TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kebijakan Daring, Membuat Wali Murid Pusing



Mendikbud Nadiem Makarim memutuskan bahwa tahun ajaran baru dimulai pada 13 Juli 2020. Kegiatan pembelajaran untuk saat ini masih harus dilakukan secara daring pada wilayah zona merah. Hal ini akibat Pandemi yang masih belum juga usai. Bahkan jumlah positif covid-19 di Indonesia masih terus meningkat.

Berdasarkan laporan data pada akun Twitter @BNPB_Indonesia, Minggu (19/7/2020) sore, tercatat ada 1.639 kasus baru.

Sehingga total kasus virus corona di Indonesia menjadi 86.521 orang. (TribunTernate.com, 19 Juli 2020)

Kondisi tersebut menuai berbagai respon orangtua wali murid. Ada yang sepakat dan mendukung demi keselamatan putra-putrinya. Namuna tidak sedikit yang menolak kebijakan tersebut. Alasan Orangtua beragam. Ada yang karena kesulitan mengkondisikan anaknya untuk belajar di rumah. Terutama jika siswa usia TK dan SD. Namun ada juga yang terkendala biaya paket internet dan gadget. Lebih-lebih jika orangtua yang memiliki jumlah anak usia sekolah lebih dari satu.

Memang saat Pandemi semua pihak diuji. Tidak terkecuali Orangtua walimurid maupun guru dan penyelenggara pendidikan. Terutama lembaga pendidikan swasta. Beban biaya pendidikan menjadi tanggung jawab Orangtua secara penuh.

Seandainya sejak awal Pandemi pemerintah menetapkan kebijakan lockdown, pasti penyebaran positif covid-19 tidak akan merata. Sehingga wilayah zona merah berjumlah sedikit. Wilayah zona hijau bisa tetap pembelajaran tatap muka.

Kondisi saat ini, ibarat nasi sudah menjadi bubur. Akibat kebijakan penguasa yang serampangan siswa dan walimurid menjadi korban. Negara telah melepaskan tanggung jawab pembiayaan pendidikan kepada rakyat. Sistem kapitalisme telah menjadikan standar untung rugi dalam setiap kebijakan.

Jikalau pemerintah menetapkan pembelajaran daring. Seharusnya beban biaya paket internet juga perlu dialokasikan. Karena tidak semua walimurid memiliki kemampuan.

💫 Sistem Pendidikan Islam

Berbeda dengan sistem pendidikan di dalam Islam. Sistem pendidikan yang diterapkan secara komprehensif. Menempatkan negara sebagai pihak utama yang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan. Meskipun keterlibatan pihak swasta tetap diberikan kesempatan. Hal ini berdasarkan sebuah hadits Rosulullah SAW:

"Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.’” (HR Ibnu Asakir, Abu Nu’aim).

Berawal dari pemahaman bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka negara akan mengambil peran dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Baik itu gedung sekolah, guru termasuk gajinya, asrama, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Negara akan memberikan porsi dana yang cukup besar dari Baitul mal dari pos pemasukan harta kepemilikan umum atau negara. Hal ini karena pendidikan adalah kebutuhan rakyat. Dan negara berperan sebagai pelayan rakyat.

Penyelenggaraan pendidikan memang membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu negara mengambil alih penuh. Sehingga rakyat akan merasakan biaya pendidikan yang murah bahkan gratis.

Apalagi jika saat-saat ada Pandemi. Khalifah akan memberikan perhatian lebih terkait kebijakan penyelenggaran belajar mengajar. Beberapa kebijakan Khalifah diantaranya:

Pertama, Khalifah akan menerapkan sistem lockdown. Memenuhi kebutuhan pokok semua warga yang terdampak secara langsung. Melakukan tes kepada semua warga. Mengkarantina warga yang positif terdampak wabah. Termasuk guru, siswa  dan semua civitas akademika.

Kedua, wilayah yang terkategori zona merah akan diberikan fasilitas pembelajaran daring secara gratis. Baik pihak sekolah milik negara maupun swasta. Begitupun wali murid dan siswa akan mendapat bantuan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran daring.

Ketiga, wilayah zona hijau tetap melakukan kegiatan belajar tatap muka. Mentaati protokol kesehatan sesuai arahan Khalifah.

Keempat, Negara melalui media komunikasi milik negara  akan menyampaikan kepada semua warga agar tetap sabar dan tabah.  Terutama saat mendampingi belajar siswa di rumah. Serta menyeru banyak meningkatkan iman dan takwa selama wabah. Mengajak semua pihak bekerjasama dalam mencegah meratanya wabah dengan tetap belajar di rumah.

Kelima, Khalifah akan mengawasi dan mengevaluasi pembelajaran online dan offline selama wabah ataupun tidak

Demikianlah beberapa hal yang bisa dilakukan Khalifah dalam mengatur pelayanan pendidikan warga negara baik muslim maupun nonmuslim.

Selain itu kurikulum yang ditetapkan negara berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Begitupun pembiayaan pendidikan semua menjadi tanggung jawab negara. Terutama saat wabah. Karena pendidikan di dalam Islam bervisi syurga. Mengemban misi mencetak generasi sholih-sholihah pejuang dan pemimpin peradaban Islam. Generasi yang siap berkontribusi mengemban Al-Qur'an dan Sunnah ke seluruh alam. Generasi yang beriman dan bertakwa serta menguasai ilmu-ilmu terapan.

Sebagai contoh, pada masa  Khalifah Umar bin Khatthab, beliau yang bertanggung jawab penuh mengirim para guru ke berbagai wilayah. Mereka ditugaskan untuk mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah. Serta ilmu yang terkait dengannya. Seperti bahasa Arab, tajwid, fiqih, Siroh, tafsir dan sebagainya. Serta menyeru Orangtua mengajari anak-anak mereka ilmu ketangkasan dan skill lain. Semisal berenang, memanah , berkuda dan lain-lain.

Khalifah juga memberikan gaji pada para guru masing-masing sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas) senilai sekitar Rp 30.000.000. Semua alokasi dana pendidikan beliau ambilkan dari Baitul mal.

Tentu, sudah saatnya umat kembali kepada sistem Islam yang Kaffah. Sebuah sistem yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam naungan Khilafah. Yang akan menerapkan pendidikan terbaik bagi generasi. Sehingga warga negara akan mendapatkan pelayanan pendidikan yang merata, mudah, amanah bahkan gratis pula. Wallahu a'lam bi ash-showab.[]

Oleh: Najah Ummu Salamah

Posting Komentar

0 Komentar