TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kasta Sekolah dan Problematika Pendidikan



Pendidikan adalah kebutuhan setiap manusia. Tanpanya, sulit mewujudkan manusia beriman dan bertakwa. Itulah kenapa pendidikan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap warga negara. Hanya saja, hak mendapat pendidikan dewasa ini sungguh ironis. Tidak semua rakyat menikmati hak tersebut. Ada yang harus bersusah payah mendapatkannya. Ada yang begitu mudah mencapainya. Ada pula yang putus sekolah lantaran tak mampu memenuhi biayanya. 

Bersekolah di sekolah negeri adalah harapan setiap peserta didik. Selain ramah biaya, sekolah negeri juga menjanjikan tatkala ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya. Statusnya sebagai sekolah pemerintah membuatnya terpercaya. Adapun sekolah swasta, selain berat di biaya, belum ada jaminan mudah diterima di sekolah lanjutan. Meski tak ada jaminan  kualitas pendidikan sekolah negeri lebih baik dibanding sekolah swasta. 

Fenomena kasta dan prestise sekolah negeri dan swasta ini sudah lama terjadi. Untuk menghilangkan kasta sekolah, pemerintah menerapkan sistem zonasi pada PPDB. Diharapkan sistem zonasi mampu menghilangkan tensi sekolah favorit dan diskriminasi antar siswa. Kebijakan zonasi ini pun dilanjutkan di era kepemimpinan Nadiem Makarim. 

Nadiem mengatakan, PPDB secara zonasi tersebut menghilangkan diskriminasi yang terjadi selama ini di mana murid-murid sekolah negeri didominasi oleh murid-murid yang berasal dari kelompok ekonomi tinggi. Penyebabnya, murid-murid dari kelompok tersebut mempunyai akses mengikuti bimbingan belajar sehingga memperoleh nilai ujian nasional yang tinggi dan memudahkan mereka masuk ke sekolah negeri. Ia menyebut sistem zonasi sebagai sebagai bentuk revolusi senyap atau silent revolution. (Kompas, 29/07/2020)

Nadiem juga menyebut sekolah negeri seharusnya diperuntukkan bagi siswa dengan tingkat ekonomi rendah dan membutuhkan. Nadiem menambahkan salah satu tugas besar yang perlu dituntaskan pihaknya adalah meningkatkan angka partisipasi kasar atau rasio jumlah siswa yang sedang bersekolah. "Kalau kita hitung-hitung dari semua total jumlah kebutuhan sekolah di Indonesia dan kita proyeksikan ke depan, tidak mungkin [bisa terpenuhi] tanpa partisipasi pihak swasta," ungkapnya.(Cnnindonesia, 29/07/2020)

Penerapan sistem zonasi sendiri telah menimbulkan polemik tiap tahun ajaran baru. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di DKI Jakarta. Hanya karena perbedaan usia, calon peserta didik gagal lolos seleksi masuk sekolah negeri. Sistem zonasi juga menyisakan kekecewaan mendalam bagi para orang tua dan siswa. Tak ayal, kondisi ini patut dievaluasi dari berbagai aspek:

Pertama, kasta dan prestise sekolah di tengah masyarakat. Sejauh ini, status sekolah berlabel negeri dan swasta menimbulkan kesenjangan sosial. Akibat dari sarana dan prasarana yang tidak sama, fasilitas yang berbeda, serta seleksi masuk yang menyesuaikan kebijakan pemangku kepentingan di sekolah. Sebelum kebijakan zonasi, sekolah negeri tak jarang didominasi siswa yang taraf ekonominya tinggi. Hal itu tidak terlepas dari prestis dan tensi masyarakat yang memandang bahwa sekolah negeri lebih berkualitas, menjanjikan, dan menjamin lulusan mudah memasuki sekolah yang diinginkan. 

Sekolah swasta dalam hal ini menjadi tak laku dan dipandang rendah oleh masyarakat. Akibat kasta dan prestise semacam ini, sekolah swasta pun akhirnya diisi oleh anak-anak yang ditolak di sekolah negeri. Bahasa kasarnya sekolah swasta adalah sekolah buangan dari negeri. Meski ada juga sekolah swasta yang menjanjikan hal sama seperti sekolah negeri. Hanya saja, biaya sekolahnya juga terlampau tinggi. Ada harga, ada rupa. Begitulah prinsipnya. 

Kedua, standar penilaian kognitif yang mengakar kuat. Tak dapat dipungkiri, nilai rapor dan Ujian Nasional selama ini menjadi patokan orang tua terhadap kecerdasan anak. Saat pemerintah menerapkan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan, keputusan ini belum sepenuhnya diterima sebagian orang tua. Mereka terkadang masih terpaku dengan pemahaman anak cerdas lebih layak masuk sekolah unggulan dibanding yang tidak cerdas. Standar penilaian semacam ini tidak lepas dari pengaruh paradigma pendidikan berbasis materi. Melihat kualitas hanya dari nilai dan prestasi akademis. 

Kita lupa bahwa persoalan generasi tak sekedar pintar tidaknya ia dalam meraih nilai tertinggi, namun lebih pada persoalan karakter dan moral yang dihasilkan. Output pendidikan berupa kepribadian dan karakter  inilah yang seringkali diabaikan.

Ketiga, kasta ekonomi tinggi dan rendah. Pernyataan Nadiem yang menyebut sekolah negeri seharusnya untuk siswa berekenomi rendah tentu kontradiktif dengan kebijakan zonasi. Pemerintah mengatakan zonasi adalah upaya pemerataan untuk menghilangkan diskriminasi. Apakah siswa berekonomi tinggi tak layak masuk negeri? Mengapa terjadi ketimpangan sosial di sekolah?

Semua ini bermula dari infrastruktur sekolah yang tidak merata. Mestinya, sebelum penerapan zonasi, pemerintah lebih dulu menuntaskan problem sarana dan prasarana dan SDM guru yang belum merata ke semua sekolah. Fasilitas dan SDM guru profesional di suatu sekolah terkadang memengaruhi kualitas sekolah tersebut, baik negeri maupun swasta. Persoalan inilah yang tidak menjadi prioritas negara. Bila persoalan ini belum tuntas, nampaknya polemik pendidikan akan terus berulang.

Keempat, akar masalah dari muculnya prestise, kasta, dan fasilitas yang tak merata adalah kapitalisasi pendidikan. Pendidikan hari ini dipengaruhi ideologi kapitalisme yang memandang sekolah sebagai tempat mendapat ijazah. Bukan tempat menimba ilmu dan membentuk kperibadian yang baik. Betapa banyak sekolah berstatus baik, namun tak luput dari persoalan pergaulan bebas, perilaku amoral, bullying, perzinaan, kekerasan seksual, dan sebagainya. 

Di mana kesalahannya? Letak kesalahan itu ada pada paradigma pendidikan berbasis sekulerisme dan kapitalisme. Sebutan siswa berekonomi tinggi dan rendah sudah menunjukkan betapa kapitalisme juga ikut menentukan di mana anak-anak harus bersekolah. Rusaknya karakter dan moral generasi adalah akibat diterapkannya paham sekuler yang menjauhkan anak-anak dari agama. Iman dan takwa tak lagi jadi acuan. 

Sejatinya, Islam tidak mengenal kasta pendidikan. Sebagaimana pandangan tentang sekolah negeri lebih baik dibanding swasta atau sebaliknya. Dalam Islam, pendidikan adalah prioritas dasar. Negara akan memberikan fasilitas pendidikan yang memadai bagi semua jenjang pendidikan. Tidak ada dikotomi kaya dan miskin. Sebab, pendidikan adalah hak semua warga negara. 

Dalam Islam juga tidak mengenal zonasi. Karena, mau sekolah di mana saja semuanya sama. Baik sekolah di desa, kota, pinggir kota atau pelosok desa. Fasilitas pendidikan terpenuhi, SDM guru merata. Jika diterapkan seperti ini, apakah zonasi diperlukan? Tentu tidak.

Inilah salah satu keunggulan pendidikan berbasis Islam. Negara (Khilafah) akan memberlakukan keseragaman kurikulum. Tidak boleh menerapkan kurikulum selain kurikulum yang telah ditetapkan oleh negara. Tidak ada larangan untuk mendirikan lembaga pendidikan swasta lokal selama mengikuti kurikulum pendidikan negara dan berdasarkan pada rencana pendidikan serta sejalan dengan strategi dan tujuan pendidikan.

Oleh karenanya, berharap problematika pendidikan tuntas dalam sistem kapitalisme bagai menegakkan benang basah. Maka satu-satunya solusi adalah menginstal sistem pendidikan Islam dengan penerapan syariat Islam secara kaffah.[]

Oleh Chusnatul Jannah 
Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban


Posting Komentar

0 Komentar