Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Tapi Anggaran Tidak Bertambah?



Berdasarkan data pemerintah hingga Senin pukul 12.00 WIB, diketahui ada 1.282 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan kini secara akumulasi ada 76.981 kasus Covid-19 di Indonesia, terhitung sejak kasus pertama yang diumumkan pada 2 Maret 2020.(kompas.com,13/7/2020)

Dilihat dari data tersebut, Covid-19 di Indonesia kian mengkhawatirkan, hal itu juga di ungkapkan oleh Peneliti Oxford Max Roser melalui akun Twitter-nya, @MaxCRoser.

Roser menyebutkan beberapa negara yang dinilainya mengkhawatirkan salah satunya Indonesia. Kekhawatirannya dikarenakan belum berhasilnya negara tersebut menurunkan kurva kasus positif Covid-19, yang terlihat dari jumlah kasus terkonfirmasi yang terus bertambah setiap hari. Selain itu, negara tersebut juga dinilai tidak melakukan tes deteksi secara luas. (kompas.com,13/7/2020)

Sayangnya kekhawatiran akan bahaya covid-19 yang kian mengancam Indonesia tidak lantas membuat pemerintah menambah anggaran kesehatan untuk penanganan covid.

Menurut Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha tingginya kasus saat ini bukan karena penyebaran virusnya, tapi karena semakin intensnya tes. Sehingga kasus positif terlihat begitu tinggi. Oleh karena itu, dana penanganan Covid-19 tidak ditambah. Tetap Rp87,55 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut sudah merupakan alokasi yang cukup dengan modeling ratusan ribu penderita hingga akhir tahun. (muslimahnews.com,12 juli 2020)

Lagi-lagi dalih pemerintah tentang bertambahnya kasus melebihi 1000 kasus per harinya karena banyaknya tes yang dilakukan, bukan karena tidak diputusnya rantai sebaran virus. Sehingga banyaknya penambahan kasus perhari seolah wajar bahkan prestasi pemerintah karena sudah melakukan tes kebanyak orang. Padahal apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk indonesia tes yag dilakukan Indonesia termasuk kecil.

Berdasarkan data Worldometer 13 juli 2020 Indonesia telah melakukan tes rata-rata sekitar 20.000 spesimen per hari. Jika ditotal, jumlah tes Covid-19 di Indonesia sampai saat ini adalah 1.061.367 tes atau 3.879 per 1 juta populasi. Paling rendah Apabila dibandingkan dengan 5 negara yang memiliki populasi penduduk terbesar di dunia lainnya, angka itu termasuk yang paling kecil. Bahkan, jumlah tes di Indonesia juga masih kalah dengan Pakistan yang sejauh ini telah melakukan lebih dari 1,5 juta tes atau 7.173 tes per 1 juta penduduk. Padahal, jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) Pakistan jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia, yaitu 1,3 juta dollar AS. (kompas.com, 13/7/2020).

Padahal banyaknya kasus positif per hari di Indonesia bukan hanya karena masifnya tes yang dilakukan, melainkan karena diterapkanya new normal. Sejak awal diberlakukannya new normal disejumlah daerah ternyata semakin menambahan klaster baru penyebaran covid-19. Memang dari awal dtetapkannya new normal kebijakan tersebut dikritik berbagai kalangan karena pemerintah dianggap terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Alih-alih mengevaluasi kebijakan new normal, pemerintah malah lebih memilih untuk tetap mempertahankan kondisi new normal dengan hanya merevisi istilah new normal menjadi adaptasi kebiasaan baru (AKB). Pemerintah beranggapan penyebab masyarakat tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan dikarenakan salah dalam memahami istilah new normal.

Upaya yang dilakukan pemerintah harusnya tidak hanya sekedar mengganti istilah, tetap harus dengan mencari benang merah penularan, yakni dengan memutus rantai penularan terlebih dahulu.

kebijakan adaptasi kebiasaan baru merupakan hal yang dipaksakan, karena Indonesia belum siap untuk menghadapi kehidupan “berdamai” dengan covid. Tapi karena alasan ekonomi pemerintah tetap melaksanakan kebijakan tersebut.

Kebijakan pemerintah seharusnya didukung dengan kesiapan anggaran. Dengan menambah anggaran kesehatan dalam penanganan covid. Agar aktivitas masyarakat dapat berjalan normal tetapi bisa mencegah penyebaran virus. Maka harus diadakan tes massal covid gratis untuk seluruh masyarakat. Dengan mendatangkan petugas kerumah-rumah. melakukan karantina terhadap yang positif agar mudah diobati dan dilayani dengan baik.

Negara juga harus memenuhi kebutuhan pokok masyrakat yang kesulitan saat pemeriksaan berlangsung. Memang biaya yang akan dikeluarkan negara cukup besar. Tetap bagi negara yang mengabdi untuk rakyat, uang bukanlah masalah. Hal tersebut sebanding dengan hasil yang akan diperoleh. Dengan berakhirnya pandemi insyaallah.

Semua itu hanya akan terjadi jika pemegang kebijakannya mengambl kebijakan berlandaskan aturan yang benar.
Hal yang harus dilakukan dalam menghadapi wabah ini adalah mencari benang merah penularannya. Berarti harus memutus terlebih dahulu rantai penularan tersebut. Kebijakan new normal life saat ini, terlihat sebagai keputusan yang dipaksakan. Daerah-daerah di negeri ini sebenarnya belum siap menghadapi new normal life. Tapi, karena tuntutan ekonomi harus mengikuti aturan itu.

Dalam masyarakat sendiri memandang bahwa new normal life adalah hidup normal seperti biasa. Mereka tak menganggap ribuan kasus setiap hari sebagai ancaman. Sehingga banyak yang tidak mengikuti protokol kesehatan.  Beraktivitas seperti biasa. Berkumpul dan  mengadakan acara-acara adalah hal biasa. Baru terasa apabila salah satu atau beberapa orang di lingkungan mereka terjangkit virus ini.

Oleh karena itu tidak bisa disalahkan jika banyak tokoh yang mengkritik kebijakan ini. Sebagai pemangku kebijakan yang arif, sudah selayaknya setiap kebijakan yang menimbulkan kontroversi dan kritikan dievaluasi. Jika memang membahayakan, lebih baik dihentikan saja. Agar tidak banyak lagi korban berjatuhan. Kasihan, mereka adalah rakyat yang tak bersalah. Mereka hanya ingin hidup aman tanpa bayang-bayang ancaman.

Kalau perlu sembari menahan aktivitas masyarakat agar virus tak cepat menyebar. Pemerintah perlu mengadakan tes massal covid gratis bagi seluruh warga. Dengan petugas yang datang ke rumah-rumah. Jika sudah  positif, maka langsung diadakan karantina dan diobati dan dilayani dengan baik.

Saat pemeriksaan ini berlangsung tentu masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Maka, sudah menjadi peran pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Terutama kebutuhan pokok sehari-hari. Memang, biaya yang akan dikeluarkan cukup besar. Tapi akan sebanding dengan hasil yang diperoleh. Pandemi ini insya Allah akan segera berakhir.

Bagi negara yang mengabdi untuk rakyat, uang berapa pun tidak akan masalah. Hal ini hanya akan terjadi jika pemegang kebijakannya adalah orang yang bijak dalam menyelesaikan masalah. Bijak berlandaskan aturan yang benar.[]

Oleh : Mia Purnama, S.Kom 


Posting Komentar

0 Komentar