney) dan Ayu Siti Maryam (Kepala IITPC Sydney).

Kepala DPMPTSP Kalsel (Ir Nafarin) mengatakan, Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) adalah kerja sama antara dua negara pada sektor perdagangan, pariwisata dan investasi. Dikatakan Nafarin, peluang investasi dari Australia cukup besar, sehingga coba dimanfaatkan agar masuk ke Kalsel. Di Indonesia, investasi yang berasal dari Australia masuk 10 besar, sedangkan di Kalsel Australia termasuk penanam modal tertinggi dengan nilai saat ini Rp11,180 miliar. Ke depan (sambung Nafarin) pihaknya akan menindak lanjuti agar bisa difasilitasi khusus pertemuan dengan Kalsel saja. "Kalau yang sekarang kan pertemuannya dengan pemerintah di seluruh Indonesia. Kerjasama ini intinya peluang bagus untuk investasi. Mudah-mudahan dari 17 sektor ada yang masuk ke Kalsel," sebutnya. (banjarmasinpost.co.id, 19/06/2020)

Masih ingatkah kita dengan pidato Presiden RI setahun yang lalu, tepatnya pada 14 Juli 2019. Pada saat itu, Presiden menyampaikan pidato pada acara Visi Indonesia di Sentul International Convention Center (Bogor, Jawa Barat). Dalam pidatonya tersebut, Jokowi menyampaikan lima tahapan untuk mewujudkan visi negeri ini agar lebih adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif. Kelima tahapan tersebut adalah pembangunan infrastruktur yang akan terus kita lanjutkan, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), mengundang para investor sebanyak-banyaknya, reformasi birokrasi dan menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran (nasional.kompas.com, 15/07/2019). 

Dua peristiwa yang berkaitan satu dengan lainnya. Sepintas nampaknya amat bagus program yang akan dilaksanakan tersebut. Namun, jika kita cermati dan dalami akan menambah informasi kepada kita secara gamblang. Amat wajar jika sistem yang diterapkan saat ini, memudahkan untuk melakukan investasi pada sebuah negara. Liberalisme yang telah mengakar kuat membuat manusia akhirnya mudah serta bebas melakukan sesuatu tanpa ada pertimbangan apapun. 

Dalam konsep ekonomi neoliberal salah satu tolak ukur dari pertumbuhan ekonomi ini adalah besaran nilai akumulasi modal dan produksi barang-jasa. Ekonomi menjadi kunci atas keberhasilan suatu wilayah bahkan negara. Dengan begitu, untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang terus naik, maka dijalankanlah program menggaet para investor tadi. Yang dimungkinkan dengan banyaknya investor asing yang menanamkan modalnya, maka perekonomian akan berjalan dengan baik. Roda ekonomi akan berputar secara signifikan. Yang berarti akan terus berjalan walaupun di tengah pandemi. 

Namun tanpa disadari, investasi tersebut patut diduga adalah sebagai bentuk pencengkaram pada sebuah negara atau wilayah tertentu serta membuatnya makin liberal. Ditambah lagi meminimalkan peran serta dari pemerintah negeri sendiri. Sehingga membuat rakyat menelan pil pahit kembali. Lantas akan dibawa kemana nasib rakyat ini? Terlebih, negeri ini masih diselimuti pandemi yang belum tahu ujungnya.

Sejatinya, berdasarkan fakta yang ada bahwa adanya para investor asing tersebut semakin memperkuat kapitalisasi berbagai kebutuhan layanan publik. Dan kembali lagi, rakyat yang akan menelan pil pahit. Rakyat yang kemudian akan semakin menderita lewat itu semua. Pintu penjajahan kembali semakin terbuka lebar dan asing semakin berkuasa atas aset-aset yang seharusnya dimiliki umat. 

Penjajahan gaya baru (neo-imprialisme) kini membuat suatu negeri terkesima, tergoda dan terpedaya oleh segala bujuk rayu yang mereka tawarkan. Dengan kedok investasi mereka akhirnya mampu mengeruk sumber daya alam suatu negara (wilayah, daerah) dengan legal alias resmi. 

Dalam pandangan Islam, kekayaan alam merupakan kepemilikan umum dan wajib dikelola oleh negara. Kemudian hasilnya akan sepenuhnya diserahkan kepada rakyat (ummat). Haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum ini kepada individu dan kelompok, baik dalam maupun asing. Sebagaimana sabda Nabi saw.

"Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api.” (HR Ibnu Majah). Imam at-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits dari penuturan Abyadh bin Hammal. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasul saw. untuk dapat mengelola  sebuah tambang garam. Rasul saw. lalu meluluskan permintaan itu. 

Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (mâu al-iddu).” Rasul saw. kemudian bersabda, “Ambil kembali tambang tersebut dari dia.” (HR at-Tirmidzi).

Artinya, pemerintah akan menerapkan secara sempurna dan menyeluruh sistem Islam dalam kehidulan manusia. Sehingga segala persoalan kehidupan dapat diatasi tanpa menimbulkan masalah baru. Terlebih jika negara berada pada situasi pandemi, tentunya akan lebih memprioritaskan pada penanganan kasus serta memenuhi kebutuhan rakyat. Untuk memenuhi kebutuhan rakyat, negara dapat mengambil dari kas (baitul mal). Itulah seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Karena nyawa rakyat lebih berharga dari apapun.

Mari kembali. Kembali pada aturan Islam yang sempurna. Karena sebagai hamba yang beriman, kita wajib menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan meneladani apa-apa yang Rasul contohkan. Tentu, dalam hal ini (pelaksanaan aturan Islam secara sempurna) umat muslim memerlukan peran negara dalam pelaksanaannya. Sebab tanpa peran negara, aturan Islam tidak mampu terlaksana secara sempurna sampai kapanpun. Wallahu a’lam.

Walhasil dengan menjalankan konsep Islam, maka membuat negara dalam hal ini adalah pemimpin negeri menjalankan secara sungguh-sungguh kewajiban yang sejatinya harus dilakukan. Dalam hal ini pemimpin negeri harus bisa menjalankannya dengan baik, artinya memenuhi hak-hak dari rakyatnya. 

Tentulah semua itu hanya bisa diterapkan manakala sistem yang ada adalah Islam. Dlam hal ini (pelaksanaan aturan Islam secara sempurna) umat muslim memerlukan peran negara dalam pelaksanaannya. Sebab tanpa peran negara, aturan Islam tidak mampu terlaksana secara sempurna sampai kapanpun. Wallahu a’lam.

Oleh: Mulyaningsih, S. PT
Pemerhati Anak, Remaja dan Keluarga

Posting Komentar

0 Komentar